Usaha Logistik, ALFI: Revisi Aturan Pajak Ganda
JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendesak pemerintah merevisi aturan perpajakan yang bersifat ganda karena bisa menyebabkan usaha logistik gulung tikar. Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan aturan perpajakan seperti PPh Pasal 23 dinilai bersifat ganda dan memberatkan perusahaan logistik itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- Published in Berita
Usaha Logistik: ALFI Keberatan Perluasan PPh Sektor Jasa
JAKARTA – Pelaku usaha forwarder keberatan dengan pemberlakuan kewajiban pajak penghasilan (PPh) No. 141/PMK.03/2015 yang akan diberlakukan pada 24 Agustus 2015. KetuaDPWAsosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Wijayanto mengatakan beleid itu justru bertolak belakang dengan semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo menekan biaya logistik di Tanah Air. “Namun aturan tersebut justru akan menambah beban
- Published in Berita
Ajukan Draf PP ke Jokowi, Dirjen Pajak Keukeuh Kenakan Pajak Tol 10%
Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang mengusulkan draf peraturan pemerintah (PP) terkait pemberlakuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk pengguna jalan tol ke Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak yang terbit 12 Maret lalu terkait pemberlakuan PPN tol 1 April 2015, dimentahkan dan dicabut oleh Menteri Keuangan satu hari
- Published in Berita
Perindustrian: Layanan Galangan Belum Optimal
JAKARTA, KOMPAS-Perbaikan kapal di galangan dalam negeri membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan di luar negeri. Kondisi ini akibat kurangnya investasi sehingga banyak galangan di Indonesia tidak dilengkapi peralatan mutakhir. “Banyak kapal harus menunggu satu hingga dua bulan untuk mendapat kesempatan masuk ke dok,” kata Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia
- Published in Berita
[Berita] ASAS CABOTAGE: Galangan Kapal Butuh Insentif
ASAS CABOTAGE: Galangan Kapal Butuh Insentif JAKARTA – Pemerintah diminta berkoordinasi menciptakan program stimulus untuk menumbuhkan industri galangan kapal dalam menumbuhkan industri galangan kapal dalam negeri ditengah membanjirnya pemesanan kapal untuk mendukung asas cabotage. Ketua Bidang Lepas Pantai DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Logam mengatakan kondisi industri galangan
- Published in Berita
- 1
- 2
