Belum Ada Regulasi yang Jelas, Para Sopir Truk di Jawa Timur Tolak Razia ODOL
Ratusan sopir truk menggelar aksi di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur untuk memprotes razia yang dilakukan Kementerian Perhubungan terhadap truk-truk di jembatan-jembatan timbang dan jalan-jalan mulai 19-25 Agustus terhadap truk yang over dimension over load (ODOL). Mereka menuntut janji pemerintah daerah yang pernah disepakati dengan para sopir truk pada 2022 lalu, di mana
- Published in Berita
Bersama Asosiasi Pelaku Usaha, Kadin Jatim Tolak RPM Tarif Kepelabuhanan
Bersama asosiasi pelaku usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menolak Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tarif Kepelabuhanan perubahan atas PM Perhubungan Nomor 121/2018 turunan dari UU 17/2008 pasal 110. Adapun asosiasi pelaku usaha tersebut diantaranya Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Surabaya, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak,
- Published in Berita
INSA Kalsel Tolak Pungutan Baru Biaya Jasa Pelabuhan
banjarhits.ID, BANJARMASIN – Organisasi pengusaha perusahaan pelayaran angkutan niaga atau Indonesian National Shipowners Association ( INSA) Kalimantan Selatan, gusar ketika kabar Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT) berniat memungut biaya jasa pelabuhan. IMPT sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sudah membuat konsesi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banjarmasin di Pelabuhan Taboneo, Kabupaten Tanah Laut.
- Published in Berita
OP Priok: Pemilik Barang Harus Berani Tolak Kutipan Jaminan Kontainer
Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan Kementerian Perhubungan sudah membuat regulasi sangat tegas yakni tidak memperkenankan adanya kutipan uang jaminan kontainer impor di seluruh pelabuhan Indonesia dengan alasan apapun, oleh karenanya pemilik barang seharusnya menolak jika ada kutipan itu. Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Hermanta, mengungkapkan oleh karenanya pebisnis ataupun
- Published in Berita
Pelaku Industri Batam Tolak KEK
Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku industri di Batam menyatakan keberatan dengan rencana perubahan status dari kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Akhmad Ma’ruf Maulana, Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau, mengatakan berdasarkan undang-undang, kawasan Batam berstatus FTZ untuk 70 tahun dan saat ini baru berjalan 12 tahun. “Enggak mungkin setiap ganti
- Published in Berita
