JAKARTA, KOMPAS – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia meminta pemerintah tidak hanya menyalahkan importir terkait waktu bongkar muat peti kemas (dwelling time) yang masih lama. Pemerintah diminta terbuka mengenai kemungkinan adanya oknum instansi pemerintah yang turut terlibat dalam hal itu dan bersedia menertibkan oknum tersebut. Ketua II Bidang Perdagangan Gabungan Importir  Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta pengelolaan pelabuhan peti kemas yang akan habis masa kontraknya tidak lagi diperpanjang dengan pihak ketiga berbadan hukum asing. Hal itu diutarakan Jonan dalam surat bernomor AI. 107/1/5 Phb 2015 yang diteken 25 Juni kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. “Disarankan agar semua perjanjian

Terminal Peti Kemas Semarang, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), mencatatkan realisasi bongkar muat kontainer 318.246 twentyfoot equivalent units (TEUs) pada semester I/2015. Plh. General Manager TPKS Agus Budi irianto mengatakan, realisasi handling peti kemas di Pelabuan Tanjung Emas, Semarang, pada paruh pertama 2015 itu meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2014. “Capaian sebanyak

JAKARTA – Optimalisasi fasilitas tempat penimbunan sementara peti kemas di kawasan lini 2 Pelabuhan Tanjung Priok harus dilakukan untuk mencapai masa inap kontainer atau dwelling time ideal rata-rata 4,7 hari. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo) Reza Darmawan mengatakan selama ini barang impor masih tertumpuk di pelabuhan dan belum mengantongi surat perintah