Kemenhub Luncurkan INAOPS Standardisasikan Pelayanan Badan Usaha Pelabuhan
Jakarta, VIVA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Modul Inaportnet As Operator (INAOPS) di Jakarta hari Ini. INAOPS merupakan modul yang termasuk dalam INAPORTNET untuk menstandarisasi pelayanan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) agar kualitas sistem dan pelayanan yang dihasilkan seragam dan terintegrasi. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt Antoni Arif Priadi mengungkapkan, urgensi diluncurkannya INAOPS ini
- Published in Berita
Tingkatkan Kualitas Layanan, Pelindo Multi Terminal Lanjutkan Transformasi dan Standardisasi
FAJAR, MAKASSAR — PT Pelindo Terminal Multiterminal (SPMT), subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, berkomitmen meningkatkan kualitas layanan jasa kepelabuhanan sekaligus mengawal denyut nadi logistik Indonesia di 32 cabang pelabuhan nonpetikemas yang dikelolanya. Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan, SPMT berfokus untuk melakukan transformasi dengan melakukan standardisasi pelabuhan. Mulai dari pola operasi proses bisnis berdasarkan planning
- Published in Berita
Subholding Pelindo Perluas Standardisasi Operasi Layanan
Jakarta: PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) sebagai Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus melakukan upaya transformasi operasi dan layanan. Di tahun kedua pascamerger, SPSL menerapkan standardisasi operasi logistik di lapangan Cargo Consolidation and Distribution Center (CCDC) 100 di Makassar. “Kami melakukan standardisasi operasi di lapangan CCDC 100 Makassar yang dikelola PT Multi Terminal Indonesia. Selanjutnya
- Published in Berita
Perkuat Daya Saing Industri, Kemenperin Terapkan Standardisasi Industri Melalui SIINas
INDUSTRY.co.id – Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan industri yang mandiri dan berdaulat, maju dan berdaya saing, serta berkeadilan dan inklusif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri. “Permenperin 45/2022 ini diterbitkan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan kualitas produk, memperkuat
- Published in Berita
Kepala Dinas Perhubungan NTT: Ongkos Trucking dari Pelabuhan Tenau Kupang Perlu Standardisasi
POS-KUPANG.COM, KUPANG – Dinas Perhubungan (Dishub) NTT mengusulkan Peraturan Gubernur atau Pergub untuk mengatur standarisasi tarif muatan kargo angkut kontainer yang biasanya mengangkut logistik dari Pelabuhan Tenau Kupang ke dalam wilayah Kota Kupang. Angkutan itu terkesan mahal. Kepala Dinas Perhubungan NTT, Isyak Nuka mengatakan, pihaknya telah menyiapkan rancangan Pergub yang mengacu pada regulasi nasional sehingga tarif
- Published in Berita
Standardisasi Produk Mudahkan UKM Masuk E-Commerce
Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan pentingnya bagi setiap produk koperasi dan UMKM mendapat sertifikasi dan standardisasi produk misal merek, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan halal. Dengan adanya standardisasi dan sertifikat, diyakini akan memudahkan bagi pembeli online untuk memilih produk. Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar-Lembaga, Luhur Pradjarto, mengatakan dengan era
- Published in Berita
Standardisasi Sistem Distribusi Mendesak untuk Dilakukan
Oleh: Zaroni | Senior Consultant Supply Chain Indonesia Penerapan standardisasi distribusi penting untuk segera dilakukan di Indonesia. Standardisasi distribusi akan menjadi jalan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi sistem distribusi. Sistem distribusi berkontribusi penting dalam daya saing perusahaan dan negara. Distribusi menentukan ketersediaan dan kecepatan produk atau barang menjangkau ke pasar dan pelanggan. Distribusi yang efektif
- Published in Catatan
Standardisasi Kawasan Industri Halal Selesai Akhir 2018
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih fokus dalam pembentukan kawasan industri halal yang ditargetkan rampung pada 2020. Sekretaris Direktorat Jendral Pengembangan Perwilayahan Indonesia Kemenperin, Ignatius Warsito menjelaskan, fokus ini sebagai upaya mendukung pemberlakuan produk halal yang menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan diberlakukan pada 17 Oktober 2019.
- Published in Berita
Pengusaha Minta Standardisasi: Denda Diganti dengan Tindakan Menurunkan Muatan Berlebih
JAKARTA,KOMPAS-Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kyatmaja Lookman meminta agar standar timbangan untuk mengukur berat kendaraan diseragamkan. Sebab, sering kali sopir dianggap memenuhi aturan muatan di satu tempat, tetapi tidak lolos di tempat lainnya. “Sering kali timbangan dan standar yang digunakan di jembatan timbang atau tempat pengujian kendaraan bermotor berbeda-beda. Contohnya, jembatan timbang di
- Published in Berita
