Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan ekonomi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, maka pihaknya menargetkan realisasi potensi ekonomi digital Indonesia pada 2025 akan mencapai USD 133 miliar dan untuk ASEAN sebesar USD 300 miliar.

“Potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar, perkembangannya terbesar dan tercepat tapi ini adalah potensi. Selain kita memiliki modal awal yakni populasi pengguna internet sudah setengahnya, infrastruktur TIK sudah tersedia tapi harus diupgrade ke 4G setidaknya, dan sepertiga populasi kita adalah anak muda, dimana sangat adaptif terhadap teknologi,” kata Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas dan SDM, Kementerian Koordinator Perekonomian, Mira Tayyiba, dalam diskusi online Indonesia Services Dialogue  (ISD), Senin (19/10/2020).

Ia mengatakan dengan adanya pandemi covid-19, memaksa dan mendorong Indonesia untuk mempercepat agenda transformasi digital perlu dipercepat. Apalagi populasi pengguna internet pada tahun 2019 sudah 180 juta orang atau 67 persen, di mana pengguna internet aktif sebanyak 150 juta atau 56 persen.

Sebelumnya ia mengira percepatan digitalisasi akan melambat, namun di tahun 2020 akselerasi digitalisasi di masa pandemi ini Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi digital secara masif lagi. Lantaran transformasi digital merupakan logical next step bagi Indonesia, mengingat tingkat adopsi digital di Indonesia yang meningkat.

Sehingga, pemanfaatan digital juga dimaksud untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan, transformasi digital mendapatkan momentum percepatan dari pandemi covid-19.

“Karena kalau kita lihat dalam masa pandemi ini kita sangat bergantung pada kegiatan berbasis digital, belajar, bekerja dari rumah, selama pandemi ini mengambil kursus singkat betapa pentingnya transformasi digital sehingga agenda transformasi digital perlu dipercepat,” jelasnya.

Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4385890/pemerintah-targetkan-ekonomi-digital-indonesia-capai-usd-133-miliar-di-2025

Salam,
Divisi Informasi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, AMURANG – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI berkomitmen mendukung Manado dan Bitung menjadi hub di Indonesia bagian timur dan utara.

Kemenhub mendukung lewat regulasi dan kebijakan yang membuka konektivitas langsung daerah-daerah sentra komoditas perikanan dan kelautan ke Manado.

“Kami mendukung aktivitas masyarakat, khususnya ekspor perikanan dan pertanian melalui regulasi,” kata  Staf Ahli Menhub Bidang Logistik Multimoda dan Keselamatan, Chris Kuntadi saat meninjau direct call ekspor langsung komoditas perikanan dari Manado di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, Rabu (14/10/2020) malam

Menhub sendiri telah mengeluarkan Permenhub nomor 41 tahun 2020 yang mengatur tentang pesawat penumpang bisa di-setting menjadi pesawat kargo.

Dengan demikian, pesawat penumpang bisa mengangkut kargo demi mendorong perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

“Begitu juga, kami siap mendukung penambahan slot penerbangan, membuka konektivitas baru. Termasuk dari Manado,” kata Chris yang didampingi Kepala Otban VIII Manado, Edison MT Saragih, KSOP Manado, Moses dan Kepala Bea Cukai Manado M Anshar.

Sumber dan berita selengkapnya:
https://manado.tribunnews.com/2020/10/15/kemenhub-dukung-ekspor-langsung-ke-jepang-jadikan-manado-hub-indonesia-timur

Salam,
Divisi Informasi

JAKARTA – Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan pembenahan kendaraan berkelebihan dimensi dan muatan (over dimension & overload atau ODOL) perlu segera diterapkan karena dampak negatifnya dalam berbagai aspek.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, misalnya, kerugian negara pada tahun 2018 mencapai Rp 43 triliun untuk perbaikan jalan nasional akibat dilewati truk-truk ODOL.

Penggunaan truk ODOL juga merugikan pengusaha truk sendiri, seperti konsumsi BBM dan biaya perawatan yang meningkat sekitar 15%. Kerusakan jalan juga menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan yang berdampak pada penurunan produktivitas truk sekitar 15%-20%.

Berdasarkan data Korlantas Polri, kecelakaan truk yang dipicu akibat praktik ODOL di jalan raya secara nasional mengalami kenaikan sekitar 6,5% dari 109.215 kasus pada 2018 menjadi 116.395 kasus kecelakaan pada 2019.

Setijadi menjelaskan rencana Kementerian Perhubungan untuk mencapai target zero ODOL tahun 2023 membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak.

Sumber dan berita selengkapnya:
http://beritakapal.com/zero-odol-truk-perlu-segera-diterapkan-ini-alasannya/

Salam,
Divisi Informasi

JAKARTA (beritatruk) – Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan pembenahan kendaraan berkelebihan dimensi dan muatan (over dimension & overload atau ODOL) perlu segera diterapkan karena dampak negatifnya dalam berbagai aspek.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, misalnya, kerugian negara pada tahun 2018 mencapai Rp 43 triliun untuk perbaikan jalan nasional akibat dilewati truk-truk ODOL.

Penggunaan truk ODOL juga merugikan pengusaha truk sendiri, seperti konsumsi BBM dan biaya perawatan yang meningkat sekitar 15%. Kerusakan jalan juga menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan yang berdampak pada penurunan produktivitas truk sekitar 15%-20%.

Berdasarkan data Korlantas Polri, kecelakaan truk yang dipicu akibat praktik ODOL di jalan raya secara nasional mengalami kenaikan sekitar 6,5% dari 109.215 kasus pada 2018 menjadi 116.395 kasus kecelakaan pada 2019.

Setijadi menjelaskan rencana Kementerian Perhubungan untuk mencapai target zero ODOL tahun 2023 membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak.

Pihak-pihak itu antara lain Kementerian Perhubungan itu sendiri dan kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian, Polri, agen pemegang merek (APM), industri karoseri, perusahaan pengangkutan barang, perusahaan BUMN/BUMD/swasta pemilik barang, Dishub Prov./Kab./Kota, dan asosiasi terkait.

Sumber dan berita selengkapnya:
http://beritatruk.com/banyak-mudaratnya-sci-desak-segera-implementasi-zero-odol-truk/

Salam,
Divisi Informasi

JAKARTA, investor.id – Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo, menerangkan dalam mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif, pemerintah berusaha untuk mendorong pembangunan kawasan industri di Pulau Jawa, yang difokuskan pada sektor industri padat karya dan industri teknologi tinggi. 

Sedangkan kawasan industri di luar Jawa lebih difokuskan pada industri berbasis sumber daya alam, peningkatan efisiensi sistem logistik, dan sebagai pendorong pengembangan kawasan industri sebagai pusat ekonomi baru. 

Dengan adanya pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi ini, lanjut dia, diharapkan dapat memberi efek yang maksimal dalam pengembangan ekonomi wilayah. “Apalagi, seiring dengan era industri 4.0, pengembangan kawasan industri akan lebih terpadu dengan fasilitas infrastruktur, logistik, bahan baku, SDM dan riset sehingga lebih efektif dan berdaya saing,” ujar Dody. 

Klaster kawasan ekonomi dan pengadaan lahan Dia menerangkan, pemerintah bertekad untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Tanah Air melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, termasuk juga fasilitas kemudahan dalam izin usaha. 

Misalnya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sumber dan berita selengkapnya:
https://investor.id/business/pemerintah-dorong-pembangunan-kawasan-industri-di-pulau-jawa

Salam,
Divisi Informasi

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mengambil momentum mengoptimalkan industri pengolahan sebagai masa depan perekonomian di daerah itu menggantikan industri ekstraktif yang sangat volatil.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tutuk SH Cahyono mengatakan bahwa Benua Etam memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menjadi modal untuk menggerakkan industri pengolahan.

“Kalau seperti kita [Kaltim], itu peluangnya adalah hilirisasi SDA [sumber daya alam], sehingga barang modal bisa mengambil [Pulau] Jawa dan kita support sebagai contoh industri otomotif di Karawang butuh karet itu bisa disediakan dari Kaltim atau Kalsel atau Kalbar,” katanya dalam Webinar yang diselenggarakan Bisnis Indonesia Perwakilan Balikpapan bekerja sama dengan Pupuk Kaltim dan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/10/2020).

Dia menambahkan isu strategis Kaltim sebagai ibu kota negara baru (IKNB) menjadi modal awal percepatan transformasi ekonomi untuk tidak lagi bergerak di sektor ekstraktif.

Kaltim, lanjutnya, memiliki beberapa kawasan yang diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy maupun Kawasan Industri Kariangau bisa menjadi salah satu lokasi bagi investor untuk mengembangkan industri dalam satu kawasan.

Tutuk mengatakan batu bara dan produk turunannya yang bernilai tambah tinggi sudah mulai diminati investor. Selain batu bara, Kaltim juga menjadi pusat produsen nasional crude palm oil (CPO) setelah Sumatra dan produk berpotensi dikembangkan lebih jauh.

Sumber dan berita selengkapnya:
https://kalimantan.bisnis.com/read/20201014/408/1304741/kaltim-didorong-ambil-momentum-industri-pengolahan

Salam,
Divisi Informasi

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia mengungkapkan bahwa peserta lelang operator Pelabuhan Patimban hingga Selasa (13/10/2020) seluruhnya berisi badan usaha swasta. Bahkan, terdapat dua entitas usaha yang merupakan badan usaha di bidang infrastruktur.

Ketua Umum ABUPI Aulia Febri menuturkan bahwa sesuai dengan harapan pihaknya sejak awal agar pengelola Pelabuhan Patimban adalah pengusaha swasta, bukan BUMN yang sudah mengelola pelabuhan. Dengan waktu pengumpulan formulir secara elektronik paling lambat Rabu (14/12/2020) dan penyerahan langsung Kamis (15/10/2020), dia optimistis operator Pelabuhan Patimban akan dipegang pengusaha swasta.

“Memang harapan ABUPI dari awal untuk Pelabuhan Patimban itu operasinya non-BUMN BUP yang sifatnya Pelindo I hingga IV beserta anak cucunya. Tak tepat jika Patimban difungsikan oleh anak usahanya Pelindo,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (13/10/2020).

Dia menegaskan bahwa jika pengelola Pelabuhan Patimban adalah Pelindo II atau anak usahanya, Pelindo akan melakukan penyeimbangan volume pengelolaan barang antara Patimban dan Tanjung Priok. Hasilnya, tujuan Pelabuhan Patimban guna mendukung kawasan industri sekitarnya menjadi tidak maksimal.

Menurutnya, penyeimbangan volume muatan dilakukan karena adanya kekhawatiran kargo via laut tidak lagi masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok padahal BUMN pelabuhan tersebut telah mengeluarkan investasi yang sangat besar.

Sumber dan berita selengkapnya:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20201013/98/1304594/abupi-ingin-operator-patimban-berasal-dari-swasta-ini-alasannya

Salam,
Divisi Informasi