Aturan Turunan Devisa Hasil Ekspor Terbit, Eksportir Nakal Dilarang Ekspor
Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah merilis aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Aturan turunannya yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Dikutip Liputan6.com, Jumat (28/7/2023), dalam aturan turunan
- Published in Berita
Pemerintah Finalkan Aturan Penangkapan Ikan
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah mematangkan peraturan menteri terkait penangkapan ikan terukur. Kebijakan penangkapan ikan terukur membuka peluang bagi pemodal asing dan pelaku industri dalam negeri untuk memperoleh kuota tangkapan ikan dalam zona penangkapan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2023, antara lain, mengatur
- Published in Berita
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, Bea Cukai Keluarkan Aturan Baru
TEMPO.CO, Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperbaharui dua aturan soal Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, yakni KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian. Aturan ini, menurut Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, adalah inovasi untuk memacu ekspor. “Peraturan baru ini merupakan deregulasi dan penyederhanaan peraturan sebelumnya. Kami telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 dan
- Published in Berita
Masuk Wilayah Internasional, Aturan Pengiriman Barang di Batam Berbeda
JawaPos.com – Sebagai daerah perdagangan, Batam memiliki aturan khusus yang berbeda dengan daerah lainnya di Tanah Air. Pemerintah melalui surat keputusan Dirjen Bea Cukai (BC) No. Kep.07/BC/2019, menghadirkan aturan mengenai alur pengiriman barang keluar Batam. Aturan itu, kata Manajer Penjualan Kantor Pos Cabang Batam, M Taufik, membuat posisi Batam sebagai daerah Internasional dalam hal
- Published in Berita
Pemkab Tangerang Pertahankan Aturan Pembatasan Operasional Truk
TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, tetap pada pendirian untuk memberlakukan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembatasan Jam Operasi Kendaraan Truk dan Angkutan Barang. “Kami sudah mendapatkan dukungan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meski ada protes dari pengusaha,” kata Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, di Tangerang, seperti dilansir dari Antara,
- Published in Berita
Februari, Kemenhub Terbitkan Aturan Tarif Batas Bagasi Pesawat
Merdeka.com – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengaku akan mengkaji penentuan tarif batas atas bagasi maskapai penerbangan. Hal ini dilakukan seiring maraknya maskapai memberlakukan tarif bagasi pesawat belakangan ini. “Formulasinya seperti apa nanti kita akan tentukan. Harus harmonisasi termasuk dengan pelaku-pelaku juga,” ujarnya di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (31/1).
- Published in Berita
Pemerintah Rilis Aturan Pajak e-Commerce, Pengusaha Logistik: Ini Menambah Beban Kami
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Secara rinci, beleid ini mewajibkan penyedia platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform kepada pedagang dan penyedia jasa; memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri; dan melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh
- Published in Berita
Permudah Ekspor, Pemerintah Terbitkan Aturan Kawasan Berikat
Merdeka.com – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jederal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan aturan baru tentang kawasan berikat yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor. Melalui kebijakan ini, para pengusaha akan mendapatkan fasilitas sesuai dengan bidang usahanya. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, keluarnya aturan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberikan
- Published in Berita
Raperda Pergudangan Picu Tumpang Tindih Aturan
PROKAL.CO, BANJARMASIN – Rencana DPRD Kota Banjarmasin mengajukan Raperda tentang Penyelanggaraan Gudang menimbulkan pertanyaan besar. Apa urgensi dari rancangan regulasi yang satu ini? Pengamat Tata Kota, Nanda Febryan Pratamajaya menyebut Perda itu bakal tumpang tindih, dengan regulasi yang sudah digodok dewan sebelumnya. “Penetapan lokasi pergudangan sudah diakomodir oleh Perda Nomor 5 Tahun 2013
- Published in Berita
Kemenhub Beri Aturan Khusus Truk Sembako, Semen, dan Pupuk yang Kelebihan Muatan
Merdeka.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan membuat pengecualian terkait beberapa angkutan bermuatan besar atau over dimension overload (ODOL), untuk diizinkan melaju di tiga jembatan timbang meski secara kapasitas terhitung berlebih. Adapun sejak 1 Agustus 2018 kemarin Kemenhub tengah melakukan sesi percobaan terkait ODOL di 3 jembatan timbang, yakni di UPPKB Losarang di Indramayu, UPPKB Balonggandu
- Published in Berita
