Informasi BukuPenulis:Dwi Wahyu Hidayat, Putu Diva Ariesthana Sadri, Ni Luh Darmayanti, Anggun ...
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara soal Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dituding menjadi penyebab melemahnya industri tekstil dalam negeri.
Aturan itu disebut-sebut mempermudah masuknya barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ke Tanah Air.
Airlangga mengatakan untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah bakal menerapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan atau bea masuk anti-dumping (BMAD) untuk produk-produk tekstil.
“Kalau untuk tekstil kan masih ada regulasi. Dan kalau ada gangguan, pemerintah bisa keluarkan (bea masuk) anti-dumping,” katanya di Gresik, Jawa Timur, Kamis (27/6).
Meski banyak diprotes, Airlangga mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan untuk merevisi Permendag 8/2024.
“Nanti kita lihat,” katanya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240628083725-92-1115164/airlangga-jawab-tudingan-permendag-8-buat-industri-tekstil-terancam
Salam,
Divisi Informasi
Makassar (ANTARA) – Kantor Bea Cukai Makassar sebagai bagian Kelompok Kerja (Pokja) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu, Provinsi Sulawesi Selatan, membuka kelas asistensi program kolaboratif dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi pelaku UMKM yang berorientasi ekspor.
“Kelas asistensi ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjalankan fungsinya sebagai ‘Industrial Assistance’ untuk turut serta mendukung dan memberikan asistensi pengembangan industri dalam negeri dari sektor Kepabeanan,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Ade Irawan, di Balai Diklat Keuangan Makassar, Kamis.
Program UMKM Perwakilan Kemenkeu Satu, Sulsel tersebut juga melibatkan Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah 07 Unit Xpora Makassar. Kelas asistensi bersama Kemenkeu Satu ini bagi UMKM yang berorientasi ekspor diinisiasi Bea Cukai Makassar dan merupakan kegiatan berkelanjutan dari program sinergi data, sinergi asistensi dorong peningkatan UMKM Go Export.
Program kolaborasi ini, kata Ade, bertujuan untuk mempersiapkan UMKM memasuki pasar global yang dikemas dalam bimbingan teknis kelas asistensi bersama Kemenkeu Satu untuk UMKM agar bisa menembus pasar luar negeri.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kegiatan ekspor masih menjadi salah satu sumber devisa. Dan proses bisnis UMKM merupakan salah satu pendorong Pemulihan Ekonomi Masional (PEN) yang efektif,” paparnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.antaranews.com/berita/4171719/bea-cukai-makasar-asistensi-umkm-berorietasi-ekspor
Salam,
Divisi Informasi
Klaten – Proyek pembangunan Tol Solo-Klaten kini sudah mencapai 87 persen. Jalan tol ini direncanakan akan diresmikan September tahun ini.
“Memang ada rencana diresmikan September, fisik sudah 87 persen, September rencana peresmian. Kita optimis selesai,” ungkap General Manager Lahan PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ), Muhammad Amin kepada detikJateng usai musyawarah relokasi makam di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kamis (27/6/2024) siang.
Dijelaskan Muhammad Amin, ada 22 kilometer yang bakal diselesaikan dan diresmikan bulan September. Sesuai jadwal bulan Juli besok selesai sampai Ngawen, Klaten.
“Jadi bulan Juli akhir selesai sampai Ngawen, setelah itu dilakukan uji layak fungsi yang bisa satu sampai dua bulan. Kalau sudah dinyatakan oke, baru keluar SLO, sertifikasi layak operasi,” jelas Amin.
Setelah keluar SLO, sambung Amin, ruas tol tersebut baru bisa dioperasikan untuk umum. Yang bisa dilewati dan diresmikan baru sampai exit tol Ngawen, Klaten.
“Sampai Ngawen sepanjang 22 kilometer. Biasanya sebelum operasi akan digratiskan beberapa saat, setelah itu baru bayar,” imbuh Amin.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7412097/proyek-tol-solo-klaten-sudah-87-akan-diresmikan-september
Salam,
Divisi Informasi
Makassar (ANTARA) – Executive Director Pelindo Regional 4, Abdul Azis mengatakan, bahwa hingga Mei 2024, pihaknya mencatat jumlah arus kapal yang keluar dan masuk di semua pelabuhan kelolaan sebanyak 35.611 call.
“Jumlah itu mengalami pertumbuhan sekitar 7 persen dibandingkan dengan jumlah arus kapal pada periode yang sama tahun lalu,” kata Abdul Azis dalam keterangan persnya di Makassar, Kamis.
Menurut dia, pertumbuhan yang dialami Pelindo Regional 4 disebabkan terutama keberhasilan Manajemen Pelindo Group di wilayah kerja Tanjung Redeb yang melakukan kerja sama pelayanan pemanduan dengan pemilik tambang batu bara PT Berau Coal untuk melayani kapal-kapal tongkang batu bara milik perusahaan yang berkegiatan di Jetty Gurimbang, Lati, dan Suaran.
“Masih di lokasi Tanjung Redeb, juga terdapat peningkatan layanan pemanduan kapal tongkang pada lokasi ShipToShip (STS) dan lokasi pengolongan,” katanya.
Peningkatan arus kapal di Regional 4 lanjut dia, juga terutama didorong adanya peningkatan layanan kapal pada Pelabuhan Balikpapan, yaitu adanya keberhasilan Manajemen Pelindo Group pada Regional 4 Balikpapan dengan melakukan penetrasi pasar pemanduan pada beberapa Terminal Khusus (Tersus) yang berada di sekitar perairan Pelabuhan Balikpapan, misalnya Terminal Khusus PT Kutai Refinery Nusantara dan lokasi PT Pertamina Lawi-Lawi.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.antaranews.com/berita/4171815/pelindo-regional-4-catat-arus-kapal-capai-35611-call
Salam,
Divisi Informasi
Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi B DPRD DIY menggelar rapat kerja dalam rangka membahas laporan penyusunan raperda inisiatif Komisi B DPRD DIY tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada Rabu (26/06/2024). Ketua Komisi B, Andriana Wulandari, S.E., mempimpin rapat di Ruang Badan Anggaran Lt. 2 DPRD DIY dengan didampingi anggota Komisi B, R.B. Dwi Wahyu B., S.Pd.
Inisiasi raperda ini merupakan langkah awal dalam mengoptimalkan pengelolaan pelabuhan perikanan untuk pemberdayaan dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran aktif dari berbagai pihak terkait diperlukan untuk mendorong adanya payung hukum yang dapat menjadi landasan gerak dalam Pelabuhan Perikanan di DIY.
Raperda ini memuat 12 Bab yang meliputi Ketentuan Umum, Kewenangan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Pengoperasian Pelabuhan Perikanan, SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan, Perizinan Usaha Perikanan, Penetapan dan Peningkatan Kelas, Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Data dan Informasi Pelabuhan Perikanan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan serta Pendanaan.
Andriana mengharapkan nantinya Perda ini dapat menjadi payung hukum bagi para nelayan dan penyelenggara pengelolaan pelabuhan karena Perda terdahulu dinilai sudah tidak relevan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini.
“Dengan adanya payung hukum ini diharapkan bisa memayungi para nelayan dan juga penyelenggara pengelolaan pelabuhan TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Karena selama ini ya memang belum maksimal karena Perda yang dulu sudah tidak relevan dengan Undang-Undang yang ada,” ujar Andriana.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.dprd-diy.go.id/optimalkan-pengelolaan-pelabuhan-perikanan-dprd-inisiasi-raperda-baru/
Salam,
Divisi Informasi
KONTAN.CO.ID – BATAM. Wilayah Batam, secara geografis terletak di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Hal ini menjadikan wilayah ini potensial untuk dikembangkan dari sisi ekonomi.
Oleh karenanya, pemerintah telah membentuk dua kawasan berfasilitas, yaitu kawasan bebas/free trade zone (FTZ) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang diharapkan mampu menjadi katalis dalam peningkatan volume investasi di wilayah ini.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai, turut memberikan insentif fiskal dan prosedural untuk dua kawasan berfasilitas di Batam tersebut.
Selain untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing industri, pemberian insentif fiskal dan prosedural juga merupakan komitmen Bea Cukai terhadap pelaksanaan fungsi trade facilitator dan industrial assistance.
“Insentif tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan investasi, serta mendorong geliat dunia usaha, yang secara lebih luas mampu menggerakkan faktor pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam mewujudkan stabilitas perekonomian nasional,” kata dia kepada awak media, Rabu (26/6).
Sumber dan berita selengkapnya:
https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-dorong-investasi-batam-lewat-kawasan-perdagangan-bebas-dan-kek
Salam,
Divisi Informasi
SERPONG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memasang puluhan rambu lalu lintas jam operasional angkutan barang di sejumlah sudut wilayah.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Tangsel, Martha Lena mengatakan, pemasangan rambu lalu lintas tersebut bertujuan sebagai tanda sekaligus pengingat terkait jam operasional truk di wilayahnya.
“Rambu lalu lintas yang kini telah terpasang 10 unit. Sebagai informasi kepada pengendara atau pengusaha angkutan barang agar mentaati Perwal 58 Tahun 2019 tentang Pengaturan Jam Operasional Angkutan Barang di Kota Tangerang Selatan,” ujar Martha, Kamis (27/6/2024).
Pemasangan rambu ini, dilakukan guna tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayahnya.
“Sekaligus menjaga kondisi jalan Kota Tangsel dengan pembatasan MST atau Muatan Sumbu Terberat maksimal 8 Ton kendaraan. Serta menjadi dasar pengawasan dan penindakan di lapangan oleh Dishub Tangsel dan Satlantas Polres Tangsel,” tegasnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://tangselpos.id/detail/24903/perketat-jam-operasional-truk-puluhan-rambu-dipasang-di-sudut-kota-tangsel
Salam,
Divisi Informasi
LOGISTIKNEWS.ID – Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), menegaskan kegiatan jasa logistik yang berhubungan dengan komoditi makanan dan minuman (pangan) wajib tersertifikasi Halal pada Oktober 2024.
Direktur Utama LPPOM-MUI, Muti Arintawati menegaskan, ke depannya kewajiban sertifikasi halal di berbagai sektor, dari hulu ke hilir, tidak hanya pada makanan dan minuman saja.
“Namun untuk kegiatan jasa atau perusahaan logistik yang berkegiatan terkait penanganan makanan dan minuman, mesti comply dengan sertifikasi halal mulai Oktober 2024,” ujar Muti kepada Logistiknews, pada Rabu (26/6/2024).
Sertifikasi halal itu tidak hanya makanannya saja tetapi juga bahan baku maupun bahan penolong hingga kemasan yang kontak langsung dengan makanan tersebut. Bahkan, jasa logistik yang mendistribusikan bahan pangan itu pun seharusnya tersertifikasi halal. Sebab jasa logistik seharusnya menjamin bahwa produk yang ia kirim tidak dicampuradukkan dengan bahan non-halal.
Sedangkan, jasa logistik termasuk kategori yang wajib melakukan sertifikasi halal karena menjadi bagian dari rantai pasok suatu barang.
“Jadi, kewajiban sertifikasi halal terhadap jasa logistik penahapannya mengikuti produk yang ditangani,” ucap Muti.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.logistiknews.id/2024/06/26/jasa-logistik-pangan-kudu-comply-sertifikasi-halal-per-okt-2024/
Salam,
Divisi Informasi
POS-KUPANG.COM – Berdasarkan jadwal tol laut yang dibuat manajemen PT Pelni, hari ini Kamis 27 Juni 2024, kapal KM Sabuk Nusantara 55 akan berangkat dari Wulandoni pukul 17.00 ke Menanga di Solor Timur, Kabupaten Flores Timur.
Kapal KM Sabuk Nusantara ini akan tiba di Pelabuhan Menanga pada Jumat 28 Juni 2024 pukul 07.00 Wita. Kapal ini sandar di pelabuhan tersebut setelah menghabiskan waktu di perjalanan selama kurang lebih 14 jam lamanya.
Dari Menanga, KM Sabuk Nusantara 55 ini selanjutnya akan berlayar lagi menuju Pelabuhan Lorens Say di Maumere, Kabupaten Sikka. Kapal ini akan tiba di pelabuhan tujuan pada Sabtu 29 Juni 2024 pukul 06.00 Wita.
Lantas, bagaimana dengan rute kapal ini pada hari-hari yang akan datang? Untuk mendapatkan jawabannya, sebaiknya kamu langsung saja mengecek jadwal tol laut, KM Sabuk Nusantara 55 sebagaimana yang kami sajikan berikut ini.
1. Rute Wulandoni – Menanga
Berangkat Kamis 27 Juni 2024 pukul 17.00
Tiba Jumat 28 Juni 2024 pukul 07.00
Sumber dan berita selengkapnya:
https://kupang.tribunnews.com/2024/06/27/jadwal-tol-laut-kamis-27-juni-2024-km-sabuk-nusantara-55-dari-wulandoni-menanga-hingga-maumere
Salam,
Divisi Informasi
Agrofarm.co.id, Surabaya–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menggelar Indonesia Tuna Investment and Business Forum (ITIBF) di Surabaya, Jawa Timur. Dalam forum tersebut, KKP harap ada investasi budidaya ikan tuna untuk jaga keberlanjutan.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo mengatakan, pembudidayaan tuna (tuna farming) menjadi suatu keharusan di masa depan.
Berdasarkan data produksi FAO, pada tahun 2022 jumlah produksi tuna hasil budidaya (marine culture) sebesar 72 ribu ton yang berasal dari Jepang (28,3%), Malta (21,9%), Spanyol 18,2%), Australia (11,5%), Meksiko (8,7%), dan Turki (5,4%) dengan jenis ikan Pacific bluefin tuna, Atlantic bluefin tuna, dan Southern bluefin tuna.
Dengan potensi sumber daya tuna Indonesia yang cukup besar, investasi usaha perikanan tuna selama 5 tahun (2018-2022) sebesar Rp1,27 triliun dinilai masih sangat kecil, dan saat ini hanya terbatas penangkapan, pengolahan, dan pemasaran, sedangkan investasi untuk budidaya masih belum ada.
“Untuk itu kami mengundang perwakilan Duta Besar dan mitra dagang Negara Sahabat serta Para Investor untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia, khususnya komoditas tuna,” terang Dirjen PDSPKP KKP Budi Sulistiyo usai membuka ITIBF 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (25/6/2024).
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.agrofarm.co.id/2024/06/jaga-keberlanjutan-kkp-genjot-investasi-budidaya-ikan-tuna/
Salam,
Divisi Informasi
VIEW ALL
Kebangkitan Industri Logistik Pasca Pandemi Covid-19
Perencanaan dan Pengoperasian Terminal RORO dan CURAH, Cruise, dan Penumpang
Informasi BukuPenulis:Wahyono Bimarso, Muhamad Kemal Idris, Benny Herianto, David Pandapotan Si...
Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Sipil Pelabuhan
Informasi BukuPenulis:Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE.Ir. Bambang Warsito, QIA. Taufik MR, S.T., M...
Perencanaan dan Pengoperasian Terminal Konvensional dan Serbaguna
Informasi BukuPenulis:Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE.Capt. Abdul Muis, M.M., M.Mar.Reza Fauzi Jay...
Pengelolaan dan Pengoperasian Pelabuhan Indonesia (Menuju Indonesia Emas 2045, Port Channel & Basin, Port Governance, MARPOL, ISPS Code, IMDG, Public Participation, Digitalisasi Pelabuhan) Jilid 2
Informasi BukuPenulis Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE. Daftar Isi Harga BukuHarga: Rp 300.000...
