Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Pangandaran meminta proses pembangunan Pelabuhan Samudera Bojongsalawe di Dusun Bojong Salawe, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran dihentikan sementara. Hal tersebut dilakukan karena pembangunan pelabuhan tahap ketiga yang diprakarsai oleh pemerintah pusat itu belum mengantungi dokumen lingkungan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Menurut Kepala BPLHD

Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berharap izin operasional pelabuhan setempat yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub) segera turun sehingga secepatnya bisa dioperasikan. “Hingga saat ini izin operasional Pelabuhan Kendal belum turun, padahal kami sudah tiga kali mengajukan ke Kemenhub,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Subarso saat dihubungi dari Semarang, Senin (5/10). Ia menjelaskan bahwa

JAKARTA (beritatrans.com) – Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meresmikan tiga pelabuhan di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat (2/10/2015). Ketiga pelabuhan itu adalah Pelabuhan Peti kemas Moru, Pelabuhan Laut Dulionong, dan Pelabuhan Penyeberangan Baranusa. Peresmian dipusatkan di Pelabuhan Dulionong karena Pelabuhan Moru dan Baranusa yang letaknya berjauhan. Menhhub Jonan didampingi para pejabat eselon

JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia memperkirakan agen kapal asing di Pelabuhan Tanjung Priok telah membebani biaya logistik nasional hingga Rp10 triliun per tahun. Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan perkiraan itu mengacu pada jumlah pengenaan uang jaminan kontainer rata-rata Rp2 juta/TEUs dan biaya kelebihan waktu penggunaan

MedanBisnis – Belawan. Pekerja Pelindo 1, II, III dan IV yang tergabung di Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan dan Pengerukan Indonesia (FSPPPI) dan Forum Komunikasi Pekerja Pelindo Bersatu (FKPPB) menolak pemberlakuan regulasi di sektor kepelabuhanan. “Dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kepelabuhanan, pekerja Pelabuhan yang tergabung dalam FSPPPI dan FKPPB

Jakarta – Supply Chain Indonesia memprediksi dominasi PT Pelabuhan bakal terkurangi menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah No. 64/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 61/2009 tentang Kepelabuhan. Beleid baru itu menyebutkan pemerintah bias menunjuk langsung Badan Usaha Pelabuhan dalam pemberian konsensi pelabuhan. Anang Hidayat, praktisi kepelabuhan Supply Chain Indonesia (SCI), menilai perubahan peraturan konsensi kepada BUP