JAKARTA – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendesak Kementerian Perhubungan segera membuat peraturan baru untuk menyelesaikan berlarutnya persoalan tarif pelayanan jasa barang impor berstatus less than container load (LCL) di kawasan lini 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Sekjen Badan Pengurus Pusat GINSI, Achmad Ridwan Tento mengungkapkan berlarutnya masalah tarif layanan kargo impor LCL di

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui instansi teknis terkait dalam penanganan persoalan masa inap barang atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta semakin efektif. Hal itu dirasakan pengguna jasa karena terbukti dwelling time kini terus menurun hingga kurang dari empat hari. Ketua ALFI DKI

Jakarta – (suaracargo.com). Dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disimpulkan bahwa ada beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk menurunkan dwelling time. Salah satu cara yang paling ampuh yaitu menggunakan kereta pelabuhan. Advisor Menko Maritim Laksamana Marsetio memaparkan, penggunaan kereta pelabuhan bisa membantu mengurangi kontainer yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Rencananya Kemenko Maritim meminta Kementerian Perhubungan

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan pelayaran niaga nasional yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya mengeluhkan minimnya sosialisasi layanan berbasis online pendaftaran dan pengurusan dokumen kapal di kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok. Ketua DPD INSA Jaya, C.Alleson mengatakan, bahkan asosianya juga belum pernah dilibatkan dalam program tersebut sehingga banyak perusahaan keagenan dan pemilik kapal

Jakarta – (suaracargo.com). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini sudah memberi izin badan usaha pelabuhan (BUP) swasta untuk membangun dan mengelola pelabuhan umum dengan skema konsesi. Perizinan ini sekaligus jadi pintu bagi kalangan swasta untuk bersaing mengelola pelabuhan dengan BUMN pelabuhan. Sebelumnya, pengelolaan pelabuhan umum hanya boleh dilakukan oleh BUMN pelabuhan, serta Kemenhub. Lewat Perubahan atas Peraturan Pemerintah

JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia II mengklaim pengenaan tarif progresif 900% terhadap kontainer impor mulai hari kedua cukup efektif menekan waktu inap barang atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Per 1 Maret 2016, tarif progresif atau penalti di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu menurunkan rata-rata dwelling time menjadi di bawah 4 hari.