Oleh: Dr. Zaroni, CISCP., CFMP.
Head of Consulting Division | Supply Chain Indonesia
Teori ekonomi mengajarkan, suatu pasar mengalami kegagalan bila pasar tidak mencapai keseimbangan (equilibrium) antara permintaan dan penawaran. Bentuk kegagalan pasar ini mengakibatkan kekurangan (shortage) atau kelebihan (surplus). Umumnya, shortage atau surplus, pasar akan merespon dengan harga baru yang mendorong terjadinya equilibrium.
Bila terjadi shortage komoditas pangan, maka akan berakibat pada kelangkaan dan kenaikan harga yang cukup tinggi. Mekanisme pasar tidak bisa mencapai equilibrium sendiri. Perlu intervensi pemerintah.
Pertanyaannya, komoditas pangan apa yang sulit dikendalikan pemerintah? Komoditas pangan yang paling banyak terjadi kegagalan pasar. Indikasinya, (1) komoditas pangan yang sering mengalami shortage pasokan atau bahkan mengalami kelangkaan di pasar, (2) komoditas yang paling berkontribusi besar terhadap laju inflasi daerah, dan (3) komoditas pangan yang sering surplus pasokan sehingga harga pasar di tingkat sektor petani jatuh.
Untuk mengetahui jenis komoditas pangan yang mana, ini perlu pendataan riil di pasar. Pendataan ini mencakup data hasil pertanian atau produksi, data impor, data penjualan, data pembelian, serta data persediaan atas setiap jenis komoditas pangan. Pendataan dilakukan secara perpetual, yaitu mencatat mutasi perubahaan transaksi produksi, perdagangan, dan persediaan komoditas pangan secara terus-menerus dalam suatu sistem informasi pangkalan data komoditas pangan daerah dan nasional.
Dari informasi ini akan diketahui komoditas mana yang sering mengalami shortage, terjadi di daerah mana, dan terjadi disparitas harga antardaerah yang cukup signifikan. Intervensi atau kebijakan pengendalian apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, dan apakah hasilnya cukup efektif.
Mengapa pemerintah sulit mengendalikan komoditas pangan? Banyak penyebabnya. Karakteristik komoditas pangan yang merupakan produk dari sektor pertanian, kompleksitas sistem rantai pasokan pangan, dan sistem logistik pangan yang tidak efisien berkontribusi pada terjadinya kegagalan pasar.
Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar komoditas pangan? Pemerintah perlu melakukan intervensi pasar. Terutama untuk komoditas pangan pokok dan penting yang dihasilkan dari sektor pertanian. Intervensi pasar ini dilakukan untuk menciptakan pasar pangan yang efisien dan berkeadilan (fair).
Pemerintah melalui kebijakan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki instrumen dan mekanisme untuk menyeimbangkan pasar komoditas pangan. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai BUMN yang mengelola logistik komoditas pangan memiliki peran penting dalam mengendalikan harga komoditas pangan di tingkat petani, harga eceran, serta menjamin ketersediaan komoditas pangan.
Peran ini dijalankan Bulog dengan melakukan pembelian atau sering disebut dengan penyerapan komoditas pangan seperti beras, jagung, kedelai, dan lain-lain di tingkat petani, agar harga komoditas tersebut tidak jatuh. Selanjutnya, Bulog menyimpan komoditas pangan ini di gudang-gudang Bulog untuk menjaga ketahanan pangan.
Peran Bulog sangat strategis dalam menjaga keseimbangan pasar komoditas pangan, maka dari itu upaya untuk meningkatkan peran Bulog dalam pengelolaan logistik pangan sangat diharapkan. Ke depan, Bulog diharapkan dapat memperluas cakupan aktivitas layanan logistiknya ke hilir, mulai dari pengelolaan gudang dalam bentuk distribution center atau fulfillment center, kolaborasi pengelolaan ritel untuk penjualan produk pangan Bulog, dan layanan last-mile delivery untuk mengantarkan pemesanan produk pangan Bulog.
Lingkup produk pangan yang dijual pun perlu ditambah, terutama produk pangan unggulan lokal. Standar kualitas produk pangan perlu dijaga. Layanan quality grading dan packing produk pangan dapat dilakukan di gudang Bulog. Penanganan dan penyimpanan produk pangan sebaiknya menyesuaikan dengan karakteristik produk. Beberapa produk pangan memerlukan pengaturan temperatur tertentu untuk menjaga kualitasnya. Penyiapan gudang dan transportasi dengan pengaturan temperatur diperlukan untuk menjaga kualitas produk pangan.
Selain itu, Bulog perlu mengembangkan layanan logistik halal. Permintaan produk halal semakin meningkat, tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri. Produk pangan halal memerlukan sistem logistik halal.
Lebaran merupakan salah satu peak season yang selalu terjadi di Indonesia. Lonjakan permintaan produk pangan telah dimulai sejak bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri. Peningkatan permintaan akan produk pangan mendorong kenaikan harga. Fenomena ini lumrah terjadi. Persoalannya adalah bagaimana mengendalikan kenaikan harga produk pangan selama peak season bulan Ramadan dan Lebaran? Dalam hal ini, peran logistik sangat penting.
Penyediaan produk pangan yang mencukupi selama bulan Ramadan dan Lebaran akan mengurangi fluktuasi kenaikan harga. Menjaga keseimbangan pasar komoditas pangan selama Ramadan dan Lebaran menjadi prioritas penting untuk perbaikan rantai pasokan dan logistik pangan. Pemerintah perlu menciptakan pasar pangan yang efisien dan berkeadilan. Melihat dari sisi produsen dan pedagang, diharapkan tidak melakukan penimbunan dan penahanan stok pangan yang dilatari motif spekulasi dan serakah untuk mendapatkan keuntungan. Perilaku ini yang dikenal dalam Ilmu Ekonomi sebagai rent seeking. Penimbunan dan penahanan stok komoditas pangan hanya akan menyebabkan kekurangan pasokan dan lonjakan harga. Konsumen akhir yang akan menanggung kerugian.
Dalam pandangan supply chain dan logistik, impor merupakan salah bentuk pengadaan (procurement). Pengadaan komoditas pangan dapat dilakukan dari pemasok dalam negeri atau pemasok luar negeri (impor). Banyak faktor yang menjadi pertimbangan pengadaan komoditas pangan dari pemasok luar negeri, antara lain kekurangan pasokan komoditas pangan dari dalam negeri, pertimbangan standar kualitas, dan harga.
Kebijakan impor komoditas pangan perlu dipandang dari perspektif yang lebih komprehensif. Perencanaan permintaan komoditas pangan perlu dihitung secara cermat untuk menentukan apakah pengadaannya dipenuhi dari dalam negeri atau impor. Beberapa komoditas pangan yang tidak dihasilkan di dalam negeri memang harus dilakukan impor. Komoditas pangan yang mampu dihasilkan di dalam negeri sebaiknya dilakukan pembatasan impor dengan tidak mengatakan pelarangan impor. Kebijakan pemberdayaan ekonomi petani perlu menjadi prioritas pemerintah, dengan mendorong sektor pertanian mampu menghasilkan komoditas pangan yang mencukupi kebutuhan permintaan domestik dengan standar kualitas yang baik dan harga yang bersaing dengan komoditas pangan impor.
Perusahaan penyedia jasa logistik berperan penting dalam sistem logistik pangan. Solusi layanan logistik pangan perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan layanan logistik pangan yang efisien. Pos Logistik sebagai bagian dari grup Pos Indonesia memberikan solusi layanan logistik pangan mulai dari pengelolaan pergudangan, transportasi, distribusi, fulfillment center, dan layanan last-mile sampai pengantaran ke alamat penerima.
Jaringan layanan Pos Logistik yang didukung oleh Pos Indonesia memiliki jaringan yang besar dan tersebar menjangkau seluruh alamat pengantaran di Indonesia. Penerapan sistem Information and Communications Technology (ICT) layanan logistik di Pos Logistik Indonesia seperti warehouse management system (WMS), transportation management system (TMS), dan order management system (OMS), mampu memberikan solusi layanan logistik pangan yang efisien.
*Isi artikel merupakan pemikiran penulis dan tidak selalu mencerminkan pemikiran atau pandangan resmi Supply Chain Indonesia.
Download artikel ini:
SCI - Artikel Jalan Panjang Logistik Pangan di Indonesia (Bagian 2 dari 2 tulisan) (710.0 KiB, 309 hits)
