Peranan KADI dalam Pencegahan Praktik Dumping terhadap Barang Impor
Oleh:Heru Setyo BasukiCustoms & Excise Manager SF Consulting Komite Antidumping Indonesia (KADI) merupakan Otoritas yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi. Praktik perdagangan ini merupakan praktik tidak adil (unfair trade) yang dapat merugikan industri dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, KADI melakukan penyelidikan
- Published in Artikel Regulasi
Tariff Differential pada Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Oleh: Yusak Adhi SetiawanCustoms and Excise Assistant Manager | SF Consulting Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan inisiatif Indonesia pada saat menjadi Ketua ASEAN tahun 2011. Oleh sebab itu, Indonesia kemudian dipercaya untuk menjadi koordinator pelaksanaan perundingan Perjanjian RCEP. Saat ini, terdapat 7 Negara ASEAN (Brunei, Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Myanmar) dan
- Published in Artikel Regulasi
Blockchain, Supply Chain, dan Smart Contract
Oleh: Dr. Dhanang Widijawan, S.H., M.H.Senior Consultant | Supply Chain Indonesia Teknologi blockchain diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo) No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lampiran I Angka 3 no. 2 huruf a).
- Published in Artikel Regulasi
Analisis dan Rekomendasi atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Konsultan Kepabeanan
Oleh: Ahmad SugionoSenior Consultant | Supply Chain Indonesia Pelaku usaha kepabeanan khususnya para ahli kepabeanan beberapa hari terakhir dibuat heboh dan terkejut oleh berita terkait Kebijakan Kepabeanan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) meminta masukan dari publik atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Konsultan Kepabeanan. Merujuk pada draf
- Published in Artikel Regulasi
PMK No. 175 Tahun 2021 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kembali Barang Ekspor
Oleh: Heru Setyo BasukiCustoms & Excise ManagerSF Consulting Reimpor atau impor kembali adalah impor kembali barang yang telah diekspor atau memasukkan kembali barang yang telah diekspor ke dalam daerah pabean atas barang yang sebelumnya telah diekspor. Dalam UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 Pasal 25 ayat (1) huruf o telah diatur pembebasan dan keringanan bea
- Published in Artikel Regulasi
Non-Negotiable Sea Waybill dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Bagian 2 dari 2 Tulisan)
Oleh: Aldo Rico Geraldi, S.H., M.H.Business Legal Section Head | PT Infokom Elektrindo danPT MNC GS Homeshopping (MNC Group) Non-negotiable Sea WaybillNon-negotiable sea waybill telah diatur dalam UCP sebagai dokumen pengapalan antar pelabuhan atau pengangkutan barang melalui laut, baik dalam maupun luar negeri yang hampir sama dengan Bill of Lading. Sea waybill merupakan bukti kontrak
- Published in Artikel Regulasi
Non-Negotiable Sea Waybill dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Bagian 1 dari 2 Tulisan)
Oleh: Aldo Rico Geraldi, S.H., M.H.Business Legal Section Head | PT Infokom Elektrindo danPT MNC GS Homeshopping (MNC Group) Perdagangan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang sangat penting dan dilakukan oleh setiap negara, baik dalam bentuk perdagangan regional, kawasan, ataupun antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa. Perdagangan internasional dilakukan antar negara
- Published in Artikel Regulasi
Monitoring dan Evaluasi PPJK, Mendesak Kah?
Oleh: Ahmad SugionoSenior Consultant Supply Chain Indonesia Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus melakukan upaya-upaya agar kondisi perekonomian Indonesia terus membaik, terutama sepanjang pandemi Covid-19 yang menjadi isu besar tantangan perekonomian dibanyak negara. Pandemi yang mengharuskan untuk tertib dalam protokol kesehatan berakibat pada perilaku sosial termasuk didalamnya
- Published in Artikel Regulasi
Berlakunya PMK No. 201 Tahun 2020 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) & Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment)
Oleh: Heru Setyo BasukiCustoms & Excise ManagerSF Consulting Komponen terpenting dalam perdagangan ekspor-impor salah satunya yaitu pada saat melakukan pemberitahuan dokumen pabean terkait seberapa besar nilai pabean yang kita declare untuk perhitungan bea masuk atau bea keluar. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration)
- Published in Artikel Regulasi
Regulasi Free Trade Agreement Asean–Hongkong dan Indonesia–Australia
Oleh: Heru Setyo Basuki Customs & Excise ManagerSF Consulting Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperluas hubungan ekonomi dengan menandatangani Free Trade Agreement antara Indonesia-Australia yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA)dan Asean-Hongkong yaitu Asean-Hongkong Free Trade Agreement (AHKFTA). Berikut peraturan untuk implementasi kedua perjanjian internasional tersebut: Peraturan-peraturan tersebut mengatur beberapa hal antara lain penetapan
- Published in Artikel Regulasi
