Regulasi Hambat Industri Perikanan Nasional
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja memprediksi, produksi di industri perikanan akan terus menurun. Kondisi ini bisa terjadi apabila tidak ada perubahan dalam peraturan pemerintah mengenai industri perikanan, khususnya terkait izin kapal. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja memprediksi, produksi di industri
- Published in Berita
Kemenhub Siapkan Regulasi Penerapan Digitalisasi Pelabuhan
Merdeka.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan membuat regulasi baru dalam menerapkan digitalisasi di seluruh pelabuhan di Indonesia. Tujuannya, agar sistem di pelabuhan akan semakin terstruktur layaknya bandara dan stasiun. Direktur Jenderal Perhubungan Laut kemenhub, Raden Agus H. Purnomo, menyebutkan aturan sterilisasi pun akan diterapkan di mana hanya kru dan penumpang yang
- Published in Berita
ALFI: Permenkeu 229 Dibuat Sepihak Tanpa Sosialisasi ke Pelaku Usaha
JAKARTA – Pelaku usaha merasa tidak pernah sekalipun dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 229 Tahun 2017. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan selain dibuat tanpa pemberitahuan, peraturan ini juga tidak ada sekalipun sosialisasi sejak pertama kali disahkan bahkan di Tanjung Priok yang
- Published in Berita
Tak Cuma Soal Kuota Ekspor – Kadin Minta Direct Call Didukung Kepastian Regulasi
PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Semangat untuk merealisasikan pelayaran internasional langsung atau direct call di Balikpapan mesti dibarengi upaya keras memenuhi kuota diangkut. Saat ini, volume komoditas ekspor di Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau disebut belum mampu memenuhi batas minimum yang diminta perusahaan pelayaran internasional. Salah satu perusahaan pelayaran internasional yang meminta kuota minimum tersebut adalah SITC Container
- Published in Berita
Desakan Revisi Aturan Custom Bond Terus Bergulir
Bisnis.com, JAKARTA—Perusahaan forwarder yang menangani pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) mendesak adanya kepastian dari Pemerintah untuk merivisi aturan jaminan kegiatan kepabeanan atau custom bond yang saat ini memberatkan pelaku usaha. M.Qadar Jafar, Ketua Forum PPJK Pelabuhan Tanjung Priok mengungkapkan awal tahun custom bond PPJK pada sebagian besar harus dilakukan perpanjangan untuk dapat melakukan kegiatan selanjutnya. “Kalau satu custom bond hanya
- Published in Berita
Reformasi Regulasi Logistik Mendesak Dilakukan
Medan, (Analisa). Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Sumatera Utara (Sumut) mengemukakan reformasi regulasi pada sektor logistik mendesak dilakukan dalam rangka mendorong pengembangan usaha dan mendongkrak daya saing ekonomi, khususnya di Sumut. “Kami meminta agar otoritas terkait mereformasi regulasi logistik untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus menumbuhkembangkan pelaku usaha khususnya
- Published in Berita
Kemendag Kaji Sejumlah Regulasi Terkait Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan
Surabaya – (suaracargo.com) Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mengkaji sejumlah regulasi terkait dengan kelancaran arus barang di pelabuhan, khususnya regulasi yang terkait arus barang ekspor. Hal itu dilaksanakan agar dunia usaha semakin bergairah. “Jangan sampai proses ‘flow of document’ maupun ‘flow of goods’ justru membebani pelaku usaha,” kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan seperti
- Published in Berita
ALFI: Pemerintah Harus Pangkas Regulasi
Bisnis.com, JAKARTA–Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengatakan semoga pemerintah memangkas sejumlah regulasi di sektor logistik yang masih menghambat efisiensi biaya logistik. Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan sudah mengusulkan beberapa hal untuk dimasukkan dalam Paket Kebijakan XV. Dia juga mengevaluasi semua regulasi yang dipandang menghambat dan ekonomi. “Agar
- Published in Berita
Kemenhub Kaji Regulasi Uang Jaminan Kontainer
Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan menyatakan sedang melakukan kajian terkait kemungkinan mengeluarkan regulasi menyangkut persoalan pengenaan uang jaminan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Bayi M. Hasani mengatakan saat ini pihaknya sedang menimbang segala kemungkinan penyelesaian persoalan pengenaan uang jaminan kontainer yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha forwarder dan pemilik
- Published in Berita
Jasa Pengurusan Transportasi: ALFI Desak Revisi Modal Dasar Rp25 Miliar
JAKARTA – Kementerian Perhubungan didesak meninjau ulang aturan yang mewajibkan perusahaan jasa transportasi memiliki modal dasar minimal Rp25 miliar. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan banyak perusahaan logistik mengeluh karena tidak bisa melakukan perpanjangan atau pengurusan izin baru di Pusat Pelayaran Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta sebab harus menyertakan
- Published in Berita
