Tiga Asosiasi di Sulteng Menolak Revisi UU No. 17 Tahun 2008
Gelombang protes atas kebijakan pemerintah yang ingin merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terus berkumandang dari Asosiasi kemaritiman di seantero negeri ini. Kali ini reaksi protes tersebut datang dari tiga Asosiasi di Negeri Seribu Megalit Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yakni, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/Indonesian Logistic and Forwarder Association (ALFI/ILFA), Asosiasi Perusahaan Bongkar
- Published in Berita
APSyFI: Revisi Permendag 36/2023 Rugikan Pelaku Usaha Tekstil
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menilai terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 sebagai perubahan ketiga Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor justru dapat memberi dampak negatif bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dengan aturan tersebut, importir tidak lagi mengurus pertimbangan teknis (pertek) dari
- Published in Berita
Penyelesaian Truk ODOL Bisa Masuk Lewat Revisi UU Lalu Lintas
Jakarta: Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengatakan, penyelesaian persoalan truk kelebihan muatan (over dimension overload/ODOL) bisa dimulai dari merevisi aturan. Aturan yang dimaksud adalah UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Revisi UU LLAJ diperlukan agar pengaturan pemuatan barang bisa dibuat lebih detail,” kata Lasarus melalui keterangan tertulis, Jumat, 19
- Published in Berita
Mendag Sebut Revisi Permendag 36 dalam Tahap Harmonisasi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengatakan, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 terkait Kebijakan dan Peraturan Impor dalam tahap harmonisasi yang diperkirakan selesai pekan ini. “Sudah di harmonisasi, minggu ini saya rasa revisi udah kelar,” ujar Zulkifli usai menghadiri Puncak Perayaan Hari Konsumen Nasional di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta,
- Published in Berita
Pemerintahan Jokowi Tak Cabut Permendag 36/2023, Tapi Revisi Tiga Hal Ini
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan atau merevisi aturan impor yang ditetapkan lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag ini sendiri sudah diubah menjadi Permendag No. 3/2024 yang mengatur hal serupa dan diberlakukan sejak 10 Maret 2024. Keputusan merevisi Permendag No. 36/2023 jo. Permendag No 3/2024 itu
- Published in Berita
DJBC Dukung Revisi Permendag 36 Tahun 2023
JAKARTA,investor.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung penuh revisi regulasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang sedang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bersama Kementerian/Lembaga(K/L) terkait. Revisi dilakukan setelah mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. “Kami mengapresiasi masukan dari masyarakat dan pelaku usaha untuk menjadi
- Published in Berita
Kemenkeu Revisi Aturan Guna Perkuat Kerja Sama Perdagangan Indonesia-Korea Selatan
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11 tahun 2024 yang mulai berlaku sejak 29 Februari 2024. Aturan ini merupakan perubahan dari PMK Nomor 219/PMK.04/2022, yang mengatur pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sesuai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK-CEPA). Kepala Subdirektorat
- Published in Berita
Revisi Permendag 50/2020 Lindungi UMKM
JAKARTA, investor.id -Revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 dinilai banyak pihak merupakan keputusan yang tepat, karena dapat melindungi UMKM. Revisi Permendag 50 mengatur keberadaan platform media sosial sekaligus e-commerce, seperti TikTok Shop, yang dianggap berdampak pada keberlangsungan UMKM tanah air. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menerangkan, sikap pemerintah guna memisahkan fungsi antara platform media sosial dan e-commerce sudah sangat tegas. Revisi tersebut
- Published in Berita
Soal Revisi Permendag 50/2020, Menkominfo: Lindungi UMKM
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, negara harus memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM yang terdampak platform sosial media dan e-commerce, seperti TikTok Shop. Tugas Kemenkominfo, kata dia, mengatur sistem perdagangan secara adil. “Jadi negara harus hadir melindungi pelaku UMKM negeri kita yang fair jangan barang di sana banting harga murah kita klenger,” ujar Budi Arie di
- Published in Berita
Biaya Logistik Terancam Naik, Pemerintah Diminta Revisi JKP
BANDUNG, iNews.id – Praktisi logistik memperkirakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) akan mendorong kenaikan biaya logistik. Untuk mengantisipasi itu, pemerintah diminta merivisi JKP. Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI), Zaroni mengatakan, saat ini, biaya logistik di Indonesia termasuk cukup tinggi dibandingkan negara lain. Karena itu, para pengusaha logistik
- Published in Berita
- 1
- 2
