Penangkapan Ikan Terukur Dijanjikan Mulai Beroperasi per 1 Januari 2025
Akhir 2024 dijanjikan akan menjadi waktu terakhir masa relaksasi penundaan kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota. Mulai 1 Januari 2025, PIT akan resmi diberlakukan di seluruh Indonesia. Sisa waktu yang tersisa sekitar lima bulan, akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh KKP untuk terus mematangkan proses persiapan. Termasuk, bagaimana
- Published in Berita
Tiga Kebijakan Kominfo untuk Dorong Digitalisasi UMKM agar Naik Kelas
Pemerintah RI terus berupaya menerapkan beragam strategi untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang berbasis digital. Faktanya, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi menyatakan, bahwa dalam skala global UMKM menyumbang hingga 70% lapangan kerja dan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, masih
- Published in Berita
Kemendag Siapkan Kebijakan Memperkuat Hilirisasi Produk Ekspor
SURABAYA.NIAGA.ASIA – Kementerian Perdagangan telah mempersiapkan kebijakan yang mendukung dan memperkuat hilirisasi produk ekspor dalam negeri. Salah satu terobosan kebijakan yaitu akan dilakukan relaksasi kebijakan ekspor beberapa produk pertambangan dan penyederhanaan perijinan ekspor. Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan pada Forum Sinergitas dengan tema “Strategi Hilirisasi Industri dalam Meningkatkan Ekspor Produk Bernilai Tambah” di Surabaya, Jawa
- Published in Berita
Akumindo Sebut Kebijakan Retur Barang di e-Commerce Perlu Dievaluasi
RM.id Rakyat Merdeka – Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero menilai, program Garansi Bebas Pengembalian oleh Shopee Indonesia memungkinkan pembeli untuk mengembalikan produk dengan lebih mudah. Namun, hal ini tentunya juga menuntut penjual untuk lebih selektif dalam menyiapkan produknya. “Ini karena jika produk yang dikirim tidak sesuai, penjual yang akan mengalami kerugian karena bisa jadi harus
- Published in Berita
Kemendag Ingin Tak Ada Pihak yang Dirugikan dari Kebijakan Zero ODOL
SHNet, Jakarta-Hingga kini belum ada titik temu dari para stakeholder terkait pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL). Untuk itu, Kementerian Perdagangan mengusulkan perlunya masalah ini dibahas kembali untuk mencari solusi terbaik sehingga tidak ada satupun stakeholder yang dirugikan dari kebijakan ini. “Perlu dilakukan lagi rapat bersama atau rapat koordinasi untuk merumuskan solusi terbaik dari
- Published in Berita
Picu Masalah, Pengamat Perikanan Nilai Kebijakan PIT Perlu Dicabut Bukan Ditunda
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah resmi menunda pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota menjadi tahun 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor B.1945/MEN-KP/XI/2023 Tentang Relaksasi Kebijakan Pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur. Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana menilai, kebijakan PIT seharusnya dapat ditinjau kembali atau dicabut alih-alih hanya dilakukan penundaan. Terlebih,
- Published in Berita
Pangkas Biaya Logistik Nasional, MTI: Harus Ada Rancangan Kebijakan yang Jelas
Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja logistik sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, pemerintah telah menargetkan untuk menurunkan biaya logistik nasional ke kisaran 9 persen hingga 2045 mendatang. Ketua Umum
- Published in Berita
Pemerintah Diminta Buat Kebijakan Berbasis Data Terkait Pembatasan Perlintasan Angkutan Logistik
SHNet, Jakarta – Pemerintah diminta agar membuat kebijakan berbasis data. Hal tersebut disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyusul kebijakan pemerintah terkait pembatasan perlintasan angkutan logistik selama musim lebaran 2023 ini. Pemerintah hanya memperbolehkan truk maksimal dengan dua sumbu roda untuk melintas selama arus mudik dan arus balik lebaran. Pembatasan tersebut dikhawatirkan bakal berdampak pada
- Published in Berita
Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia
Oleh: SetijadiChairman | Supply Chain Indonesia Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Renaksi KKI) Tahun 2021-2025 pada 22 Februari 2022. Renaksi itu merupakan kelanjutan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai
- Published in Catatan
Kebijakan Kapal Nasional Dicabut, Industri Tambang Dapat Angin Segar
Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Pemerintah untuk mencabut kebijakan kewajiban penggunaan kapal berbendera nasional ini akan menjadi angin segar bagi tambang batu bara di tengah kondisi yang tertekan. Adapun kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 80 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 82 tahun 2017 Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi
- Published in Berita
