Regulasi Banyak Diambil Alih Pusat, Pemprov NTB Dorong Proporsionalitas DBH Kelautan Perikanan
LombokPost-Pemerintah pusat menunda pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota pada tahun ini. ”Kementerian saat ini sedang melakukan relaksasi. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku 2025 mendatang,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim. Untuk kebijakan PIT, Pemprov NTB ada di posisi mendukung pelaksanaannya. Kendati demikian, selama tahapan relaksasi ini, pemerintah pusat diminta melakukan akselerasi output pembangunan kelautan
- Published in Berita
Cegah Predatory Pricing, Menteri Teten Minta Aturan E-Commerce Baru Direvisi
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki mengusulkan agar aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.31/2023 tentang Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) direvisi. Teten menjelaskan, dalam beleid tersebut masih belum mengatur soal praktik predatory pricing yang berisiko memukul daya saing produk UMKM di e-commerce. Dia mengusulkan agar dibuat larangan
- Published in Berita
Regulasi e-Commerce Terus Ditata
Jakarta – Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah akan terus melakukan penataan regulasi agar niaga elektronik (e-commerce) terus berkembang. “Inilah yang harus ditata agar e-commerce Indonesia berkembang dan bisa mendukung UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Masukan dari pelaku e-commerce dibutuhkan,” urai Zulkifli. Menurut Zulkifli, untuk memajukan e-commerce diperlukan kerja sama antara pemerintah dan pelaku
- Published in Berita
Pengusaha Logistik Dorong Harmonisasi Regulasi Penerapan NLE
RM.id Rakyat Merdeka – Pengusaha logistik meminta adanya harmonisasi regulasi antar kementerian/lembaga dalam penataan sistem logistik nasional melalui National Logistics Ecosystem (NLE). Sekjen Indonesia Maritime Logistik and Transportation Watch (Imlow) Achmad Ridwan Tentowi mengatakan, NLE diharapkan mampu menghadirkan layanan logistik yang lebih efisien dalam mendukung kelancaran arus barang. “Implementasi NLE masih memerlukan penataan atau harmonisasi regulasi yang dalam praktiknya
- Published in Berita
ITRW Sebut Tarif Tol Terlalu Mahal hingga Regulasi Bakal Digugat
TEMPO.CO, Jakarta – Indonesia Toll Road Watch (ITRW) menilai tarif tol terlalu mahal. Oleh sebab itu, komunitas pengguna jalan tol akan menggugat regulasi mengenai jalan tol ke Mahkamah Konstitusi. Perwakilan Divisi Perekonomian/Pembiayaan ITRW Revy Petragradia mengatakan tarif jalan tol selalu menjadi polemik antara kepentingan investor, yakni Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan konsimen. Dia menilai, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan
- Published in Berita
Dukung UMKM Lokal, Kemendag Bakal Rilis Aturan Pelarangan E-commerce Jual Barang Impor
Jakarta: Pemerintah dikabarkan akan segera menerbitkan aturan baru yang melarang e-commerce dan social commerce untuk menjual barang impor dengan harga di bawah Rp1,5 Juta. Hal tersebut akan diatur dalam rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. “Nanti
- Published in Berita
PMK 71/2022 Berpotensi Kerek Cost Logistik, Kenapa?
LOGISTIKNEWS.ID – Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu pada 30 Maret 2022. Ketentuan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu pada peraturan itu antara lain mengatur secara spesifik mengenai jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasinya
- Published in Berita
SCI Nilai PMK 71/2022 Dapat Berdampak Kenaikan Biaya Logistik
BANDUNG (BeritaTrans.com) – Suply Chain Indonesia (SCI) menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu pada 30 Maret 2022 dapat berdampak pada kenaikan biaya logistik. Ketentuan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu pada peraturan itu antara lain mengatur secara spesifik mengenai jasa pengurusan transportasi
- Published in Berita
Presiden Siapkan Regulasi Badan Cadangan Logistik Strategis
JawaPos.com – Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (Perpres) soal pengembangan lumbung pangan atau food estate. Termasuk di dalamnya, mengatur pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat internal terkait perkembangan food estate yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/10). “Terkait dengan peningkatan pangan nasional melalaui pengembangan food
- Published in Berita
RUU PDP Segera Disahkan, Dunia Industri Berharap Dilibatkan dalam Pembuatan Regulasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Ekosistem Ekonomi Digital Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik Zacky Zainal Husein berharap Pemerintah melibatkan pelaku industri dalam menyusun aturan turunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) setelah disahkan. “Kami berharap Pemerintah akan terus mengedepankan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan saat pembuatan aturan turunan, utamanya pelaku usaha, agar legislasi
- Published in Berita
