Non-Negotiable Sea Waybill dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Bagian 2 dari 2 Tulisan)
Oleh: Aldo Rico Geraldi, S.H., M.H.Business Legal Section Head | PT Infokom Elektrindo danPT MNC GS Homeshopping (MNC Group) Non-negotiable Sea WaybillNon-negotiable sea waybill telah diatur dalam UCP sebagai dokumen pengapalan antar pelabuhan atau pengangkutan barang melalui laut, baik dalam maupun luar negeri yang hampir sama dengan Bill of Lading. Sea waybill merupakan bukti kontrak
- Published in Artikel Regulasi
Non-Negotiable Sea Waybill dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Bagian 1 dari 2 Tulisan)
Oleh: Aldo Rico Geraldi, S.H., M.H.Business Legal Section Head | PT Infokom Elektrindo danPT MNC GS Homeshopping (MNC Group) Perdagangan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang sangat penting dan dilakukan oleh setiap negara, baik dalam bentuk perdagangan regional, kawasan, ataupun antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa. Perdagangan internasional dilakukan antar negara
- Published in Artikel Regulasi
Monitoring dan Evaluasi PPJK, Mendesak Kah?
Oleh: Ahmad SugionoSenior Consultant Supply Chain Indonesia Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus melakukan upaya-upaya agar kondisi perekonomian Indonesia terus membaik, terutama sepanjang pandemi Covid-19 yang menjadi isu besar tantangan perekonomian dibanyak negara. Pandemi yang mengharuskan untuk tertib dalam protokol kesehatan berakibat pada perilaku sosial termasuk didalamnya
- Published in Artikel Regulasi
Berlakunya PMK No. 201 Tahun 2020 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) & Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment)
Oleh: Heru Setyo BasukiCustoms & Excise ManagerSF Consulting Komponen terpenting dalam perdagangan ekspor-impor salah satunya yaitu pada saat melakukan pemberitahuan dokumen pabean terkait seberapa besar nilai pabean yang kita declare untuk perhitungan bea masuk atau bea keluar. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration)
- Published in Artikel Regulasi
Regulasi Free Trade Agreement Asean–Hongkong dan Indonesia–Australia
Oleh: Heru Setyo Basuki Customs & Excise ManagerSF Consulting Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperluas hubungan ekonomi dengan menandatangani Free Trade Agreement antara Indonesia-Australia yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA)dan Asean-Hongkong yaitu Asean-Hongkong Free Trade Agreement (AHKFTA). Berikut peraturan untuk implementasi kedua perjanjian internasional tersebut: Peraturan-peraturan tersebut mengatur beberapa hal antara lain penetapan
- Published in Artikel Regulasi
Mitigasi Risiko Penyerahan Surat Keterangan Asal Berdasarkan PMK 45/PMK.04/2020 (Bagian 2 dari 2 Tulisan)
Oleh: Ahmad SugionoWakil Ketua Umum Bidang Logistik dan PergudanganAsosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Apabila dicermati, PMK 45/PMK.04/2020 ini merupakan wujud nyata peran dari DJBC dalam membantu industri dalam negeri agar tetap bisa memperoleh tarif preferensi sehingga industri tetap bisa berdaya saing dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan, serta pada akhirnya manfaat FTA sebagai
- Published in Artikel Regulasi
Mitigasi Risiko Penyerahan Surat Keterangan Asal Berdasarkan PMK 45/PMK.04/2020 (Bagian 1 dari 2 Tulisan)
Oleh: Ahmad SugionoWakil Ketua Umum Bidang Logistik dan PergudanganAsosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Saat ini dunia sedang mengalami dampak dari wabah Virus Corona (Covid-19). Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan saja, tetapi juga memberikan imbas kepada aspek ekonomi dan bisnis global, termasuk Indonesia. Ekonomi global
- Published in Artikel Regulasi
Ulasan atas Permendag No. 40 Tahun 2020 (Bagian 3 dari 3 tulisan)
Oleh: Bambang S. GunawanKetua Kompartemen MaritimDPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Terkait besaran angkutan 15.000 ton atau kapal 15.000 dwt, praktisi dan pelaku yang menggeluti angkutan laut curah/bulk melihat hal ini sepertinya tidak akan berlaku untuk komoditas batu bara. Sasaran oleh angkutan laut nasional pada Permendag ini adalah CPO, beras, gula, dan komoditas angkutan
- Published in Artikel Regulasi
Ulasan atas Permendag No. 40 Tahun 2020 (Bagian 2 dari 3 tulisan)
Oleh: Bambang S. GunawanKetua Kompartemen MaritimDPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Implikasi-Implikasi dari Permendag No. 40 Tahun 2020Pada Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, Pasal 31 mengenai usaha jasa terkait pelayaran yang merujuk pada ayat 2 menyebutkan 11 jasa terkait usaha pelayaran. Jika memandang dari sisi besarnya volume komoditas ekspor primadona yaitu batubara dan
- Published in Artikel Regulasi
Ulasan atas Permendag No. 40 Tahun 2020 (Bagian 1 dari 3 tulisan)
Oleh: Bambang S. Gunawan Ketua Kompartemen MaritimDPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu telah terbit pada 1 April 2020. Permendag itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permendag No. 82 Tahun 2017 yang telah
- Published in Artikel Regulasi
- 1
- 2
