Ulasan atas Permendag No. 40 Tahun 2020 (Bagian 3 dari 3 tulisan)
Oleh: Bambang S. GunawanKetua Kompartemen MaritimDPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Terkait besaran angkutan 15.000 ton atau kapal 15.000 dwt, praktisi dan pelaku yang menggeluti angkutan laut curah/bulk melihat hal ini sepertinya tidak akan berlaku untuk komoditas batu bara. Sasaran oleh angkutan laut nasional pada Permendag ini adalah CPO, beras, gula, dan komoditas angkutan
- Published in Artikel Regulasi
Ulasan atas Permendag No. 40 Tahun 2020 (Bagian 2 dari 3 tulisan)
Oleh: Bambang S. GunawanKetua Kompartemen MaritimDPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Implikasi-Implikasi dari Permendag No. 40 Tahun 2020Pada Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, Pasal 31 mengenai usaha jasa terkait pelayaran yang merujuk pada ayat 2 menyebutkan 11 jasa terkait usaha pelayaran. Jika memandang dari sisi besarnya volume komoditas ekspor primadona yaitu batubara dan
- Published in Artikel Regulasi
Ulasan atas Permendag No. 40 Tahun 2020 (Bagian 1 dari 3 tulisan)
Oleh: Bambang S. Gunawan Ketua Kompartemen MaritimDPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu telah terbit pada 1 April 2020. Permendag itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permendag No. 82 Tahun 2017 yang telah
- Published in Artikel Regulasi
Efektivitas Regulasi Angkutan Barang di Kota Bandung terhadap Kemacetan
Oleh: Nova Indah Saragih Dosen Program Studi Teknik Industri | Universitas Widyatama Berdasarkan publikasi Asian Development Bank pada tahun 2019 yang berjudul “Asian Development Outlook 2019 Update: Fostering Growth and Inclusion In Asia’s Cities”, tiga kota paling macet di Indonesia berturut-turut adalah Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Publikasi tersebut membuat banyak pihak khususnya masyarakat Kota Bandung
- Published in Artikel Regulasi
Regulasi mengenai Post Border
Oleh: Dr. Dhanang Widijawan, S.H., M.H.Senior Consultant | Supply Chain Indonesia Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas) dari border ke post border. Kebijakan ini ditetapkan untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan. Fleksibilitas pergerakan arus barang ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.
- Published in Artikel Regulasi
Penerapan Kebijakan B20
Oleh: Kyatmaja Lookman Chief Executive Officer | PT Lookman Djaja Tidak lama lagi Pemerintah akan menerapkan kebijakan B20 untuk Solar PSO (Public Service Obligation). Perlu diketahui selama ini campuran Biosolar di pasar tidak konsisten karena ada yang berjenis B5, B10, dan B15. Beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, ketika saya mengikuti rapat di Kementerian
- Published in Artikel Regulasi
Dugaan Korupsi Sektor Swasta dalam Bidang Logistik (Bagian 3 dari 3 tulisan)
Oleh: Dr. (Cand.) Drs. Achmad Ridwan Tentowi., S.H., M.H. Ketua Bidang Maritim APDHI Pemerhati dan Pengamat Masalah Maritim dan Logistik Dugaan Korupsi Sektor Swasta Perlu Dimasukkan dalam RRU – Tipikor Korupsi sudah mulai merambah antara swasta ke swasta, bukan lagi persoalan keuangan negara. Melihat kondisi tersebut, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersamaan, terintegrasi, dan
- Published in Artikel Regulasi
Dugaan Korupsi Sektor Swasta dalam Bidang Logistik (Bagian 2 dari 3 tulisan)
Oleh: Dr. (Cand). Drs. Achmad Ridwan Tentowi., S.H., M.H. Ketua Bidang Maritim APDHI Pemerhati dan Pengamat Masalah Maritim dan Logistik Dugaan Korupsi Sektor Logistik Walaupun United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006, ketentuan tentang korupsi di sektor swasta belum sepenuhnya dicantumkan dalam RUU tindak pidana korupsi di
- Published in Artikel Regulasi
Dugaan Korupsi Sektor Swasta dalam Bidang Logistik (Bagian 1 dari 3 tulisan)
Oleh: Dr. (Cand). Drs. Achmad Ridwan Tentowi., S.H., M.H. Ketua Bidang Maritim APDHI Pemerhati dan Pengamat Masalah Maritim dan Logistik Korupsi Sektor Swasta dalam UNCAC 2003 Polemik korupsi yang berkembang di masyarakat saat ini sudah mulai menambah alur dan skema dari biasanya. Sektor swasta dalam hal ini sudah mulai dibicarakan dalam banyak hal, agar sektor
- Published in Artikel Regulasi
Reinventing Kelembagaan Logistik
Oleh: Dr. Dhanang Widijawan, S.H., M.H. | Senior Consultant at Supply Chain Indonesia & Dosen Politeknik Pos Indonesia Dasawarsa 1970-an dan 1980-an menjadi awal bagi hampir seluruh negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menerapkan fundamental policy berupa pembaruan sektor birokrasi dan administrasi publik. Reformasi sektor publik dipicu oleh faktor ekonomi global, ketidakpuasan warga
- Published in Artikel Regulasi
