Lokasi pengganti pelabuhan Cilamaya masih terus dikaji. Dari pelaksanaan pra studi kelayakan atau pra feasibility study (FS) yang selesai pada bulan September ini, ada enam lokasi yang ditetapkan sebagai alternatif, yakni Tarumanagara Bekasi, Pusakajaya Karawang, Patimban Subang, Eretan dan Balongan di Indramayu serta pelabuhan Cirebon. Dari keenam usulan lokasi tersebut, wilayah yang cocok untuk dibangun

Bisnis.com, Jakarta–Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan Tonny Budiono mengatakan pihaknya tetap akan memprioritaskan penyelesaian perubahan status tujuh pelabuhan menjadi Badan Layanan Umum pada tahun ini. Pelibatan swasta, jelasnya, akan bergantung dari kebutuhan operasional masing-masing pelabuhan. “BLU-nya saja belum ditetapkan. Nanti masing-masing lokasi pelabuhan yang menjadi BLU pasti berbeda-beda kebutuhan kerja samanya dengan pihak swasta,”

Bisnis.com, JAKARTA—Satuan Tugas (Satgas) Dwelling Time mengusulkan denda penimbunan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok agar dipatok hingga Rp5 juta per hari setelah lewat batas waktu yang ditetapkan Otoritas Pelabuhan. Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono mengatakan tiga hari‎ pertama setelah izin dari bea cukai dikeluarkan, importir

Bisnis.com, JAKARTA – Dari enam alternatif lokasi yang dikumpulkan, Kementerian Perhubungan telah mengantongi satu lokasi yang potensial untuk mengantikan pelabuhan baru di Cilamaya. Lokasi potensial tersebut adalah Patimban, Pamanukan, Jawa Barat. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono mengatakan lokasi pemindahan Cilamaya mungkin sekitar Pamanukan dan akan segera mengumumkan lokasi tersebut pada Desember

JAKARTA – Kementerian Perhubungan akan mengajukan tujuh pelabuhan dari 12 pelabuhan yang dianggap layak untuk diubah statusnya menjadi badan layanan umum atau BLU ke Kementerian Keuangan. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub Tonny Budiono mengatakan pengajuan ke Kementerian Keuangan itu ditargetkan pada Oktober 2015 atau paling lambat November 2015. Tujuh dari 12 Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)