Informasi BukuPenulis:Dwi Wahyu Hidayat, Putu Diva Ariesthana Sadri, Ni Luh Darmayanti, Anggun ...
KOMPAS.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatera Utara (Sumut) memberikan izin fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) Berkala kepada PT Suri Tani Pemuka dan PT Soci Mas, Rabu (19/6/2024).
Izin fasilitas TPB Berkala ini resmi diberikan setelah perwakilan kedua perusahaan menguraikan proses bisnis yang dilakukan pada masing-masing perusahaan kepada jajaran Kanwil Bea Cukai Sumut di Gedung Keuangan Negara, Medan.
Adapun izin ini diberikan sebagai upaya mendukung kemudahan berusaha dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri dalam negeri.
Kepala Kanwil Bea Cukai Sumut, Parjiya mengungkapkan, fasilitas TPB Berkala merupakan bentuk dukungan non fiskal yang memungkinkan penyelenggara atau pengusaha TPB untuk menyampaikan dokumen secara berkala.
“Pemberian fasilitas ini bertujuan untuk mempercepat logistik barang serta proses pemasukan dan pengeluaran barang,” ucap Parjiya dalam keterangan persnya, Senin (24/6/2024).
Sumber dan berita selengkapnya:
https://money.kompas.com/read/2024/06/24/122949026/ciptakan-iklim-bisnis-kondusif-bea-cukai-beri-izin-tpb-berkala-untuk-2
Salam,
Divisi Informasi
Jakarta (ANTARA) – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika menyatakan, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis untuk dapat menggenjot ekspor dalam negeri, salah satunya melalui pemenuhan fasilitas.
Yeka mengatakan, ekspor Indonesia terus mengalami tren yang positif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam tata kelolanya yang mengatur ekspor maupun impor agar tidak ada lagi penumpukan barang.
“Saran Ombudsman yang pertama adalah pemenuhan fasilitas. Jadi tren perdagangan yang terus meningkat membutuhkan fasilitas dan instalasi ekspor impor yang cukup, agar service level agreement-nya tercapai dan bebas maladministrasi,” ujar Yeka dalam Kuliah Umum di Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, Senin.
Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan perdagangan dengan luar negeri adalah harmonisasi peraturan.
Menurut Yeka, penyelenggara negara harus berkomitmen dalam penyederhanaan dan harmonisasi aturan ekspor impor sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja, kecuali undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.antaranews.com/berita/4165383/ombudsman-rekomendasikan-pemenuhan-fasilitas-untuk-genjot-ekspor
Salam,
Divisi Informasi
KBRN,Ambon: Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku menilai, sektor perikanan Maluku memiliki peran yang besar dalam perekonomian.
Kepala KPw BI Provinsi Maluku, Rawindra Ardiansah menegaskan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan Maluku melalui implementasi strategi yang tepat.
Untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan secara intensif, BI Maluku menggelar Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Maluku yang bertema “Penguatan Kapasitas Perikanan Berkelanjutan”. Tujuannya untuk menyampaikan perkembangan terkini perekonomian Maluku termasuk perikanan.
“Kegiatan sukses digelar BI Maluku, bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri pada Kamis, 6 Juni 2024,”papar Rawindra, Senin (24/6/2024)
Kegiatan itu disinergikan dengan ‘Sustainable Fisheries in Ambon: Coaching Clinic and Business Matching’ hasil kolaborasi BI Maluku dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sekaligus menjadi pre-event Strategic Flagship Event (SFE) Maluku Manggurebe yang akan dilaksanakan pada Agustus mendatang.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.rri.co.id/daerah/776305/bi-dorong-sektor-perikanan-topang-perekonomian-maluku
Salam,
Divisi Informasi
AYOBANDUNG.COM — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan perusahaan logistik memiliki sertifikasi halal sebelum Oktober 2024.
Hal itu sesuai dengan amanah pemerintah terkait distribusi logistik yang halal.
Networking dan Marketing LPPOM MUI, Andriawan Subekti mengatakan, halal logistik ini merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi, sesuai aturan pemerintah berlaku Oktober 2024.
Perusahaan logistik wajib bersertifikat halal karena terlibat dalam rantai pasok barang atau produk seperti makanan minuman kosmetik farmasi dan lain-lain.
“Logistik halal pada dasarnya ingin menjamin produk yang bersertifikat halal tetap terjamin kehalalannya bebas dari kontaminasi bahan alam dan najis saat diangkut perusahaan logistik,” jelas dia pada seminar di Kampus ULBI, Senin 24 Juni 2024.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.ayobandung.com/umum/7912978664/maksimal-oktober-2024-mui-tekankan-perusahaan-logistik-harus-tersertifikasi-halal
Salam,
Divisi Informasi
TEMPO.CO, Jakarta – Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyatakan pengawasan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/2023 terhadap platform e-commerce atau lokapasar dapat ditingkatkan untuk mencegah banjirnya produk impor.
“Sudah ada Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Perlu ditingkatkan pengawasannya untuk penerapan ketentuan-ketentuan itu,” kata Sekretaris Jenderal Akumindo, Edy Misero, kepada Antara di Jakarta, Minggu, 23 Juni 2024.
Pemerintah, kata Edy, telah menerbitkan regulasi agar produk impor tidak membanjiri pasar dan tidak menghambat pertumbuhan UMKM Indonesia, yakni dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Edy mengatakan salah satu ketentuan dalam Permendag itu adalah larangan penjualan produk impor di lokapasar dengan harga di bawah 100 dolar AS. Dengan begitu, pasar produk dengan harga di bawah 100 dolar AS saat ini menjadi pasar khusus produk dalam negeri.
“Jadi kalau terjadi yang disebut banjir impor, itu harga berapa dulu? Kalau yang di atas 100 dolar AS kan memang sudah ada ketentuannya seperti itu. Kalau memang ada produk impor di bawah 100 dolar AS itu kita pertanyakan. Apa benar begitu? dan kalau masih ada kenapa masih bisa begitu ?” ujarnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://bisnis.tempo.co/read/1883131/asosiasi-umkm-tingkatkan-pengawasan-e-commerce-untuk-cegah-banjir-impor
Salam,
Divisi Informasi
RIAU1.COM – Rapat tindak lanjut rencana pengembangan Kawasan Industri (KI) di Kabupaten Kampar dipimpin langsung Pj. Bupati Kampar Hambali akhir pekan ini.
Rapat ini dilaksanakan guna menindaklanjuti rencana dan aktivitas lanjutan dari rencana pembangunan Kawasan Industri (KI) Peputra Maharaya di tiga wilayah di Kabupaten Kampar, yakni Kecamatan Tambang, Tapung dan Siak Hulu.
“Rapat ini menjadi tindak lanjut dari apa yang sudah kita rencanakan dalam rangka membangun Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Kampar, dan berkomitmen mengawal program ini sehingga bila ada hambatan bisa didiskusikan dan tidak timbul masalah di masa depan,” kata Hambali.
Dia menyebutkan, pembahasan perihal rencana pembentukan KPI Kabupaten Kampar sudah dilakukan dari beberapa waktu lalu. Sehingga pada saat ini Hambali meminta agar semua leading sektor yang berkaitan dengan hal ini dapat bekerja sama dalam aksi peruntukan kawasan industri ini, sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing.
Plt. Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, Sasminedi dalam pemaparannya mengatakan bahwa luas Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan dalam RTRW kurang leboh 5.861 hekatre (Ha) dengan sebaran lokasi KPI Kecamatan Tambang 2139,8 Ha, KPI Kecamatan Tapung 1888,0 Ha dan KPI Kecamatan Siak Hulu seluas 1833,5 Ha.
“Kabupaten Kampar telah melakukan progres perencanaan, seperti membentuk Perda, melakukan kajian KPI Kabupaten Kampar, Kajian FS KPI, DED dan juga menetapkan Lahan KPI dengan menerbitkan Surat Keputusan,” sebut dia lagi.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.riau1.com/berita/kampar/kampar-akan-miliki-kawasan-industri-di-tiga-wilayah-berikut
Salam,
Divisi Informasi
Sekitar 62 persen wilayah Indonesia merupakan perairan dan laut yang membuat Indonesia kaya akan sumber protein hewani ikan.
Tak hanya ikan yang berasal dari laut, ikan dari perairan darat Indonesia juga sangat beragam. Sehingga, menjadi hal yang miris apabila melihat angka stunting masih tinggi dan lambat penurunannya.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, menilai sosialisasi mengenai potensi ikan asli produk Indonesia, perlu dilakukan secara masif oleh seluruh kalangan.
“Sosialisasi harus lebih masif lagi. Karena sebenarnya Indonesia punya potensi ikannya lebih beragam. Kalau bicara tentang nutrisinya juga banyak tidak kalah juga. Tapi kadang kan kita silau dengan produk-produk luar, padahal produk Indonesia luar biasa,” tutur Anggi dalam keterangannya yang diterima redaksi, Minggu malam (23/6).
Padahal, lanjut dia, ikan lokal yang dimiliki Indonesia juga banyak yang tinggi akan nutrisi protein dan gizi serta memiliki citra rasa yang enak tak kalah dengan produk impor.
“Kita ngomong lele aja itu sudah nutrisinya lengkap, lengkap selengkap-lengkapnya. Tetapi kan kadang orang ada underestimate terhadap lele,” jelasnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://rmol.id/bisnis/read/2024/06/24/625514/dpr-minta-sosialisasi-produk-perikanan-indonesia-lebih-masif
Salam,
Divisi Informasi
PURWOKERTO – Setelah sempat timbul tenggelam, usulan reaktivasi jalur kereta api (KA) Purwokerto-Wonosobo, Jawa Tengah, kembali mencuat. Jalur KA tersebut telah lama mati dan sebagian telah beralih fungsi.
Anggota DPD RI Abdul Kholik mengatakan, jaringan KA Purwokerto-Wonosobo dapat mendukung rencana percepatan pembangunan di kawasan Jateng bagian selatan.
“Kita sudah punya modal rel, itu bisa menjadi embrio kereta commuter, jalur tersebut terpisah dengan jalur kereta antarkota,” kata Kholik di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Senin (24/6/2024).
Namun demikian, reaktivasi itu kemungkinan akan terkendala karena banyak yang telah beralih fungsi, khususnya dari Purwokerto hingga Purbalingga.
“Jalur Purwokerto-Purbalingga agak susah direaktivasi, tapi ada opsi dibuka jalur baru. Mungkin agak sedikit memutar, tapi bisa nyambung,” ujar senator asal Jateng ini.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://regional.kompas.com/read/2024/06/24/094711578/usulan-reaktivasi-jalur-ka-purwokerto-wonosobo-mencuat-lagi#google_vignette
Salam,
Divisi Informasi
SURABAYA.NIAGA.ASIA – Kementerian Perdagangan telah mempersiapkan kebijakan yang mendukung dan memperkuat hilirisasi produk ekspor dalam negeri. Salah satu terobosan kebijakan yaitu akan dilakukan relaksasi kebijakan ekspor beberapa produk pertambangan dan penyederhanaan perijinan ekspor.
Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan pada Forum Sinergitas dengan tema “Strategi Hilirisasi Industri dalam Meningkatkan Ekspor Produk Bernilai Tambah” di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis, (20/6).
Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan, yaitu Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso.
“Selama 49 bulan berturut-turut ekspor kita surplus terus. Oleh karena itu, kita buat acara di Surabaya, yaitu Forum Sinergitas bagi para pengusaha ekspor, agar mampu meningkatkan lagi hilirisasi produk ekspor,” jelas Mendag Zulkifli Hasan.
Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan, Kementerian Perdagangan telah berupaya mencari negara tujuan ekspor nontradisional, seperti Asia Selatan India, yaitu Pakistan dan Bangladesh, Kawasan Eropa Timur, Asia Tengah, dan Timur Tengah.
“Bahkan kita juga mengembangkan pasar-pasar baru di Benua Afrika. Agar tujuan kita menjadi negara maju 2045bisa tercapai, kita harus menguasai pasar dunia,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.niaga.asia/kemendag-siapkan-kebijakan-memperkuat-hilirisasi-produk-ekspor/
Salam,
Divisi Informasi
Mengantisipasi dan menangani dampak rob di kawasan pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang telah merumuskan perencanaan dan investasi jangka panjang dengan meningkatkan layanan dan kelancaran operasional pelabuhan di tengah fenomena rob yang menghantam pesisir pantai utara Semarang.
Senior Manager Hukum dan Humas Pelindo regional 3,Karlinda Sari, mengungkapkan upaya ini sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang mendorong percepatan penanganan rob di Pelabuhan Tanjung Emas untuk meminimalisir gangguan logistik dan perekonomian.
Karlinda menjelaskan, tidak hanya investasi jangka panjang, dalam hal penanganan banjir rob, Pelindo telah melakukan penanganan rutin untuk memastikan operasional pelabuhan tetap lancar ketika rob datang. Diantaranya adalah penyiagaan 56 rumah pompa, kolam retensi di area pelabuhan hingga penggunaan sistem Early Warning System (EWS) dengan menggandeng BMKG dan BPBD setempat untuk mendeteksi dini potensi rob dan memberikan peringatan kepada pengguna jasa pelabuhan.
“Saat ini fasilitas kami mampu untuk mengantisipasi dan menanggulangi fenomena Rob dikawasan pelabuhan, namun persoalan lainnya adalah adanya fenomena penurunan tanah yang signifikan setiap tahunnya. Solusinya adalah investasi jangka panjang dan harus dilakukan dengan kajian dan waktu yang tepat,” terangnya, Minggu (23/6).
Karlinda menambahkan sejumlah pekerjaan yang berfokus pada penanganan rob jangka panjang di Pelabuhan Tanjung Emas telah selesai dilakukan pada Tahun 2022 hingga 2024 ini diantaranya adalah peninggian jalan, peninggian Dermaga Samudera, peninggian tanggul dan lining sisi utara dermaga Terminal Petikemas Semarang, hingga peninggian Container Yard, pengerukan kolam pelabuhan dan revitalisasi breakwater.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://harianbhirawa.co.id/pelindo-cabang-pelabuhan-tanjung-emas-semarang-lakukan-perencanaan-dan-investasi-jangka-panjang/
Salam,
Divisi Informasi
VIEW ALL
Kebangkitan Industri Logistik Pasca Pandemi Covid-19
Perencanaan dan Pengoperasian Terminal RORO dan CURAH, Cruise, dan Penumpang
Informasi BukuPenulis:Wahyono Bimarso, Muhamad Kemal Idris, Benny Herianto, David Pandapotan Si...
Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Sipil Pelabuhan
Informasi BukuPenulis:Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE.Ir. Bambang Warsito, QIA. Taufik MR, S.T., M...
Perencanaan dan Pengoperasian Terminal Konvensional dan Serbaguna
Informasi BukuPenulis:Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE.Capt. Abdul Muis, M.M., M.Mar.Reza Fauzi Jay...
Pengelolaan dan Pengoperasian Pelabuhan Indonesia (Menuju Indonesia Emas 2045, Port Channel & Basin, Port Governance, MARPOL, ISPS Code, IMDG, Public Participation, Digitalisasi Pelabuhan) Jilid 2
Informasi BukuPenulis Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE. Daftar Isi Harga BukuHarga: Rp 300.000...
