KUPANG, KOMPAS – Kalangan pengusaha di Nusa Tenggara Timur berharap regulasi yang menempatkan PT Pelabuhan Indonesia sebagai operator tunggal kegiatan bongkar-muat peti kemas di pelabuhan ditinjau kembali. Ini terutama untuk pelabuhan yang belum didukung alat derek peti kemas laut (container gantry crane/CC). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor

JAKARTA – Tidak hanya Korea Selatan dan Jepang, investor asal Belanda dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) tengah mengincar proyek pelabuhan baru yang semula akan dibangun di Cilamaya, Jawa Barat. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan kedua investor sudah mengungkapkan ketertarikannya untuk mengembangkan pelabuhan baru di Pulau Jawa. “Sudah ada. Banyak tinggal

Masih teringat dengan jelas bagaimana Presiden Joko Widodo berjanji, Indonesia di bawah kepemimpinannya tidak pernah lagi memunggungi laut. Dengan kata lain, dia berikrar menjadikan sektor maritim sebagai tulang punggung republik ini. Presiden RI ke-7 itu pernah menegaskan Indonesia akan menjadi poros maritim dunia–dengan dua pertiga wilayahnya yang merupakan perairan. Dia percaya ambisi tersebut baru bisa

JAKARTA – Sejumlah asosiasi dan pengelola terminal peti kemas internasional di Pelabuhan Tanjung Priok mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 117/2015 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Waktu Penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit mengatakan sosialisasi beleid itu dalam rangka menekan masa inap barang atau dwelling time di pelabuhan

Lokasi pengganti pelabuhan Cilamaya masih terus dikaji. Dari pelaksanaan pra studi kelayakan atau pra feasibility study (FS) yang selesai pada bulan September ini, ada enam lokasi yang ditetapkan sebagai alternatif, yakni Tarumanagara Bekasi, Pusakajaya Karawang, Patimban Subang, Eretan dan Balongan di Indramayu serta pelabuhan Cirebon. Dari keenam usulan lokasi tersebut, wilayah yang cocok untuk dibangun

Bisnis.com, Jakarta–Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan Tonny Budiono mengatakan pihaknya tetap akan memprioritaskan penyelesaian perubahan status tujuh pelabuhan menjadi Badan Layanan Umum pada tahun ini. Pelibatan swasta, jelasnya, akan bergantung dari kebutuhan operasional masing-masing pelabuhan. “BLU-nya saja belum ditetapkan. Nanti masing-masing lokasi pelabuhan yang menjadi BLU pasti berbeda-beda kebutuhan kerja samanya dengan pihak swasta,”