Summary Logistics Transportation Systems compiles multiple topics on transportation logistics s...
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11 tahun 2024 yang mulai berlaku sejak 29 Februari 2024.
Aturan ini merupakan perubahan dari PMK Nomor 219/PMK.04/2022, yang mengatur pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sesuai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK-CEPA).
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan, selain merupakan perwujudan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator, pemberlakuan PMK 11 tahun 2024 ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional dengan pemanfaatan tarif preferensi berdasarkan IK-CEPA dan pengembangan Electronic Origin Data Exchange System (EODES).
IK-CEPA sendiri merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan yang mencakup bidang perdagangan barang, jasa, penanaman modal, kerja sama ekonomi, hukum, dan kelembagaan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023.
Sementara itu, pengembangan EODES yang menjadi mandat IK-CEPA merupakan sistem pertukaran data keasalan suatu barang impor dalam rangka pengenaan tarif preferensi. Salah satu datanya berupa surat keterangan asal elektronik (e-SKA).
Sumber dan berita selengkapnya:
https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-revisi-aturan-guna-perkuat-kerja-sama-perdagangan-indonesia-korea-selatan
Salam,
Divisi Informasi
TANA PASER – Jembatan timbang kendaraan bermuatan barang di Desa Rangan Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser bakal difungsikan setelah Idulfitri 2024 ini.
“Perkiraan jembatan timbang baru akan difungsikan setelah Idulfitri,” kata Kepala Dinas Perhubungan Paser, Inayatullah, Kamis (14/3/2023).
Nantinya seluruh kendaraan angkutan barang yang melintasi jalan negara Kaltim-Kalsel wajib masuk dan melakukan uji timbang.
Inayatullah menerangkan apabila ditemukan kendaraan yang kelebihan muatan akan diberikan peringatan dan menurunkan kelebihan muatan ada.
Opsi lainnya, pengenaan denda sebesar Rp5 juta bagai setiap kendaraan yang tak mau menurunkan kelebihan muatannya.
“Jembatan timbang ini juga bisa saja digunakan untuk penertiban angkutan batu bara Ilegal. Sebab sudah ada ketentuan yang menjadi dasar untuk memeriksa sampai pada asal barang yang dibawa,” ungkapnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://pusaranmedia.com/read/27496/jembatan-timbang-di-kuaro-mulai-beroperasi-usai-idulfitri-pelanggaran-bakal-didenda-rp5-juta
Salam,
Divisi Informasi
Jakarta, CNBC Indonesia – Impor barang-barang konsumsi melonjak menjelang masa Ramadan dan Idul Fitri 2024. Kenaikannya terjadi baik secara bulanan atau month to month (mtm) maupun tahunan atau year on year (yoy).
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai impor barang konsumsi per Februari 2024 sebesar US$ 1,86 miliar atau naik 5,11% dibanding Januari 2023. Sedangkan dibanding Februari 2024 yang senilai US$ 1,36 miliar naik 36,49%.
“Secara bulanan nilai impor barang konsumsi naik US$ 90,5 juta atau naik 5,11%,” kata Amalia saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Amalia merincikan, impor barang-barang konsumsi yang naik secara bulanan (month to month) atau dibanding Januari 2024 dipicu oleh kenaikan impor mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya (HS 84) sebesar 77,77%, kendaraan dan bagiannya (HS 87) 46,46%, dan mesin atau perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) 30,79%
“Yang secara yoy (year on year) naik serealia, didalamnya ada beras dan gandum di situ dan itu naik 164,60%, ini untuk menjaga pasokan di dalam negeri, lalu mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya 118,40%, serta alas kaki HS 64 sebesar 87,57%,” tutur Amalia.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20240315104050-4-522211/jelang-lebaran-impor-barang-konsumsi-melonjak
Salam,
Divisi Informasi
Jakarta – Salah satu anak usaha dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Jembatan Nusantara (JN), memperkuat layanan feri jarak jauh dengan penambahan 3 rute reguler baru. Rute tersebut yaitu, Surabaya – Labuan Bajo, Surabaya – Ende, dan Balikpapan – Pare-Pare serta 2 rute deviasi mencakup Labuan Bajo – Badas dan Balikpapan – Semarang.
Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan di Jakarta, menjabarkan, rute itu dioperasikan dengan KMP Swarna Bahtera. Dengan jarak yang ditempuh sepanjang 462 mil dari Surabaya – Labuan Bajo dengan waktu selama 38 jam yang mampu menampung kapasitas hingga 321 penumpang, 100 unit kendaraan roda dua, 30 unit kendaraan kecil, 15 unit truk sedang, 4 unit truk besar dan 9 unit tronton.
“Langkah itu dilakukan perusahaan dalam menjalankan komitmennya untuk mendukung keberlangsungan logistik nasional,” kata Shelvy dikutip, Kamis, 14 Maret 2024.
Sedangkan untuk lintasan Balikpapan-Pare-pare lanjutnya, dioperasikan kapal Madani Nusantara berjarak 252 mil. Dengan waktu tempuh selama 23 jam memiliki kapasitas hingga 500 penumpang, 100 unit kendaraan roda dua, 30 unit kendaraan kecil, 15 unit truk sedang, 4 unit truk besar, dan 6 unit tronton.
Lebih lanjut kata dia, Mahkota Nusantara yang juga melayani lintas Balikpapan – Pare-pare mampu menampung hingga 217 orang, 50 kendaraan roda dua, 15 unit kendaraan kecil, 15 truk sedang, dan 30 truk besar. Berdasarkan muatan, kendaraan golongan V ke atas menjadi muatan dominan untuk layanan feri jarak jauh (LDF). Lintasan Balikpapan-Pare-pare ini memiliki keterisian yang cukup tinggi hampir mencapai 95 persen.
Bloomberg Technoz, Jakarta – Ekspor Indonesia diperkirakan kembali turun pada Februari. Namun, neraca perdagangan sepertinya masih bisa mencatatkan surplus.
Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan merilis data perdagangan luar negeri Indonesia periode Februari pada 15 Maret, esok hari. Di sisi ekspor, konsensus pasar yang dihimpun Bloomberg menghasilkan median proyeksi pertumbuhan -6,5% dibandingkan Februari 2023 (year-on-year/yoy).
Meski masih minus, tetapi proyeksi itu lebih baik dibandingkan realisasi bulan lalu di mana ekspor tumbuh -8,06%.
Pada Februari, sinyal pemulihan ekonomi dunia mulai terlihat meski masih sangat awal. Di China, negara tujuan ekspor utama Indonesia, data ekspor-impor Februari menunjukkan angka yang solid.
Ekspor China tumbuh 7,1% yoy, jauh di atas ekspektasi pasar dengan perkiraan 1,9% yoy. Adapun impor tumbuh 3,5% yoy, juga lebih tinggi dibandingkan perkiraan pasar yakni 1,5%.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/32432/neraca-dagang-ri-bersiap-surplus-46-bulan-beruntun
Salam,
Divisi Informasi
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup 2023 dengan merealisasikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,69 triliun di 2023. umlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,86 triliun.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengakui, PNBP khususnya sektor perikanan tangkap mengalami penurunan yang cukup tajam, tetapi masih di atas Rp600 miliar.
Dia mengungkapkan, susutnya PNBP perikanan tangkap ini lantaran banyak pelaku usaha perikanan tangkap yang tidak jujur dalam melapor besaran nilai pungutan hasil perikanan pascaproduksi.
“Untuk menuju ke PIT [penangkapan ikan terukur] ada beberapa tahapan, salah satunya adalah PNBP jangan ditarik duluan, PNBP ditarik setelah dia jalan dulu ke laut nanti baru dihitung, tapi banyak yang nggak jujur,” kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (14/3/2024).
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan mengubah mekanisme PNBP pungutan hasil perikanan (PHP).
Sumber dan berita selengkapnya:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20240314/99/1749304/pnbp-kelautan-perikanan-turun-jadi-rp169-triliun-di-2023-ini-biang-keroknya.
Salam,
Divisi Informasi
IDXChannel – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan konsep Eco-Industrial Park (EIP) sebagai solusi mencapai pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan.
EIP tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek lingkungan, sosial, dan efisiensi sumber daya. Dengan fokus ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai target Net Zero Emission pada 2050.
“Pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan menjadi fokus penting dalam meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia,” kata Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi di Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Pada 6 Maret lalu, dilaksanakan penandatanganan Final Event Global Eco-Industrial Parks Programme –Indonesia (GEIPP-Indonesia) Phase I serta peluncuran Phase II, yang menjadi momentum penting dalam upaya menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan Indonesia.
Ini merupakan wujud nyata dari hasil kerja sama antara Kemenperin dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dan Kedutaan Besar Konfederasi Swiss.
“Kami memberikan apresiasi yang mendalam atas kerja sama ini karena telah berhasil mengantarkan program GEIPP sejak tahun 2019 hingga saat ini. Kegiatan ini menandai akhir dari fase pertama dan awal fase kedua dari program tersebut,” tutur Doddy.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.idxchannel.com/economics/pacu-keberlanjutan-industri-kemenperin-luncurkan-program-eco-industrial-park
Salam,
Divisi Informasi
CILEGON, KOMPAS.com- Pembatasan angkutan barang menuju Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten akan diberlakukan selama arus mudik Lebaran 2024. Pembatasan diberlakukan guna memperlancar arus lalulintas kendaraan di jalan dan penyeberangan.
“Pembatasan pergerakan kendaraan pengangkut barang diberlakukan mulai tanggal 5 April sampai dengan tanggal 16 April pada ruas jalan tol dan di beberapa jalan arteri,” kata Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugianto, kepada wartawan di Pelabuhan Merak. Kamis (14/3/2024).
Ruas jalan tol di Banten yang dibatasi yakni ruas Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak. Sedangkan jalan non-tol yang dibatasi Jalan Raya Tangerang-Serang-Cilegon-Merak.
Kemudian Jalan Merak-Cilegon-Lingkar Selatan Cilegon-Anyer-Labuhan, Jalan Raya Merdeka-Jalan Raya Gatot Subroto, dan Serang-Pandeglang. Untuk itu, Hendro meminta kepada para pengusaha angkutan barang dan industri agar mematuhi aturan pembatasan tersebut.
“Saya menghimbau kepada pengusaha angkutan barang dan perusahaan-perusahaan industri untuk bisa mematuhi tentang pembatasan kendaraan angkutan barang untuk sumbu 3, untuk sumbu 2 masih bisa dan diperbolehkan untuk berjalan,” ujar Hendro.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://regional.kompas.com/read/2024/03/14/170333178/angkutan-barang-ke-pelabuhan-merak-dibatasi-selama-mudik-lebaran-2024
Salam,
Divisi Informasi
KOMPAScom – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK-CEPA).
Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 29/PMK.04/2022 dan berlaku sejak 29 Februari 2024.
Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat (Humas) dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar mengungkapkan bahwa penerbitan PMK ini merupakan upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional.
“Selain merupakan perwujudan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator, pemberlakuan PMK 11 Tahun 2024 ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional dengan pemanfaatan tarif preferensi berdasarkan IK-CEPA dan pengembangan Electronic Origin Data Exchange System (EODES),” ujar Encep melalui siaran persnya, Rabu (13/3/2024).
Sebagai informasi, IK-CEPA merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan. Perjanjian ini mencakup bidang perdagangan barang, jasa, penanaman modal, kerja sama ekonomi, hukum, dan kelembagaan yang berlaku sejak 1 Januari 2023.
LombokPost-Pemerintah pusat menunda pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota pada tahun ini.
”Kementerian saat ini sedang melakukan relaksasi. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku 2025 mendatang,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim.
Untuk kebijakan PIT, Pemprov NTB ada di posisi mendukung pelaksanaannya.
Kendati demikian, selama tahapan relaksasi ini, pemerintah pusat diminta melakukan akselerasi output pembangunan kelautan dan perikanan yang optimal dengan tanpa mengesampingkan peran pemerintah daerah.
”Menurut saya, kita yang ada di daerah juga harus diperhatikan,” tegasnya.
Terutama dalam hal pengelolaan dana bagi hasil yang berkeadilan, yang didapatkan dari nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1504436329/regulasi-banyak-diambil-alih-pusat-pemprov-ntb-dorong-proporsionalitas-dbh-kelautan-perikanan
Salam,
Divisi Informasi
VIEW ALL
Logistics Transportation Systems
Logistics and Supply Chain Innovation
Summary Global disruption, new technologies and changing consumer habits are causing turmoil in...
Inventory Analytics
Summary Inventory Analytics provides a comprehensive and accessible introduction to the theory ...
Cold Storage, Cold Chain, and Warehouse
Summary A cold storage facility preserves fruits and vegetables for a longer period of time. En...
Manajemen Kurir dalam Perspektif Proses Bisnis
Summary Di era e-commerce yang tumbuh dengan pesat saat ini telah mendorong tumbuhnya industri ...
