Implementasi Sislognas: Asosiasi Usul Ada Badan Logistik
JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendorong pemerintah membentuk badan yang mengkoordinasikan logistik dan rantai suplai untuk menurunkan secara drastis ongkos logistik nasional. Selanjutnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyarankan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang telah dibangun dapat dipertegas menjadi undang-undang. Ketua DPP ALFI Yukki N. Hanafi mengatakan biaya logistik domestik masih sangat
- Published in Berita
Bappenas: Indonesia Perlu Membangun Multimoda Transportasi untuk Mendukung Sislognas
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah Indonesia harus merumuskan kebijakan dan strategi jitu untuk memercepat capaian pembangunan, menurunkan angka kemsikinan serta meningkatkan kesejahteraan 250 juta penduduknya. Pembangunan infarstruktur transportasi di Indonesia harus tepat guna dan memadukan berbagai moda transportasi di Tanah Air untuk mendukung sistem logistik nasional. “Infrasturktur yang harus dibangun dalam 5 tahun yaitu: jalan baru
- Published in Berita
Sistem Logistik Nasional, ABUPI: Port of Jakarta Tak Relevan
JAKARTA – Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia menilai rencana pembangunan Port of Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Pelabuhan Indonesia II tidak relevan. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Aulia Febri Fatwa menegaskan rencana pembangunan Port of Jakarta berbenturan dengan sistem logistik nasional yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden. “Di dalam
- Published in Berita
Revisi Sistem Logistik Nasional Harus Dilakukan
Oleh: Setijadi | Chairman at Supply Chain Indonesia Supply Chain Indonesia (SCI) menghargai keterbukaan Pemerintah atas inisiatif untuk melakukan revisi Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian, Edy Putra Irawady, mengatakan revisi cetak biru Sislognas untuk mengadopsi program Tol Laut yang dicanangkan Pemerintahan Joko
- Published in Catatan
Sislognas, Tol Laut dan Efisiensi Birokrasi di Pelabuhan
Oleh: Rudy Sangian | Senior Consultant at Supply Chain Indonesia Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia telah membuat regulasi untuk meningkatkan sistem logistik di Indonesia, yang telah disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden No. 26/2009 tentang Pengembangan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS). Dengan adanya sislognas tersebut diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menurunkan biaya logistik nasional. Dengan
- Published in Artikel Regulasi
Sislognas: Jokowi Diminta Bentuk Badan Logistik
JAKARTA-Presiden Joko Widodo diminta menyeriusi wacana pembentukan badan logistik nasional untuk menghilangkan ego sektoral yang menyebabkan sistem logistik nasional tidak berjalan sempurna. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pemerintah perlu memperbaiki regulasi yang mengatur logistik guna meminimalisasi ego sektoral antarlembaga dan kementerian terkait. Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), berpendapat aspek koordinasi
- Published in Berita
Revisi Sistem Logistik Nasional
Oleh: Setijadi | Chairman at Supply Chain Indonesia Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) menjadi acuan dalam perbaikan dan pengembangan sistem logistik. Namun implementasinya hingga saat ini banyak menghadapi kendala. Di lain sisi, peranan sektor logistik sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan daya saing produk Indonesia.
- Published in Catatan
Logistik Nasional: Mengevaluasi lagi Sislognas
Perbaikan biaya logistik di Indonesia tampaknya masih jauh dari harapan, karena pelaksanaan program cetak biru Sistem Logistik Nasional jangka menengah pertama periode 2011-2015 belum maksimal. Padahal, Indonesia sudah memiliki ide dasar pembangunan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) sejak 2009 yang akhirnya dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 26/2012 tentang Cetak Biru Sislognas dan dikoordinasikan
- Published in Berita
UU Logistik & Konsep Tol Laut
Oleh: Dhanang Widijawan (Doktor Hukum Bisnis, Dosen, Praktisi Logistik, dan Peneliti Supply Chain Indonesia (SCI) Unifikasi regulasi logistik melalui pembentukan Undang-Undang (UU) Logistik merupakan amanat Peraturan Presiden No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Inisiasi pembentukan UU Logistik oleh pemerintahan baru, Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan akselerator jaminan kepastian hukum terkait aktivitas bisnis logistik.
- Published in Opini
Pemerintah Sebaiknya Jalankan Cetak Biru Sislognas Yang Sudah Ada, Kata Kadin
Pelaku usaha logistik mendesak pemerintahan baru agar lebih serius membenahi sistem logistik nasional. Pasalnya, meski daya saing logistik Indonesia mengalami penigkatan selama tiga tahun terakhir, namun biaya logistik Indonesia secara keseluruhan masih dinilai lebih boros ketimbang negara-negara lain di ASEAN. “Infrastruktur logistik kita masih buruk. Kami khawatir, kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri dalam
- Published in Berita
