Regulasi Free Trade Agreement Asean–Hongkong dan Indonesia–Australia
Oleh: Heru Setyo Basuki Customs & Excise ManagerSF Consulting Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperluas hubungan ekonomi dengan menandatangani Free Trade Agreement antara Indonesia-Australia yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA)dan Asean-Hongkong yaitu Asean-Hongkong Free Trade Agreement (AHKFTA). Berikut peraturan untuk implementasi kedua perjanjian internasional tersebut: Peraturan-peraturan tersebut mengatur beberapa hal antara lain penetapan
- Published in Artikel Regulasi
Mitigasi Risiko Penyerahan Surat Keterangan Asal Berdasarkan PMK 45/PMK.04/2020 (Bagian 2 dari 2 Tulisan)
Oleh: Ahmad SugionoWakil Ketua Umum Bidang Logistik dan PergudanganAsosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Apabila dicermati, PMK 45/PMK.04/2020 ini merupakan wujud nyata peran dari DJBC dalam membantu industri dalam negeri agar tetap bisa memperoleh tarif preferensi sehingga industri tetap bisa berdaya saing dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan, serta pada akhirnya manfaat FTA sebagai
- Published in Artikel Regulasi
Mitigasi Risiko Penyerahan Surat Keterangan Asal Berdasarkan PMK 45/PMK.04/2020 (Bagian 1 dari 2 Tulisan)
Oleh: Ahmad SugionoWakil Ketua Umum Bidang Logistik dan PergudanganAsosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Saat ini dunia sedang mengalami dampak dari wabah Virus Corona (Covid-19). Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan saja, tetapi juga memberikan imbas kepada aspek ekonomi dan bisnis global, termasuk Indonesia. Ekonomi global
- Published in Artikel Regulasi
Ulasan atas Permendag No. 40 Tahun 2020 (Bagian 3 dari 3 tulisan)
Oleh: Bambang S. GunawanKetua Kompartemen MaritimDPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Terkait besaran angkutan 15.000 ton atau kapal 15.000 dwt, praktisi dan pelaku yang menggeluti angkutan laut curah/bulk melihat hal ini sepertinya tidak akan berlaku untuk komoditas batu bara. Sasaran oleh angkutan laut nasional pada Permendag ini adalah CPO, beras, gula, dan komoditas angkutan
- Published in Artikel Regulasi
Ulasan atas Permendag No. 40 Tahun 2020 (Bagian 2 dari 3 tulisan)
Oleh: Bambang S. GunawanKetua Kompartemen MaritimDPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Implikasi-Implikasi dari Permendag No. 40 Tahun 2020Pada Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, Pasal 31 mengenai usaha jasa terkait pelayaran yang merujuk pada ayat 2 menyebutkan 11 jasa terkait usaha pelayaran. Jika memandang dari sisi besarnya volume komoditas ekspor primadona yaitu batubara dan
- Published in Artikel Regulasi
Ulasan atas Permendag No. 40 Tahun 2020 (Bagian 1 dari 3 tulisan)
Oleh: Bambang S. Gunawan Ketua Kompartemen MaritimDPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu telah terbit pada 1 April 2020. Permendag itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permendag No. 82 Tahun 2017 yang telah
- Published in Artikel Regulasi
Efektivitas Regulasi Angkutan Barang di Kota Bandung terhadap Kemacetan
Oleh: Nova Indah Saragih Dosen Program Studi Teknik Industri | Universitas Widyatama Berdasarkan publikasi Asian Development Bank pada tahun 2019 yang berjudul “Asian Development Outlook 2019 Update: Fostering Growth and Inclusion In Asia’s Cities”, tiga kota paling macet di Indonesia berturut-turut adalah Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Publikasi tersebut membuat banyak pihak khususnya masyarakat Kota Bandung
- Published in Artikel Regulasi
Regulasi mengenai Post Border
Oleh: Dr. Dhanang Widijawan, S.H., M.H.Senior Consultant | Supply Chain Indonesia Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas) dari border ke post border. Kebijakan ini ditetapkan untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan. Fleksibilitas pergerakan arus barang ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.
- Published in Artikel Regulasi
Penerapan Kebijakan B20
Oleh: Kyatmaja Lookman Chief Executive Officer | PT Lookman Djaja Tidak lama lagi Pemerintah akan menerapkan kebijakan B20 untuk Solar PSO (Public Service Obligation). Perlu diketahui selama ini campuran Biosolar di pasar tidak konsisten karena ada yang berjenis B5, B10, dan B15. Beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, ketika saya mengikuti rapat di Kementerian
- Published in Artikel Regulasi
Dugaan Korupsi Sektor Swasta dalam Bidang Logistik (Bagian 3 dari 3 tulisan)
Oleh: Dr. (Cand.) Drs. Achmad Ridwan Tentowi., S.H., M.H. Ketua Bidang Maritim APDHI Pemerhati dan Pengamat Masalah Maritim dan Logistik Dugaan Korupsi Sektor Swasta Perlu Dimasukkan dalam RRU – Tipikor Korupsi sudah mulai merambah antara swasta ke swasta, bukan lagi persoalan keuangan negara. Melihat kondisi tersebut, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersamaan, terintegrasi, dan
- Published in Artikel Regulasi
- 1
- 2
