Minta Dibatalkan, Praktisi Transportasi Partai Gerindra Ini Sebut Sertifikasi Halal Angkutan Logistik Tak Ada di Undang-Undang
SHNet, Jakarta-Anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi angkutan logistik tidak ada di dalam undang-undang sehingga harus dibatalkan. Yang diatur dalam undang-undang transportasi itu hanya permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan serta kenyamanan transportasi. “Jadi, di Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan itu sama sekali
- Published in Berita
Komite II DPD Awasi Pelaksanaan UU Pelayaran untuk Penguatan Logistik Nasional
PINUSI.COM – Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai mengatakan, Indonesia perlu membangun konektivitas antar-pulau. “Konektivitas antar-pulau di Indonesia perlu ditunjang dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai.” “Untuk itu, dibutuhkan sistem logistik yang maju agar dapat memberikan dukungan pelayanan kejahteraan dan memajukan masyarakat di daerah,” ujarnya, saat rapat kerja dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. Pengawasan atas pelaksanaan
- Published in Berita
RUU Pelayaran Harus Berdampak Positif bagi Pelaku Usaha Logistik
Resmi sudah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi usul inisiatif DPR setelah disahkan dalam rapat paripurna. Keberadaan RUU Pelayaran setidaknya menjadi harapan agar aturan baru itu nantinya dapat mendorong transformasi bagi sistem logistik nasional. Dengan demikian dapat berdampak positif bagi pelaku usaha logistik. Demikian disampaikan anggota Badan Legislasi
- Published in Berita
Penyelesaian Truk ODOL Bisa Masuk Lewat Revisi UU Lalu Lintas
Jakarta: Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengatakan, penyelesaian persoalan truk kelebihan muatan (over dimension overload/ODOL) bisa dimulai dari merevisi aturan. Aturan yang dimaksud adalah UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Revisi UU LLAJ diperlukan agar pengaturan pemuatan barang bisa dibuat lebih detail,” kata Lasarus melalui keterangan tertulis, Jumat, 19
- Published in Berita
Kemenhub Tegaskan Kendaraan Over Dimensi dan Overload untuk Taat pada Undang-Undang
JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menindak tegas Kendaraan Over Dimensi dan Overload (ODOL) dengan mengundang semua stakeholder terkait. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menjadi Keynote Speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) Kerja Sama Pihak Swasta Dalam Pengelolaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dengan tema ‘Implementasi Otomatisasi Jembatan Timbang’ di Hotel Fairmont, Jakarta, (17/7).
- Published in Berita
Organisasi SMUR Apresiasi Promosi Pelabuhan Kerueng Geukeuh oleh Pemerintah
Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Kota Lhokseumawe mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mulai mempromosikan ekspor impor di Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara. Melalui siaran pers yang diterima Waspada Online, Rabu (20/1), menurut Riski Amoi selaku Kabid Pendidikan SMUR, langkah yang dilakukan ini upaya mendorong pihak swasta atau pelaku ekspor dan impor menggunakan pelabuhan
- Published in Berita
Tarif Kepelabuhanan: ALFI Desak Transaksi Rupiah di Priok
JAKARTA – Pelaku usaha logistik di Pelabuhan Tanjung Priok mendesak implementasi penggunaan mata uang rupiah dalam seluruh transaksi jasa kepelabuhanan di pelabuhan itu. Sekretaris Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan desakan itu mengacu Undang-Undang (UU) No. 7/2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan seluruh kegiatan transaksi di wilayah NKRI menggunakan
- Published in Berita
