Kebijakan Post-Border Dorong Kelancaran Arus Barang Tanpa Kendorkan Pengawasan
JAKARTA – Petugas Bea Cukai telah menginisiasi kebijakan post-border secara resmi pada 1 Februari 2018. Hal ini merupakan bentuk upaya nyata pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar instansi pemerintah dapat membuat penyederhanaan aturan yang dianggap menyulitkan pengusaha atau investor dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga menginginkan agar
- Published in Berita
Penyederhanaan Tata Niaga Impor, Pengusaha Harus Siapkan Ini
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah telah mengurangi komoditas impor yang termasuk kategori larangan terbatas (lartas) mulai 1 Februari 2018. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan tata niaga di bidang impor dengan menggeser pengawasan sejumlah barang impor lartas dari wilayah pabean (border) ke luar wilayah pabean atau post border. Namun, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan
- Published in Berita
Pemerintah Terapkan Post Border untuk Mendongkrak Daya Saing Industri Nasional
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kelancaran arus barang dan menurunkan biaya logistik nasional yang mampu mendorong daya saing industri manufaktur dalam negeri. Hal ini terbukti melalui penerbitan paket kebijakan ekonomi XV pada tahun 2017 tentang jasa logistik nasional. “Salah satu implementasi dari paket kebijakan tersebut adalah upaya untuk menyederhanakan tata niaga melalui
- Published in Berita
Pengawasan Post Border Menambah Biaya Logistik
JAKARTA — Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan pengawasan post border karena dinilai hanya menambah beban birokrasi. Pemerintah saat ini tengah menggodok penyederhanaan sejumlah larangan dan pembatasan (lartas) untuk mendukung kelancaran arus barang. Sejumlah beleid yang dinilai menghambat proses ekspor impor bakal ditata ulang. Namun, rencana untuk mengubah proses pengawasan
- Published in Berita
