Industri pelayaran nasional memegang peran strategis sebagai tulang punggung dalam menjamin kelancaran logistik nasional, sayangnya belum ada keberpihakan pemerintah secara utuh, mengingat masih banyaknya tantangan yang perlu dicarikan solusi strategis supaya tetap kompetitif.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, konsistensi penerapan asas cabotage telah menjaga iklim usaha pelayaran nasional tetap kondusif, yang artinya juga menjaga kedaulatan laut Indonesia. Namun begitu, tantangan pelayaran nasional masih cukup banyak.
Carmelita menjelaskan, tantangan yang dimaksud di antaranya, perpajakan yang tidak lazim pada best practice kemaritiman internasional menjadi beban bagi pelayaran nasional. Seperti, pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tarif 10% bagi angkutan laut yang membeli bahan bakar minyak (BBM). Pengenaan PBBKB tersebut menjadi double tax karena bahan bakar minyak (BBM) tersebut sudah dikenakan PPN sebesar 11 persen .
“Double tax tersebut sangat membebankan perusahaan pelayaran nasional. Kami berharap pengenaan PBBKB bagi angkutan laut dihapuskan,” kata Carmelita, Rabu (18/12/2024).
Carmelita menyebutkan angkutan laut memiliki potensi besar untuk dijadikan bagian dari pengoptimalan infrastruktur yang sudah ada sesuai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan pemerataan ekonomi. Namun, kemampuan galangan dalam negeri sebagai elemen penting dalam ekosistem industri pelayaran masih terbatas untuk tipe, teknologi dan ukuran kapal tertentu.
Karena itu, lanjut Carmelita, perlu adanya dukungan pemerintah dalam memberikan fasilitas insentif pajak maupun suku bunga perbankan terhadap galangan dalam negeri, sehingga dapat lebih kompetitif.
Sumber dan berita selengkapnya:
Pemerintah Masih Setengah Hati, Asas Cabotage, Tulang Punggung Logistik Nasional
Salam,
Divisi Informasi
