Pelabuhan Malahayati akan Digunakan Lagi Untuk Ekspor
Pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar, mulai Agustus 2015 akan hidup lebih lagi dengan adanya crane mobile impor dari Jerman yang berkapasitas 80 ton. Salah satunya adalah PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), Lhoknga, Aceh Besar, yang akan memanfaatkan pelabuhan ini untuk mengekspor semen ke Bangladesh dan sekitarnya. Sedangkan pihak PT Semen Padang akan menjadikan Krueng
- Published in Berita
Bongkar Muat di Pelabuhan Lama karena Birokrasi
MedanBisnis – Jakarta. Sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia, Tanjung Priok menjadi salah satu pelabuhan dengan masa tunggu bongkar muat (dwelling time) paling lama di tanah air. Masa tunggu kontainer bongkar muat dari kapal, hingga dikeluarkan dari pelabuhan yang rata-rata bisa mencapai lima hari lebih menjadikan biaya logistik pengusaha membengkak. Sekretaris Umum PT Pelindo II
- Published in Berita
TPKS Tambah 13 Alat Modern
SEMARANG-Terminal Peti Kemas Semarang menambahkan 13 peralatan modern sekaligus untuk mempercepat kelancaran proses bongkar muat, sekaligus mengantisipasi pertumbuhan atau peningkatan handling peti kemas. Iwan Sabatini, General Manager TPKS, mengatakan penambahan itu merupakan peralatan alat angkut peti kemas yaitu trailer baru sebanyak 10 unit. “Hal ini sebagai penambahan dukungan dari trailer yang ada sebanyak 28 unit
- Published in Berita
PT Pelindo Diminta Tingkatkan Jumlah Alat Bongkar Muat
BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) l-lV diminta untuk memperbanyak investasi alat bongkar muat di pelabuhan serta mengganti peralatan yang sudah rusak. “Investasi peralatan bongkar muat peti kemas di pelabuhan bisa saja menggandeng swasta atau perusahaan pelayaran yang memiliki kinerja baik,” ujar Teddy Arief Setiawan, Direktur Pelayaran Tempuran Mas Tbk, kemarin (22/12), sebagaimana dilansir poskotanews.com. Teddy
- Published in Berita
Kemenhub Wajibkan Sertifikasi Tenaga Bongkar Muat Di Pelabuhan
Bisnis.com, JAKARTA–Kementerian Perhubungan mewajibkan supaya sumber daya manusia perusahaan bongkar muat (PBM) barang dari dan ke kapal untuk melengkapi diri dengan serfitikat kompetensi di bidangnya dalam rangka berkompetisi di era masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015. Direktur Lalu Lintas Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Harry Budiarto mengatakan saat ini sejumlah perusahaan jasa bongkar muat asing tengah
- Published in Berita
Aktivitas Pelabuhan: Kemenhub Atur Izin Usaha Bongkar Muat
JAKARTA-Kementerian Perhubungan akan mengatur kegiatan usaha bongkar muat di pelabuhan agar setiap perusahaan wajib memiliki izin usaha bongkar muat barang yang dikeluarkan oleh gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan. Dalam mengajukan persyaratan izin usaha bongkar muat, perusahaan juga harus memiliki surat rekomendasi tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan
- Published in Berita
ALFI Minta Tarif Tunggal Diterapkan
JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak penerapan tarif tunggal atau single billing atas kegiatan bongkar muat barang maupun peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok segera diterapkan. Ketua ALFI DKI Jakarta Widijanto mengatakan penerapan tarif tunggal untuk layanan ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan sudah disepakati asosiasi penyedia dan pengguna jasa. Namun demikian, perusahaan
- Published in Berita
Arus Bongkar Muat: Kinerja di Kariangau Meningkat
BALIKPAPAN-Pertumbuhan arus bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau meningkat sebesar 10%-15% dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya sebesar 154.291 TEUs. Direktur Utama PT Kaltim Kariangau Terminal Anharuddin Siregar mengatakan kenaikan tersebut sebagian besar disumbang dari pengantaran arus domestik. “Paling banyak dari Surabaya dan Jakarta,” katanya kepada Bisnis, Rabu (12/11). Dia mengatakan peningkatan arus ini
- Published in Berita
Bongkar Muat Pelabuhan: Revisi Beleid Dinilai Positif
JAKARTA-Revisi beleid menyangkut perusahaan bongkar muat di pelabuhan dinilai positif karena bakal mendorong perusahaan bongkar muat menjadi pemain internasional. Revisi beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan No. 14/2002 tentang penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal. Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) mengatakan, revisi harus mampu mendorong perusahaan
- Published in Berita
Alat Pembayaran: Kegiatan Transportasi Harus Gunakan Rupiah
JAKARTA, KOMPAS – Menteri Perhubungan menerbitkan instruksi untuk mengurangi permintaan valuta asing. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Melakukan Transaksi pada Kegiatan Transportasi terbit 7 Juli 2014. “Yang berubah hanya alat pembayaran, sedangkan tarif masih dalam dollar AS,” kata Direktur Pengerukan dan Pelabuhan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
- Published in Berita