Politik Hukum Percepatan Sertifikasi – Kompetensi Tenaga Kerja Sektor Logistik (Bagian #2)
Oleh: Achmad Ridwan TE., Drs., M.H. Peneliti, Penulis, dan Pengamat Masyarakat Hukum Kepelabuhanan Perhatian terhadap Politik Hukum Sektor Logistik Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/atau tenaga kerja yang telah
- Published in Artikel SupplyChain
Tarif Kepelabuhanan: ALFI Desak Transaksi Rupiah di Priok
JAKARTA – Pelaku usaha logistik di Pelabuhan Tanjung Priok mendesak implementasi penggunaan mata uang rupiah dalam seluruh transaksi jasa kepelabuhanan di pelabuhan itu. Sekretaris Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan desakan itu mengacu Undang-Undang (UU) No. 7/2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan seluruh kegiatan transaksi di wilayah NKRI menggunakan
- Published in Berita
Penerapan Green Logistics: untuk Menghadapi MEA 2015
Oleh: Setijadi | Chairman at Supply Chain Indonesia Sebagian pelaku usaha di sektor logistik masih menganggap penerapan logistik yang ramah lingkungan (green logistics) sebagai sesuatu yang mahal dan bertentangan dengan prinsip bisnis yang berorientasi terhadap pencapaian keuntungan (profit). Penerapan green logistics tidak selalu berarti investasi peralatan baru yang mahal. Penerapan green logistics bisa dilakukan melalui
- Published in Catatan
