Tak Cuma Soal Kuota Ekspor – Kadin Minta Direct Call Didukung Kepastian Regulasi
PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Semangat untuk merealisasikan pelayaran internasional langsung atau direct call di Balikpapan mesti dibarengi upaya keras memenuhi kuota diangkut. Saat ini, volume komoditas ekspor di Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau disebut belum mampu memenuhi batas minimum yang diminta perusahaan pelayaran internasional. Salah satu perusahaan pelayaran internasional yang meminta kuota minimum tersebut adalah SITC Container
- Published in Berita
Desakan Revisi Aturan Custom Bond Terus Bergulir
Bisnis.com, JAKARTA—Perusahaan forwarder yang menangani pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) mendesak adanya kepastian dari Pemerintah untuk merivisi aturan jaminan kegiatan kepabeanan atau custom bond yang saat ini memberatkan pelaku usaha. M.Qadar Jafar, Ketua Forum PPJK Pelabuhan Tanjung Priok mengungkapkan awal tahun custom bond PPJK pada sebagian besar harus dilakukan perpanjangan untuk dapat melakukan kegiatan selanjutnya. “Kalau satu custom bond hanya
- Published in Berita
Reformasi Regulasi Logistik Mendesak Dilakukan
Medan, (Analisa). Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Sumatera Utara (Sumut) mengemukakan reformasi regulasi pada sektor logistik mendesak dilakukan dalam rangka mendorong pengembangan usaha dan mendongkrak daya saing ekonomi, khususnya di Sumut. “Kami meminta agar otoritas terkait mereformasi regulasi logistik untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus menumbuhkembangkan pelaku usaha khususnya
- Published in Berita
Kemendag Kaji Sejumlah Regulasi Terkait Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan
Surabaya – (suaracargo.com) Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mengkaji sejumlah regulasi terkait dengan kelancaran arus barang di pelabuhan, khususnya regulasi yang terkait arus barang ekspor. Hal itu dilaksanakan agar dunia usaha semakin bergairah. “Jangan sampai proses ‘flow of document’ maupun ‘flow of goods’ justru membebani pelaku usaha,” kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan seperti
- Published in Berita
ALFI: Pemerintah Harus Pangkas Regulasi
Bisnis.com, JAKARTA–Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengatakan semoga pemerintah memangkas sejumlah regulasi di sektor logistik yang masih menghambat efisiensi biaya logistik. Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan sudah mengusulkan beberapa hal untuk dimasukkan dalam Paket Kebijakan XV. Dia juga mengevaluasi semua regulasi yang dipandang menghambat dan ekonomi. “Agar
- Published in Berita
Kemenhub Kaji Regulasi Uang Jaminan Kontainer
Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan menyatakan sedang melakukan kajian terkait kemungkinan mengeluarkan regulasi menyangkut persoalan pengenaan uang jaminan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Bayi M. Hasani mengatakan saat ini pihaknya sedang menimbang segala kemungkinan penyelesaian persoalan pengenaan uang jaminan kontainer yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha forwarder dan pemilik
- Published in Berita
Jasa Pengurusan Transportasi: ALFI Desak Revisi Modal Dasar Rp25 Miliar
JAKARTA – Kementerian Perhubungan didesak meninjau ulang aturan yang mewajibkan perusahaan jasa transportasi memiliki modal dasar minimal Rp25 miliar. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan banyak perusahaan logistik mengeluh karena tidak bisa melakukan perpanjangan atau pengurusan izin baru di Pusat Pelayaran Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta sebab harus menyertakan
- Published in Berita
Angkutan Barang: SCI Usul Revisi PM 14/2007
JAKARTA – Supply Chain Indoensia mengusulkan Kementerian Perhubungan mencabut pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan No PM 14/2007 tentang Kendaraan Peti Kemas di Jalan. Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), menilai Kemenhub perlu mencabut pasal 9 dalam aturan itu karena lebih mengatur jumlah peti kemasnya, bukan berat muatannya. Menurutnya, kendaraan penarik (tractor head) dan kereta tempelan
- Published in Berita
Keamanan Kargo: IATA Desak Indonesia Sesuaikan Standar
JAKARTA-Indonesia diminta segera menerapkan sistem keamanan kargo secara elektronik, sesuai dengan standar penerbangan sipil dunia. International Air Transport Association (IATA), pada akhir September 2014, telah menyurati Kementerian Perhubungan agar segera mengintegrasikan sistem cargo security declaration/CSD secara online dari hulu hingga ke hilir. Direktur Keamanan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Yusfadi Gona yang dihubungi Bisnis, Selasa
- Published in Berita
Posisi RI Terbawah di ASEAN 5
Keterbatasan infrastruktur di pelabuhan dinilai menjadi penghambat pelaku usaha menjalankan bisnis di Indonesia karena akan mempersulit perdagangan lintas negara. WASHINGTON – Kemudahan berbisnis atau doing business di Indonesia tahun depan dinilai terendah di antara lima negara ekonomi besar di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN 5. Kondisi itu akan menjadi salah satu tantangan berat pemerintahan baru
- Published in Berita
