Pembayaran Jasa Pelabuhan: Pelindo II Terapkan Dua Model Transaksi
PADANG – PT Pelabuhan Indonesia II/IPC menerapkan dua model transaksi jasa kepelabuhanan yaitu menggunakan dolas AS dan rupiah meskipun Bank Indonesia mewajibkan penggunaan rupiah di pelabuhan mulai 1 Juli 2015. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC Richard Joost Lino mengatakan masih menerima transaksi menggunakan dolar AS, sebab ketentuan itu menurutnya belum bisa berlaku umum.
- Published in Berita
‘Tol Laut’ Jokowi Sudah Jalan 75%
MedanBisnis – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya program angkutan kapal barang berjadwal alias ‘tol laut’. Program ini diperlukan untuk menurunkan ongkos logistik barang yang selama ini tak efisien. Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero) Mulyono mengklaim 75% tol laut di Indonesia sebetulnya sudah berjalan terutama di wilayah Indonesia barat yang punya layanan angkutan
- Published in Berita
Angkutan Laut: 7 Pelabuhan Masuk Jalur Utama Tol Laut
JAKARTA – Ketidakseimbangan arus muatan antara barat dan timur dalam pelaksanaan tol laut masih menyebabkan biaya logistik di Indonesia masih tinggi. Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan perlunya penentuan atau pemisahan pintu ekspor-impor berdasarkan negara tujuan dan asal. Dia menyebutkan Pelabuhan Kuala Tanjung dapat berperan sebagai pintu wilayah barat yang dikhususkan bagi negara Eropa,
- Published in Berita
Perpanjangan Konsesi JICT & TPK Koja: Pelindo II Tetap Ngotot Gandeng Hutchison
PADANG – PT Pelabuhan Indonesia II/IPC tidak terpengaruh dengan protes Menhub Ignasius Jonan terhadap rencana perpanjangan kerja sama dengan Hutchison Port Holding dalam pengelolaan dua terminal kontainer di Tanjung Priok. Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC Richard Joost Lino mengatakan pihaknya tetap akan memperpanjang rencana kontrak itu meski mendapatkan kecaman dari Menhub yang menilai kerja
- Published in Berita
Dwelling Time Priok: Aptesindo Usulkan Optimalisasi Fasilitas Relokasi
JAKARTA – Optimalisasi fasilitas tempat penimbunan sementara peti kemas di kawasan lini 2 Pelabuhan Tanjung Priok harus dilakukan untuk mencapai masa inap kontainer atau dwelling time ideal rata-rata 4,7 hari. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo) Reza Darmawan mengatakan selama ini barang impor masih tertumpuk di pelabuhan dan belum mengantongi surat perintah
- Published in Berita
Agustus 2015, TLKM Rampungkan Sisa ICT 8 Pelabuhan
INILAHCOM, Jakarta – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) akan merampungkan Information and Communication Technology (ICT) atau penyelesaian infrastruktur telekomunikasi pelabuhan yang tinggal tersisa 8 pelabuhan. Direktur Enterprise & Business Service Telkom Muhammad Awaluddin menuturkan biaya investasi infrastruktur per pelabuhan sebanyak Rp4 miliar. “ICT di pelabuhan ,insyaallah pada Agustus tahun ini 18 pelabuhan rampung semuanya,” kata
- Published in Berita
BI Wajibkan Penggunaan Rupiah dalam Transaksi Kepelabuhanan
Peraturan Bank Indonesia mengenai penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia resmi diberlakukan di pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menyatakan siap mengimplementasikan peraturan tersebut di wilayahnya mulai hari ini, 1 Juli 2015. “Sesuai arahan Gubernur Bank Indonesia (Agus Martowardojo) dalam rapat koordinasi sebelumnya di Jakarta, Pelindo III merespons cepat kebijakan dengan segera mengadakan
- Published in Berita
Pelaku Usaha Logistik Nilai Cirebon Tepat Gantikan Cilamaya
Kalangan pelaku usaha logistik menilai saat ini Cirebon merupakan lokasi yang paling tepat sebagai pengganti pelabuhan Cilamaya yang rencananya dibangun di Kabupaten Karawang Jawa Barat namun dihentikan pelaksanaannya. Senior Manager Logistics PT GPI Logistics Anang Hidayat di Jakarta, Selasa menyatakan, salah satu alasan hal tersebut, antara lain karena dibukanya jalan tol Cikapali, yang membuat akses
- Published in Berita
DPR Minta Lino Beberkan Instansi Penyebab Dwelling Time Lama
Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II R.J Lino memenuhi panggilan Komisi VI DPR RI, Senin (29/6/2015). Dalam rapat dengar pendapat itu, anggota DPR meminta Lino untuk membeberkan instansi penyebab lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. “Buka saja, apa yang dilakukan 8 instansi tersebut,” ucap Iskandar D, Komisi VI DPR dari
- Published in Berita
