Informasi BukuPenulis:Dwi Wahyu Hidayat, Putu Diva Ariesthana Sadri, Ni Luh Darmayanti, Anggun ...
Beberapa wilayah di Kalimantan Utara (Kaltara), yang secara geografis berupa kepulauan, selama ini menjadikan kapal menjadi sarana transportasi utama. Baik antar daerah maupun keluar Kaltara.
Tak hanya itu, ke beberapa daerah di wilayah pedalaman juga hanya bisa ditempuh lewat transportasi air. Melalui beberapa alur sungai besar di provinsi ke-34 di Indonesia ini.
Berkaitan dengan transportasi air, utamanya laut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara mencatat, penumpang angkutan laut yang berangkat dari Kaltara mengalami peningkatan pada Juli 2024. Yakni dari 22.487 orang pada Juni, menjadi 26.593 orang pada Juli 2024.
Begitu pun dengan angkutan barang yang dimuat melalui kapal, meningkat dari 1.325.458 ton pada bulan Juni, menjadi 1.552.812 ton pada Juli 2024.
Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai mengungkapkan, sama halnya dengan penumpang yang berangkat, jumlah penumpang angkutan laut yang datang ke Kaltara pada Juli 2024 juga mengalami kenaikan. Yaitu, dari 24.810 orang pada Juni, naik menjadi sebanyak 26.469 orang atau naik sebesar 6,69 persen.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://kaltara.tribunnews.com/2024/09/10/januari-juli-2024-bps-kaltara-catat-angkutan-penumpang-dan-barang-kapal-meningkat-dari-tahun-lalu#google_vignette
Salam,
Divisi Informasi
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menerangkan, impor produk e-commerce, baik melalui reseller dan cross-border meningkat signifikan, sehingga menjadi ancaman untuk produsen lokal.
Berdasarkan data dari CELIOS, total impor e-commerce naik signifikan dari 6,1 juta di 2017 menjadi 100 juta di 2022. Meningkatnya paket impor e-commerce mengindikasikan adanya ekspansi impor dari China di pasar digital.
“Selain itu, muncul indikasi adanya pembajakan terhadap produk lokal secara masif (terutama busana muslim dan aksesoris),” jelas dia dalam keterangan yang diterima pada Investor Daily, Selasa (10/9/2024).
Bhima mengatakan, meningkatnya impor e-commerce dari China perlu dikendalikan melalui beberapa alternatif kebijakan. “Salah satunya penerapan kebijakan hambatan non-tarif, SNI, sertifikasi halal, dan sertifikasi lainnya sebagai hambatan impor yang efektif”.
Selain itu pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik dumping cross-border ini, di mana harga barang impor lebih murah dibanding negara asalnya. “Ini butuh bukti konkrit, karena membuktikan dumping butuh kerja ekstra,” ucap dia.
Sumber dan berita selengkapnya:
Peningkatan Impor E-commerce dari China Perlu Dikendalikan (investor.id)
Salam,
Divisi Informasi
Sekretaris Daerah Banten yang menjabat sebagai Pelaksana Harian, Virgojanti menyatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan industri serta area sekitarnya, sesuai dengan kewenangan yang ada.
Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pengembangan sektor permukiman, pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Virgojanti dalam acara Rapat Koordinasi mengenai Progres Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Wilmar serta infrastruktur pendukungnya, yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Gedung Pos Ibu Kota, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024).
“Harapan kami adalah agar segera dibangun interchange untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi,” ujarnya dikutip dari bantenprov.go.id.
Virgojanti menegaskan bahwa Pemprov Banten sangat mendukung pengembangan infrastruktur di Kawasan Industri Wilmar.
Dia menjelaskan bahwa manfaat infrastruktur penunjang tidak hanya dirasakan oleh kawasan industri Wilmar saja, melainkan juga oleh kawasan permukiman dan industri lainnya yang berada di daerah Bojonegara. Pembangunan infrastruktur yang baik diharapkan dapat mengurangi pemborosan bahan bakar akibat kemacetan yang sering terjadi.
Sumber dan berita selengkapnya:
Pemprov Banten Siap Berikan Dukungan untuk Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri – SemartaraNews
Salam,
Divisi Informasi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pada akhir tahun ini Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dapat terhubung sepanjang 1.100 kilometer (km) sehingga bisa memangkas waktu perjalanan antarwilayah di Pulau Sumatra.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meresmikan Jalan Tol Ruas Binjai – Langsa Seksi II (Stabat – Tanjung Pura) dan Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi III dan IV (Tebing Tinggi – Serbelawan – Sinaksak). Peresmian jalan tol tersebut dilakukan di Gerbang Jalan Tol Sinaksak, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara, Selasa (10/9).
Sehari sebelumnya Jokowi sempat meresmikan empat seksi JTTS yang menghubungkan Sigli dan Banda Aceh diantaranya Seksi 2 (Seulimeum – Jantho), Seksi 3 (Jantho – Indrapuri), Seksi 5 (Blang Bintang – Kuto Baro), dan Seksi 6 (Kuto Baro – Baitussalam). Seperti diketahui JTTS digarap oleh PT Hutama Karya (Persero).
“Alhamdulillah pada pagi hari ini segera akan kita resmikan Jalan Tol Ruas Binjai – Langsa seksi II (Stabat – Tanjung Pura), yang dibangun sejak tahun 2020 sepanjang 26,2 km dengan anggaran biaya Rp 11,6 triliun, dan juga Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat seksi III dan IV yang dibangun sejak tahun 2018 sepanjang 45,6 km dan menghabiskan anggaran biaya Rp 6 triliun,” kata Jokowi dikutip dari situs resmi setkab, Selasa (10/9/2024).
Ia mengungkapkan bahwa jalan tol yang diresmikan tersebut merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra yang memiliki panjang 2.994 km. Presiden pun berharap JTTS akan tembus sepanjang 1.100 km pada akhir tahun sehingga akan dapat memangkas waktu perjalanan antarwilayah khususnya di Provinsi Sumatra Utara.
“Tadi Pak Bupati Simalungun menyampaikan, kalau dulu dari Medan ke sini ini menghabiskan waktu 3,5 sampai 4 jam, sekarang hanya kira-kira satu setengah jam, lebih sedikit,” ungkapnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://investor.id/business/373040/tahun-ini-jalan-tol-trans-sumateraditargetkan-tembus-1100-km
Salam,
Divisi Informasi
Bea Cukai melalui unit vertikalnya terus berupaya mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas.
Pasalnya, pemberdayaan UMKM merupakan salah satu komitmen Bea Cukai sebagai industrial assistance.
Program dukungan yang dilakukan Bea Cukai agar UMKM Go Export antara lain sosialisasi dan asistensi ekspor, pelaksanaan business matching dengan calon pembeli, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengungkapkan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi, UMKM memberikan kontribusi sebesar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
“Pengembangan UMKM merupakan kondisi yang harus dipertahankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Budi dalam keterangan resminya, Selasa (10/9).
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.jpnn.com/news/ini-upaya-bea-cukai-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-pemberdayaan-umkm
Salam,
Divisi Informasi
Gelombang protes atas kebijakan pemerintah yang ingin merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terus berkumandang dari Asosiasi kemaritiman di seantero negeri ini.
Kali ini reaksi protes tersebut datang dari tiga Asosiasi di Negeri Seribu Megalit Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yakni, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/Indonesian Logistic and Forwarder Association (ALFI/ILFA), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) serta Indonesian National Shipp Owner Association (INSA).
Aliansi Asosiasi kemaritiman ini, dengan tegas menyatakan menolak jika pemerintah merevisi UU No. 17 Tahun 2008 utamanya, pasal 90 ayat 3 huruf (g) dan pasal 110 ayat (5) karena dianggap menghilangkan peran asosiasi khususnya dalam struktur tarif jasa kepelabuhanan.
Bahkan menurut Ketua DPW ALFI/ILFA Sulteng, Yeni Theiser, kebijakan ini akan berdampak pada tingginya biaya logistik yang akan mengancam daya saing produk Indonesia di pasar global.
Sementara diketahui posisi Asosiasi adalah mitra pemerintah atau perwakilan dari pengguna jasa /pemilik barang yang berperan sebagai check and ballance/penyeimbang di pelabuhan yang seharusnya dilibatkan.
Sumber dan berita selengkapnya:
Tiga Asosiasi di Sulteng Menolak Revisi UU 17 Tahun 2008 – HARIAN MERCUSUAR
Salam,
Divisi Informasi
Di usianya yang ke-278 tahun, PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, terus melakukan transformasi bisnis, melalui berbagai inovasi layanan logistik dan kurir menjadi perusahaan logistik nasional. Langkah transformasi bisnis yang dilakukan Pos Indonesia, sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen.
Berbagai langkah transformasi yang telah dilakukan terutama pada digitalisasi produk, diversifikasi, serta penggunaan teknologi otomasi untuk menunjang layanan kurir dan logistik yang cepat dan efisien.
Pos Indonesia tak lagi hanya perusahaan kurir yang melakukan pengiriman surat atau dokumen semata, tetapi juga mencakup layanan logistik antar daerah dan negara, layanan remitansi, financial, dan lainnya.
Direktur Utama PosIND, Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, transformasi dan inovasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan industri logistik di Indonesia. Langkah tersebut telah dilakukan PosIND sehingga mampu bertahan di usianya yang ke-278 tahun.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://medan.viva.co.id/medan/6862-posind-terus-berinovasi-jadi-perusahaan-logistik-nasional-berbasis-digitalisasi
Salam,
Divisi Informasi
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan, bandara di Medan dan Batam dan sekitarnya berkesempatan menjadi Bandar Udara Pengumpul (hub).
Adapun hub merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
Menurutnya, ini adalah “PR” besar bagi Indonesia yang berada di posisi paling selatan di peta dunia. Saat ini, Bandara Internasional Changi, Singapura lah yang menjadi bandara hub.
“Tugas kita merebut hub itu dengan kesempatan di [wilayah] Sumatera Utara [dan sekitarnya]. Kita ada Medan, ada Batam, dan sebagainya. Jadi kalau itu dimungkinkan menjadi hub, menjadikan Kota Medan dan Batam itu lebih baik. Karena Jakarta tidak mungkin jadi hub,” kata Budi dalam Konferensi Pers Peresmian Merger AP I dan AP II di Kantor Pusat Injourney, Senin (9/9/2024).
Budi mengatakan pihaknya sudah merintis upaya pembentukan hub di Batam dan Medan. Upaya ini melibatkan PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports yang baru terbentuk, dan menjadi operator bandara ke-5 terbesar di dunia.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20240909195551-4-570426/medan-dan-batam-disiapkan-jadi-bandara-hub-ini-fungsinya
Salam,
Divisi Informasi
PT Perikanan Indonesia (Persero) atau Perindo siap untuk terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan menyerap (off take) hasil tangkapan mereka di seluruh Indonesia.
Sebagai satu-satunya BUMN di bidang perikanan, Perikanan Indonesia berperan penting mendorong inklusivitas nelayan dengan melibatkan mereka dalam proses produksi industri perikanan.
Langkah ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2021 yang menugaskan Perikanan Indonesia bertindak sebagai off taker hasil tangkapan nelayan untuk meningkatkan dan mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas dan mutu produk perikanan nasional.
Direktur Operasional Perikanan Indonesia, Fajar Widisasono mengungkapkan, dalam kurun waktu delapan bulan, yakni pada Januari-Agustus 2024, perusahaan telah menyerap ikan hasil tangkapan nelayan sebesar 4.680 ton. Volume tersebut setara valuasi Rp 107 miliar.
Ikan yang diserap oleh Perikanan Indonesia merupakan hasil tangkapan 1.305 mitra nelayan yang tersebar di 12 cabang dan 21 unit di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah Belawan, Jakarta, Pekalongan, Brondong, Pemangkat, Ambon, Bitung, Bacan, Makasar, Sorong, dan Benoa.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://industri.kontan.co.id/news/perikanan-indonesia-serap-4680-ton-ikan-hasil-tangkapan-nelayan-hingga-agustus-2024
Salam,
Divisi Informasi
Belakangan ini, beredar sebuah wacana terkait tentang penerapan sertifikasi halal untuk truk logistik di Indonesia.
Aturan tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk lingkup jasa.
Adapun sertifikat halal untuk jasa yang dimaksud juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 39 Tahun 2021 dalam Pasal 135 meliputi layanan usaha terkait dengan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian.
Sertifikasi halal bagi jasa logistik ini nantinya akan menjadi jaminan agar produk halal tetap terjaga kehalalannya selama proses transportasi, penyimpanan, dan distribusi.
Dengan adanya sertifikasi halal pada logistik, traceability jalur distribusi, transportasi, dan penyimpanan diharapkan bisa mudah dikelola dengan baik oleh pelaku usaha.
Sumber dan berita selengkapnya:
Aptrindo Keluhkan Wacana Sertifikasi Halal Truk Logistik di RI (viva.co.id)
Salam,
Divisi Informasi
VIEW ALL
Kebangkitan Industri Logistik Pasca Pandemi Covid-19
Perencanaan dan Pengoperasian Terminal RORO dan CURAH, Cruise, dan Penumpang
Informasi BukuPenulis:Wahyono Bimarso, Muhamad Kemal Idris, Benny Herianto, David Pandapotan Si...
Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Sipil Pelabuhan
Informasi BukuPenulis:Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE.Ir. Bambang Warsito, QIA. Taufik MR, S.T., M...
Perencanaan dan Pengoperasian Terminal Konvensional dan Serbaguna
Informasi BukuPenulis:Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE.Capt. Abdul Muis, M.M., M.Mar.Reza Fauzi Jay...
Pengelolaan dan Pengoperasian Pelabuhan Indonesia (Menuju Indonesia Emas 2045, Port Channel & Basin, Port Governance, MARPOL, ISPS Code, IMDG, Public Participation, Digitalisasi Pelabuhan) Jilid 2
Informasi BukuPenulis Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE. Daftar Isi Harga BukuHarga: Rp 300.000...
