Perkembangan Kota Tidak Diimbangi Perkembangan Infrastruktur Logistik
Pesatnya perkembangan kota besar di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ternyata tidak dibarengi dengan perkembangan infrastruktur perkotaan untuk transportasi barang maupun pergudangan. Hal tersebut dikatakan Ketua tim kerja Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) sekaligus Deputi Kemenko Perekonomian bidang Perniagaan dan Kewirausahaan Edy Putra Irawadi di Jakarta, Selasa (23/9/2014). “Kita jauh tertinggal dibandingkan infrastruktur untuk penumpang
- Published in Berita
Implementasi MEA 2015: Badan Logistik Nasional Perlu Dibentuk
JAKARTA-Pemerintah dinilai perlu membentuk badan logistik nasional untuk memetakan masalah sekaligus meningkatkan kinerja logistik di dalam negeri sebagai respons menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Adapun, realisasi konsep sistem logistik nasional (sislognas) selama ini dinilai belum memuaskan karena lemahnya dasar hukum logistik dan pembahasan logistik yang dilakukan secara parsial. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder
- Published in Berita
UU Logistik Penting sebagai Koneksitas Konstruksi Hukum Regulasi Logistik
Oleh: Dr. Dhanang Widijawan, S.H., M.H. | Senior Consultant at Supply Chain Indonesia & Dosen Politeknik Pos Indonesia Pemberitaan di beberapa media akhir-akhir ini mengangkat isu tentang mendesak atau tidaknya pembentukan UU Logistik. Apakah UU Logistik itu penting? Seperti pada artikel sebelumnya, berjudul “Progresivitas Integrasi Regulasi Menjadi UU Logistik #1 dan #2” , disana dijelaskan dasar mengapa regulasi
- Published in Artikel Regulasi
Perpres Sislognas Tak Rujuk Satu pun Pasal Peraturan Transportasi
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Presiden No.26/2012 tentang Sistem Logistik Nasional tidak merujuk pasal tertentu dari peraturan di bidang transportasi sebagai dasar pelaksanaan sehingga sulit terimplementasi. Dhanang Widijawan, Pakar Hukum Supply Chain Indonesia (SCI) menjelaskan berdasarkan Undang-undang (UU) No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konstruksi hukum suatu peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektivitas dari produk hukum yang
- Published in Berita
Supply Chain Indonesia (SCI) Siap Menjadi Fasilitator Mendesak, Pembentukan UU Logistik
Oleh: Setijadi | Chairman at Supply Chain Indonesia Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang ditetapkan dengan Perpres No. 26 Tahun 2012 banyak menghadapi kendala, sehingga beberapa Program dan Rencana Aksi pada Tahap I tidak akan dapat tercapai hingga tahap tersebut berakhir, yaitu tahun 2015. Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), menyatakan bahwa Pemerintah baru perlu segera melakukan revisi terhadap Sislognas.
- Published in Catatan
Logistik: Program Sislognas Belum Terwujud secara Utuh
JAKARTA, KOMPAS – Peraturan Presiden tentang Sistem Logistik Nasional yang ditetapkan sejak 2013 hingga kini belum terwujud secara utuh. Masih banyak program dan rencana aksi yang telah digariskan belum dapat tercapai. Untuk itu, pemerintah baru harus mengatasi masalah logistik lebih serius dengan membuat undang-undang yang mengatur logistik. Demikian ditegaskan Ketua Umum Supply Chain Indonesia (SCI)
- Published in Berita
SCI Menilai Revitalisasi Pelabuhan Mutlak Diperlukan
JAKARTA (beritatrans.com) – Revitalisasi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dinilai sangat mutlak diperlukan. Pasalnya, peringkat pelabuhan Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang masing-masing sudah berada di peringkat 24 dan 56. “Laporan The Global Competitiveness Index 2013-2014 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menyebutkan pelabuhan di Indonesia masih berada di peringkat ke-89 dari
- Published in Berita
Perlu Evaluasi dan Perbaikan Strategi Pengembangan Logistik Indonesia
Oleh: Setijadi | Chairman at Supply Chain Indonesia Implementasi Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) [yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012] masih banyak menghadapi kendala. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pencapaian Peta Panduan/Road Map, Tahapan Implementasi, dan Rencana Aksi Sislognas tahap I tahun 2011-2015. Beberapa kementerian terkait sebenarnya
- Published in Catatan
Sinergi BUMN Logistik dan Peningkatan Kinerja dan Efisiensi Logistik Nasional
Oleh: Setijadi | Chairman at Supply Chain Indonesia Logistics Performance Index (LPI) tahun 2014 menunjukkan kinerja sistem logistik Indonesia yang belum optimal. LPI 2014 menempatkan Indonesia pada peringkat 53 dari 160 negara. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke-6 di bawah Singapore (peringkat 5), Malaysia (25), Thailand (35), dan Vietnam (48). Indonesia hanya
- Published in Catatan
[Berita] Sektor Riil: Kinerja Logistik Indonesia Masih Merah[Berita] Sektor Riil: Kinerja Logistik Indonesia Masih Merah[Berita] Sektor Riil: Kinerja Logistik Indonesia Masih Merah
Sektor Riil: Kinerja Logistik Indonesia Masih Merah Bank Dunia telah mengeluarkan Logistics Performance Index (LPI) tahun 2014. Hasilnya, kinerja logistik Indonesia masih kurang maksimal. Indonesia berada di peringkat ke-53 dari 160 negara. Bahkan, kinerja logistik kita masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, bahkan Vietnam. Dalam LPI 2014 ini, Jerman menempati peringkat
- Published in Berita
