Airlangga Tegaskan Tidak Ada Penurunan Baseline Pajak UMKM
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan ambang batas pajak UMKM tetap Rp4,8 miliar dan tidak ada penurunan pada tahun depan. “Threshold tetap Rp4,8 miliar,” ujarnya kepada media massa di kantornya, Kamis (19/12/2024) malam. Airlangga menuturkan pemerintah selalu mengevaluasi ambang batas kena pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski demikian, saat ini pihaknya
- Published in Berita
Angkutan Kapal Roro Diusulkan Dapat Insentif Bebas Pajak BBM, Ini Alasannya
JAKARTA – Persaingan angkutan roro penumpang dengan moda transportasi lain sangatlah ketat. Terutama dengan pesawat terbang dan perusahan pelayaran nasional baik kapal penumpang BUMN maupun logistik kontainer swasta. Apalagi ditambah fasilitas dermaga sandaran kapal penumpang di pelabuhan sangat minim, sehingga kapal sering harus menunggu tempat sandaran antara 3 sampai dengan 12 jam. Wakil Ketua Bidang Roro
- Published in Berita
Potensi dan Optimalisasi Pajak Ekonomi Digital di Indonesia
Pajak.com, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia semakin solid dan meningkat. Kementerian perdagangan mencatat, nilai transaksi perdagangan elektronik di tanah air mencapai Rp 476,3 triliun sepanjang tahun 2022 atau meningkat 18,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan volume sebesar 3,48 juta transaksi. Seirama dengan itu, regulasi pemajakan ekonomi digital pun semakin adaptif. Lantas, apa saja regulasi pajak ekonomi digital
- Published in Berita
Pemerintah Rilis Aturan Pajak e-Commerce, Pengusaha Logistik: Ini Menambah Beban Kami
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Secara rinci, beleid ini mewajibkan penyedia platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform kepada pedagang dan penyedia jasa; memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri; dan melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh
- Published in Berita
Penghapusan Pajak Kalog Harus Dibarengi Fasilitas Maksimal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyambut baik jika pemerintah sudah mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan barang kenggunakan kereta api logistik. Hanya saja hal tersbut menurut Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asperindo Trian Yuserma perlu dibarengi dengan fasilitas angkutan yang maksimal.
- Published in Berita
Pos Indonesia Dukung Penghilangan Pajak KA Logistik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pos Indonesia (Persero) mengungkapkan sangat pendukung usulan penghilangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen jika menggunakan kereta api (KA) logistik. Direktur Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Barkah Hadi Mulyono mengatakan, hal tersebut dapat menjadi insentif yang berdampak positif bagi pengiriman logistik. Barkah mengatakan kebijakan tersebut nantinya dapat mengurangi kelebihan muatan
- Published in Berita
Truk Angkutan Barang Bebas Pajak Progresif
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kendaraan truk angkutan barang atas nama pribadi mulai merasakan bebas pajak progresif. Pembebasan pajak ini mulai diberlakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, sejak sepekan lalu. Pajak progresif merupakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikenakan untuk kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu unit dengan nama dan
- Published in Berita
Pengusaha Minta Pemerintah Hati-Hati Soal Pajak Impor Barang Konsumsi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana Pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor untuk barang konsumsi harus hati-hati dalam penerapannya. Karena kebijakan semacam ini memiliki risiko misalnya dilaporkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pembalasan dari negara lain, dan mengirim sinyal yang salah dalam usaha menarik investasi. Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, sebaiknya
- Published in Berita
Penurunan Tarif Tol Masih Tunggu Kajian Insentif Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan rencana penurunan tarif tol yang sedang digodok pemerintah tidak akan mencederai kontrak yang diteken pemerintah dengan swasta. Oleh karenanya, saat ini pihaknya tengah membahas insentif perpajakan bagi para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Insentif akan berupa fasilitas libur pajak (tax holiday) bagi investor di tiga ruas tol, yakni Tol
- Published in Berita
Penerapan Green Freight di Indonesia Terkendala Bea Masuk dan Pajak
Oleh: Setijadi | Chairman Supply Chain Indonesia Implementasi green freight di Indonesia belum efektif, bahkan masih sedikit perusahaan transportasi barang yang sudah menerapkannya. Sebagian pelaku masih menganggap penerapan green freight sebagai sesuatu yang mahal karena biaya investasi yang tinggi, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip bisnis yang berorientasi terhadap pencapaian keuntungan (profit). Efisiensi yang diperoleh dari
- Published in Catatan
- 1
- 2
