Ekspor Tiga Komoditas Ini Harus Pakai Letter of Credit, Ini Kata Apindo
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan kewajiban penggunaan letter of credit (L/C) untuk ekspor barang tertentu berlaku mulai Minggu (7/10/2018). Ini sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 94/2018 yang keluar (6/9/2018) dan berlaku 30 hari sejak diundangkan. Awalnya, aturan itu mewajibkan penggunaan L/C untuk ekspor empat komoditas, yakni mineral, batubara, minyak dan gas bumi,
- Published in Berita
Pemerintah Buat Daftar Komoditas Pemacu Ekspor Jangka Pendek
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah merinci daftar komoditas ekspor yang mampu untuk didorong dalam jangka pendek. Daftar komoditas ekspor tersebut sebagai bagian dari upaya mengurangi defisit transaksi berjalan yang sempat melebar pada kuartal II 2018. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan rincian daftar menyangkut komoditas beserta tujuan ekspornya tersebut diharapkan tersedia dalam dua hari
- Published in Berita
Kadin: Tidak Semua Komoditas Impor Bisa Dibatasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan P Roeslani menjelaskan, pengusaha yang tergabung dalam Kadin mendukung atas upaya pemerintah dalam membatasi impor dengan cara menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atas 900 komoditas. Ia berharap, kebijakan tersebut mampu meningkatkan produktivitas industri nasional ke depan. Tapi, Rosan menekankan, kebijakan tersebut tidak dapat
- Published in Berita
Kadin: Pengendalian Ekspor Harus Hati-Hati
NDUSTRY.co.id – Jakarta, Para pelaku usaha meminta pemerintah untuk dapat berhati-hati dalam melakukan pengendalian impor karena dampaknya yang cukup luas. Langkah ini dilakukan menyusul konversi devisa hasil ekspor dalam upaya pengendalian gejolak nilai tukar rupiah. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, pengendalian impor adalah
- Published in Berita
Organda Setuju Pemerintah Beri Dispensasi Truk Komoditas
Bisnis.com, JAKARTA—Rencana pemerintah untuk memberi kelonggaran bagi truk pengangkut komoditas pangan, semen, dan pupuk cukup adil bagi pengusaha dalam mempersiapan angkutan barang yang sesuai. Ketua Angkutan Barang DPP Organda, Ivan Kamadjaja, mengaku sependapat dengan keputusan pemerintah dalam melakukan penertiban angkutan barang sekaligus penindakan bagi truk yang overload 100% dan overdimension per 1 Agustus besok. “Kita semua kan
- Published in Berita
Tiga Komoditas Kini akan Bisa Diekspor ke Hongkong dari Pelabuhan Balikpapan
Jika tak ada kendala, ekspor perdana dari Pelabuhan Balikpapan akan dilakukan akhir Maret atau awal April, tahun ini. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim, Fuad Assadien, Jumat (2/3/2018). Diketahui, Kaltim sudah memiliki pelabuhan ekspor sejak dua tahun lalu. Namun, berbagai kendala membuat komoditas dari provinsi ini belum bisa diekspor
- Published in Berita
Halal Logistic & Cold Storage Kewalahan Layani Permintaan Jasa Pendingin Komoditas
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Halal Logistic & Cold Storage (HLC) Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sudah kewalahan melayani permintaan jasa pendingin komoditas. General Manager (GM) HLC Sucahyo, Selasa (6/2/2018) mengatakan kendati baru berusia setahun, 19 chamber (ruang pendingin) dengan kapasitas 1.500 ton selalu terisi penuh (100%). Komiditas yang paling banyak menggunakan jasa pendingin HLC antara lain
- Published in Berita
Saut Gurning: Komoditas Berisiko Rusak Kontainer Sudah Diatur Kenapa Pelayaran Pungut EMI?
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemilik barang (importir) dan asosiasi terkait harus berani melapor kepada pemerintah jika merasa dirugikan oleh pelayaran asing yang mengutip biaya Equipment Management Impor (EMI) melalui keagenannya di Indonesia. Hal itu ditegaskan pengamat Kemaritiman dari ITS Surabaya, Saut Gurning, menanggapi protes pengusaha forwarder dan logistik sebagai wakil pemilik barang mau pun GINSI terhadap biaya EMI tersebut.
- Published in Berita
Kelangkaan Barang dan Disparitas Harga
Oleh: Dr. Zaroni, CISCP., CFMP. Head of Consulting Division | Supply Chain Indonesia Persoalan kelangkaan barang, disparitas harga, dan fluktuasi harga komoditas bahan pokok menjadi perhatian serius Pemerintah. Kelangkaan barang terjadi apabila suatu daerah mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat mendapatkan komoditas bahan-bahan pokok secara kontinu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan komoditas bahan-bahan pokok tersebut.
- Published in Artikel SupplyChain
PNBP Bongkar Muat Delapan Komoditas Bikin Biaya Logistik Tambah Tinggi
JAKARTA (BeritaTrans.com)–Kementerian Perhubungan menetapkan delapan komoditi yang terkena kewajiban PNBP terkait kegiatan pelaksanaan dan pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan. Kedelapan komoditi itu yakni yang tergolong barang khusus al; kayu gelondongan, barang curah yang tidak tidak menggunakan pipanisasi atau conveyor,rel, dan ternak. Kemudian, komoditi yang tergolong mengganggu al; besi dan baja, scrap/besi tua, alat berat,
- Published in Berita
