Menteri Kelautan Perikanan Tetapkan Konservasi Laut Babel
Pangkalpinang (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono menetapkan konservasi laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di lima kabupaten, guna mengoptimalkan pengelolaan kawasan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pengelolaan konsesvasi laut di Kepulauan Babel ini tentunya semakin baik, karena sudah memiliki landasan hukum yang kuat,” kata Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
- Published in Berita
Menteri Kelautan Perikanan Resmikan Media Center KKP
INFO NASIONAL – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan operasional Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Mei 2024. Media Center tersebut berada di lantai I Gedung Mina Bahari IV. Lokasinya berdekatan dengan Galeri Karantina Ikan yang berisikan beragam biota perikanan dilindungi. Peresmian ditandai
- Published in Berita
Regulasi Banyak Diambil Alih Pusat, Pemprov NTB Dorong Proporsionalitas DBH Kelautan Perikanan
LombokPost-Pemerintah pusat menunda pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota pada tahun ini. ”Kementerian saat ini sedang melakukan relaksasi. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku 2025 mendatang,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim. Untuk kebijakan PIT, Pemprov NTB ada di posisi mendukung pelaksanaannya. Kendati demikian, selama tahapan relaksasi ini, pemerintah pusat diminta melakukan akselerasi output pembangunan kelautan
- Published in Berita
Majukan Potensi Kelautan, Kemendagri dan KKP Tandatangani MoU
Jakarta, Hariantimes.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi terlaksananya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penandatanganan MoU ini dalam rangka mewujudkan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia melalui program-program berbasis ekonomi biru. Dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (15/02/2024), Mendagri menyampaikan,
- Published in Berita
Menteri Kelautan dan Perikanan Minta Masukan Perubahan UU 32/2014
Pontianak (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan saat ini pihaknya melakukan perubahan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang akan melibatkan sejumlah pihak terkait agar merasakan manfaat bagi masyarakat Indonesia nantinya, karena itu pihaknya meminta masukan publik, “Saat ini kami sedang mencanangkan perubahan pada UU Nomor 32 Tahun
- Published in Berita
Maksimalkan Investasi Ekonomi Biru, DPMPTSP Kaltim Gandeng Dinas Kelautan dan Perikanan
Kaltimtoday.co, Samarinda – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim terus berusaha untuk memaksimalkan investasi di sektor ekonomi biru. Namun, DPMPTSP Kaltim juga melibatkan pemangku kepentingan lain, alias tak bisa bekerja sendiri. Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Iklim, Riawati mengatakan bahwa memang ada pembagian peran untuk menjalankan investasi ekonomi biru. Dalam hal
- Published in Berita
Pemprov NTB Maksimalkan Garap Potensi PAD dari Sektor Kelautan Perikanan
Mataram (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB terus memperkuat kapasitas Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang dimiliki dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun depan. Keberadaan BLUD ini juga dinilai berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, S.T., M.si. di kantornya,
- Published in Berita
Perizinan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan Terus Didorong
Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan aksi jemput bola perizinan berusaha yang tujuannya mendorong geliat iklim usaha sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan di Indonesia. Bersinergi dengan pemerintah daerah dan asosiasi, KKP membuka gerai konsultasi perizinan berusaha, khususnya budi daya tambak udang di Makassar, Sulawesi Selatan pada 7-8 September lalu. “Kami semua ingin
- Published in Berita
Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia
Oleh: SetijadiChairman | Supply Chain Indonesia Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Renaksi KKI) Tahun 2021-2025 pada 22 Februari 2022. Renaksi itu merupakan kelanjutan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai
- Published in Catatan
Kontribusi Ekspor Produk UMKM Masih Rendah
Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, mengatakan bahwa kontribusi ekspor produk UMKM masih rendah, yakni sebesar 14,5 persen. Hal itu ia sampaikan saat mengikuti rapat kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).Ia pun membandingkan dengan Kementerian Perindustrian, yang memang mengelola usaha besar lebih
- Published in Berita
- 1
- 2
