SAMARINDA – Misi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia tahun ini tidak mudah. Sebab, masih banyak ditemukan pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan akses sertifikasi halal.
Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Zakaria Ahmad Busro mengungkapkan, kuota bantuan sertifikasi halal dari pemerintah juga masih sedikit. Jadi, banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum terjangkau. Padahal, mereka ingin dibantu juga untuk pengembangan usaha.
“Berangkat dari situ, saya coba untuk mendaftar sebagai P3H. Alhamdulillah sejak 2022, saya sudah membantu menerbitkan 202 sertifikat halal UMKM. 90 persennya merupakan pelaku usaha asal Kutai Kartanegara (Kukar),” bebernya, Rabu (13/3). Zakaria memang sudah akrab dengan UMKM karena sebagai penyuluh industri kecil sejak 2011 lalu.
Diakui jika sekarang semakin dipermudah bagi pelaku usaha untuk dapat memiliki sertifikat halal. Apalagi dengan adanya pendamping. Namun, bukan berarti tanpa kendala dan tantangan.
“Dari sisi UMKM itu pertama belum masifnya sosialisasi terkait. Banyak UMKM yang belum tahu tentang program ini. Lalu prosesnya kan full online, dari sisi kemudahan bisa dua sisi. Memudahkan atau sebaliknya, terutama bagi pelaku UMKM yang sudah berumur, lalu juga akses internet di daerah tersebut,” jelasnya.
