KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok terus berjalan, meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mempercepat penanganan wabah virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Hari ini (01/4), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengunjungi Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Pelabuhan Tanjung Priok, untuk melepas ekspor hasil perikanan. Sebanyak 32 ribu ton hasil perikanan senilai Rp 194,6 Miliar yang kebanyakan udang dan ikan beku beserta olahannya hari ini diekspor.

Baca Juga: Cegah penyebaran corona, Kemenhub hentikan sementara penindakan hukum terhadap ODOL

Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (IPCC), Rima Novianti menjelaskan, hasil perikanan itu diangkut dengan menggunakan KM OOCL Guangzhou ke 13 negara tujuan yakni Perancis, Jerman, Italy, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Mauritus, Reunion, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, dan Lithuania.

“Sekali lagi kami pastikan bahwa layanan ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok tetap berjalan, di tengah pembatasan aktivitas masyarakat,” kata Rima dalam siaran resmi yang diterima kontan.co.id, Rabu (01/4).

Rima mengungkapkan, hingga hari ini IPCC masih memberlakukan prosedur kesiapsiagaan dan pencegahan COVID-19 dengan antisipasi tinggi untuk melindungi semua petugas lapangan. Terkait kebijakan PSBB yang diputuskan kemarin, IPCC terus mencermati arahan dan pengaturan lebih lanjut dari pemerintah.

Sumber dan berita selengkapnya:
https://industri.kontan.co.id/news/psbb-berlaku-layanan-ekspor-impor-di-pelabuhan-ipcc-tanjung-priok-tetap-berjalan

Salam,
Divisi Informasi 

JAKARTA, investor.id – Ketua Apindo Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar menyambut positif Perppu No 1 Tahun 2020 yang baru saja terbit. Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan itu dinilai cukup komprehensif, fokus, dan terukur. 

Perppu dinilai menunjukkan respons yang cepat dan tepat dari pemerintah atas situasi dan kondisi yang darurat sekarang ini. “Tentu saja, kebijakan itu perlu aturan turunan yang detail dan implementasi yang konsisten dan efektif di lapangan. 

Terkait dengan bidang perpajakan, sudah cukup responsif. Apa yang direncanakan di Omnibus Law Perpajakan, ditarik ke depan agar segera memberi dampak bagi wajib pajak. Itulah sebabnya, tarif PPh (Pajak Penghasilan) badan diturunkan (dari 25% menjadi 22%) untuk Tahun Pajak 2020,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily di Jakarta, Rabu (1/4). 

Kebijakan perpanjangan jangka waktu permohonan/penyelesaian terkait administrasi perpajakan juga sudah sangat dinanti, baik bagi fiskus maupun wajib pajak. Ini akan mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, mengurangi risiko penularan Covid-19, memberi kelonggaran, dan menjamin kredibilitas penyelesaian permohonan atau administrasi perpajakan. 

Tinggal dalam implementasinya harus lebih luwes, lanjut dia, menyesuaikan masa tanggap darurat pemerintah dan kesesuaian dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sumber dan berita selengkapnya:
https://investor.id/business/pengusaha-kawasan-industri-sambut-positif-perppu

Salam,
Divisi Informasi 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menutup sebagian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengeluarkan Surat nomor AJ.005/1/11/DJPD/2020 tentang Pembatasan Operasional Satuan Pelayanan Jembatan Timbang. 

“Surat ini sebagai salah satu upaya pencegahan dan untuk meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 khususnya pada Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat,” jelasnya melalui keterangan tertulis seperti yang dikutip kumparan, Selasa (31/3). 

Adapun sejumlah UPPKB di wilayah Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta hingga Jawa Timur tidak dioperasikan atau ditutup.

“UPPKB di luar wilayah tersebut tetap beroperasi dengan beberapa ketentuan yaitu waktu operasional selama 5 jam sehari dan hanya untuk pendataan angkutan barang. Selain itu pengemudi juga awak kendaraan atau kernet dilarang turun dari kendaraan selama di area UPPKB,” kata Budi.

Sumber dan berita selengkapnya:
https://kumparan.com/kumparanbisnis/cegah-corona-kemenhub-setop-operasional-sejumlah-jembatan-timbang-1t8Asm6NWeU

Salam,
Divisi Informasi 

Jakarta– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mewaspadai potensi terganggunya rantai pasok komoditas perikanan akibat dampak pandemi coronavirus 2019 atau Covid-19. Karena­nya, KKP fokus menjaga rantai pasok komoditas perikanan, termasuk jika pemerintah me­nerapkan kebijakan karantina wilayah.

Menteri Kelautan dan Per­ikanan, Edhy Prabowo di Ja­karta, Senin (30/3), menya­takan pihaknya bakal terus melakukan antisipasi jika ke depannya ada upaya pene­rapan pembatasan atau bah­kan penutupan akses ke be­berapa wilayah. KKP, ujar dia, tentu akan berkoordinasi de­ngan pihak terkait agar khusus untuk urusan suplai logistik dan sarana prasarana penun­jang usaha tidak dibatasi.

“Misalnya pengiriman pro­duk ikan, pakan, benur dan obat obatan,” ucap Menteri Ke­lautan dan Perikanan.

Sebagaimana diwartakan, KKP menyiapkan strategi untuk terus melakukan pemantauan ketersediaan, perkembangan pasokan dan harga ikan di In­donesia guna mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap usaha perikanan.

“Saat ini pemantauan di­lakukan melalui telekomuni­kasi dengan berbagai sumber antara lain pihak pelabuhan perikanan, sentra produksi budidaya, eksportir, pengelola gudang beku dan pasar retail,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Perbowo.

Nilanto Perbowo memapar­kan, lokasi pemantauan yang telah dilakukan di antaranya Bali, Jakarta, Surabaya, Ken­dari, Purwakarta, Bekasi, Pekalongan, Trenggalek, Malang, Cilacap, Indram­ayu, Tegal, Gunung Kidul, Bitung, Makasar, dan Ter­nate.

Sumber dan berita selengkapnya:
http://www.koran-jakarta.com/kkp-jaga-rantai-pasok-perikanan/

Salam,
Divisi Informasi 

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan siap memaksimalkan peran tol laut, yang selama ini menjadi tumpuan logistik wilayah timur Indonesia, di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan tol laut bisa dimanfaatkan membantu distribusi barang di tengah pandemi virus. Bahkan, Kementerian sudah menggratiskan distribusi alat pelindung diri (APD) ke Tahuna, Sulawesi Utara.

“Tol Laut siap dimaksimalkan untuk mengatasi arus logistik yang terhambat akibat pembatasan kapal penumpang yang masuk ke daerah tujuan,” jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (30/3/2020).

Dia menegaskan tol laut saat ini melayani 26 trayek menggunakan 26 kapal dengan 99 pelabuhan singgah di seluruh Indonesia. Dari sisi anggaran tol laut diproyeksikan menghabiskan dana sebesar Rp 439,83 miliar pada tahun ini.

Wisnu menegaskan 26 kapal yang digunakan untuk tol laut terdiri atas 14 kapal negara, 5 kapal milik Pelni, 5 kapal milik ASDP, dan 2 kapal swasta. Pola subsidi tol laut ini diberikan untuk tiga hal, yakni operasional kapal, kontainer, dan muatan.

Sumber dan berita selengkapnya:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200331/98/1220051/tol-laut-bisa-jadi-solusi-saat-pandemi-corona

Salam,
Divisi Informasi