Ombudsman RI Surati Menhub, BUP Pelindo Tidak Perlu SIUPBM
JMOL. Menteri Perhubungan (Menhub) disarankan memberi penegasan bahwa sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), PT Pelindo I-IV, khususnya PT Pelindo III tidak perlu lagi mengurus SIUPBM (Surat Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat) karena kegiatan bongkar muat sudah termasuk dalam ijin BUP dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian inti surat Ombudsman (ORI) kepada Menhub terkait kisruh
- Published in Berita
Beleid Relokasi Barang Di Priok Melempem, Operator Depo Terancam Gulung Tikar
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Menteri Perhubungan tentang relokasi barang impor yang melewati batas waktu penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sebagaimana tertuang dalam Permenhub No. 117/2015 hingga kini tidak bisa dilaksanakan meskipun beleid itu sudah diundangkan sejak Agustus 2015. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo), Reza Darmawan, mengatakan sudah enam bulan
- Published in Berita
Layanan Ekspor Impor di Priok Normal Lagi
JAKARTA – Setelah melonjak pada periode Januari 2016, waktu tunggu barang atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, saat ini berangsur normal ke rata-rata 4,29 hari. Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni mengatakan instansinya bersama dengan kementerian dan lembaga terkait (K/L) terus berupaya menekan waktu tunggu barang
- Published in Berita
Pengusaha di Kalimantan Utara Harapkan Pelabuhan Baru
Tanjung Selor – (suaracargo.com), Pengusaha keturunan Tionghoa berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang kini sudah memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur baru bisa bekerja membuat program pembangunan infrastruktur, terutama pelabuhan di Tanjung Selor. Salah satu di antara para pengusaha tersebut adalah pengusaha otomotif, Allen Tedy Purnawan (68). Allen mengatakan, pelabuhan laut bongkar muat yang ada di Tanjung
- Published in Berita
Kemenhub Diminta Segera Putuskan Lokasi Pengganti Pelabuhan Cilamaya
Jakarta – (suaracargo.com), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta pemerintah pusat segera memutuskan lokasi pengganti Pelabuhan Cilamaya, Karawang , Jawa Barat. Pasalnya, dengan adanya pelabuhan baru yang memang terletak di wilayah Jawa Barat, distribusi barang dari dan ke kawasan industri di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa itu bisa lebih cepat. “Kami
- Published in Berita
Komitmen K3, Pelindo III Wajibkan Penggunaan Alat Keselamatan di Pelabuhan
Surabaya – (suaracargo.com), BUMN Kepelabuhanan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III menunjukkan komitmen penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada semua pelabuhan terkelola. Setelah sebelumnya berlangsung beberapa kegiatan K3 Bulan K3 Nasional tahun 2016 seperti kegiatan workshop, sosialisasi, latihan pemadam kebakaran, penandatangan komitmen penerapan K3 dengan stakeholder, apel K3, dan kegiatan K3 lainnya, Pelindo
- Published in Berita
Dukung Tol Laut, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk Gandeng Operator 5 Pelabuhan
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk mengggandeng lima operator pelabuhan peti kemas domestik untuk menjalankan rute pelayaran berjadwal. Lima pelabuhan peti kemas yang digandeng tersebut yakni Terminal Peti Kemas Domestik Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Terminal Peti Kemas Surabaya, Terminal Peti Kemas Surabaya, dan Terminal Peti Kemas Bitung. Direktur Pengelola Tempuran Emas, Faty Khusumo, mengatakan, perseroan telah
- Published in Berita
Pelabuhan Halal Beroperasi Maret
JAKARTA – PT Multi Terminal Indonesia menggandeng LPPOM MUI untuk mengawal penerapan pelabuhan halal atau halal hub port di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul hakim mengatakan kerja sama dengan PT Multi Terminal Indonesia (MTI)/IPC Logistics Services itu guna mewujudkan Indonesia memiliki halal
- Published in Berita
ALFI Minta Perizinan Terpadu Diaktifkan
JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendesak optimalisasi pusat layanan perizinan satu atap dan terpadu untuk mengurai penyelesaian barang ekspor impor yang terkena aturan larangan dan pembatasan di Pelabuhan Tanjung Priok. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan tidak berfungsi pelayanan satu atap menyebabkan tingginya waktu pre-clearance barang sehingga memicu
- Published in Berita
Depalindo Desak K/L Responsif di Priok
JAKARTA – Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia mendesak kementerian dan lembaga terkait di Pelabuhan Tanjung Priok menggenjot produktivitas dengan beroperasi 24/7. Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan salah satu penyebab naiknya kembali waktu inap peti kemas atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok karena komitmen kementerian dan lembaga
- Published in Berita