Libur Tahun Baru, Kemenhub Kembali Batasi Operasi Angkutan Barang
Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan kembali melakukan pembatasan operasi angkutan barang lebih dari dua sumbu di beberapa ruas jalan tol dari 30 Desember 2016 sampai 2 Januari 2017. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto mengungkapkan jembatan operasional angkutan barang lebih dari dua sumbu tersebut guna mengantisipasi kepadatan di jalan raya selama libur tahun baru 2017.
- Published in Berita
Jasa Kepelabuhan: Kemenhub Bakal Stop Izin Terminal Umum
JAKARTA-Kementerian Perhubungan segera menyetop pemberian izin terminal umum hasil penaikan status terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri di Indonesia. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub A. Tonny Budiono mengatakan perizinan pengusaha jasa terminal khusus atau terminal untuk kepentingan umum tidak akan diberikan untuk sementara waktu. Sementara itu, Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Aulia Febrial
- Published in Berita
Kemenhub Harus Matangkan Prasarana TI Jembatan Timbang
Bisnis.com, JAKARTA–Sebelum pengambilalihan jembatan timbang kepada Kementerian Perhubungan pada 2017 sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah diminta memastikan prasarana TI. Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Semarang, menyatakan untuk uji coba jembatan timbang oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus memastikan prasarana yang digunakan sudah layak. “Pertama, lahan jembatan timbang harus
- Published in Berita
Kemenhub Larang Kapal di Bawah 500 GT ke Filipina
Bisnis.com, JAKARTA- Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengeluarkan telegram pelarangan pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal berukuran di bawah 500 GT yang akan berlayar ke Filipina terkait pembajakan kapal berbendera Indonesia di perairan negara tersebut. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (28/10/2016), sesuai Telegram
- Published in Berita
Tol Laut: Kemenhub Gandeng Empat BUMN
JAKARTA-Kementerian Perhubungan menggandeng empat badan usaha milik negara dalam tol laut logistik Jakarta-Natuna guna menjamin tingkat keterisian kapal dan menstabilkan harga serta pasokan barang ke Natuna. Keempat perusahaan plat merah tersebut, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Perikanan Nusantara, PT Multi Terminal Indonesia-anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II, dan PT Pelni Logistik-anak usaha PT Pelni. Menteri
- Published in Berita
Berebut Tanjung Buton: Kemenhub Pertemukan Pelindo I & Bosowa
Bisnis.com, PEKANBARU-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar pertemuan tentang pengusahaan Pelabuhan Tanjung Buton, Siak, Riau yang diperebutkan PT Pelabuhan Indonesia I dan PT Bosowa Corporindo. Vice President Region Sumatra PT Bosowa Corporindo Salman Dianda Anwar mengatakan pembahasan tersebut untuk mendengarkan perencanaan Bosowa dan Pelindo I. “Bozowa dan Pelindo telah menghadiri pertemuan di Kantor Kementerian
- Published in Berita
Angkutan Laut: RI Segera Ratifikasi Konvensi Air Balas
JAKARTA – Pemerintah siap meratifikasi konvensi manajemen air balas dan sedimen kapal atau ballast water management (BMN) convention untuk memperkuat posisi Indonesia di bidang maritim dunia. Ballast water atau air balas sendiri adalah air yang dimasukkan ke dalam kapal guna menahan gaya lateral. Bila kapal berlayar tanpa muatan, kapal akan memompa air ke dalam kapal.
- Published in Berita
Ini Alokasi Anggaran Tambahan Kemenhub
VIVA.co.id – Kementerian Perhubungan mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp20,02 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Untuk program apa anggaran itu diprioritaskan? Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, memaparkan bahwa anggaran untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dialokasikan sebesar Rp2,042 triliun. “Itu akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan di 65 lokasi sebesar Rp640 miliar
- Published in Berita
Polemik Surveyor Peti Kemas, Ginsi: Penunjukan BKI oleh Kemenhub Sepihak
JAKARTA-Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia menilai penunjukan PT Biro Klasifikasi Indonesia sebagai pelaksana survei kondisi fisik peti kemas di empat pelabuhan utama dilakukan sepihak oleh Kementerian Perhubungan. Subandi, Wakil Ketua Umum BPP Ginsi Bidang Kepelabuhanan dan Kepabeanan, mengatakan penunjukan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tak melibatkan langsung pemilik barang. Dia mengatakan seharusnya Kemenhub dan Otoritas
- Published in Berita
Pelanggaran Asas Cabotage: Kemenhub Ancam Cabut Izin Kapal
JAKARTA – Kementerian Perhubungan akan mencabut izin penggunaan bendera Indonesia terhadap setiap kapal pelaku usaha industri perusahaan yang melakukan tindakan penjualan kepemilikan saham dengan komposisi mayoritas dimiliki asing. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan izin penggunaan kapal berbendera Indonesia dilakukan dengan melihat akta status hukum perusahaan apakah mayoritas saham kepemilikan kapal itu milik
- Published in Berita
