Angkutan Barang: UU Logistik yang Tak Jua Terbetik
Seperti mimpi buruk yang terus berulang, para pengusaha truk dan pemilik barang selalu dihadapkan dengan kebijakan pembatasan operasional truk setiap masa angkutan lebaran Idulfitri demi kelancaran arus lalu lintas kendaraan penumpang. Ukuran kendaraan truk yang besar dan berkecepatan rendah kerap menjadi alasan mengapa pemerintah melakukan pembatasan operasional angkutan barang berbasis jalan raya tersebut.
- Published in Berita
Sislognas: Jokowi Diminta Bentuk Badan Logistik
JAKARTA-Presiden Joko Widodo diminta menyeriusi wacana pembentukan badan logistik nasional untuk menghilangkan ego sektoral yang menyebabkan sistem logistik nasional tidak berjalan sempurna. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pemerintah perlu memperbaiki regulasi yang mengatur logistik guna meminimalisasi ego sektoral antarlembaga dan kementerian terkait. Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), berpendapat aspek koordinasi
- Published in Berita
UU Logistik & Konsep Tol Laut
Oleh: Dhanang Widijawan (Doktor Hukum Bisnis, Dosen, Praktisi Logistik, dan Peneliti Supply Chain Indonesia (SCI) Unifikasi regulasi logistik melalui pembentukan Undang-Undang (UU) Logistik merupakan amanat Peraturan Presiden No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Inisiasi pembentukan UU Logistik oleh pemerintahan baru, Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan akselerator jaminan kepastian hukum terkait aktivitas bisnis logistik.
- Published in Opini
SCI Gagas 2 Langkah Penguatan Fondasi Hukum Sislognas
JAKARTA-Supply Chain Indonesia mempertimbangkan dua langkah penguatan fondasi hukum terkait dengan penyelenggaraan sistem logistik nasional demi mendorong reformasi pelaksanaan sistem tersebut. Dua fondasi tersebut adalah Undang-undang (UU) Logistik serta revisi Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Logistik Nasional (Sislognas). Dhanang Widijawan, Senior Consultan Supply Chain Indonesia (SCI), mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun draf inisial
- Published in Berita
Sistem Logistik Nasional Butuh Dukungan UU dan Lembaga Sislognas
Bisnis.com,JAKARTA–Ketua Supply Chain Indonesia (SCI) Setiadi menilai berbagai rencana aksi Sistem Logistik Nasional atau Sislognas selama 2 tahun implementasi banyak yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan harapan. Pasalnya, selama ini posisi Sislognas yang tidak kuat secara hukum yakni hanya di tataran peraturan presiden bukan di Undang-Undang belum mampu mengatasi dan memberikan solusi terhadap berbagai
- Published in Berita
UU Logistik Penting sebagai Koneksitas Konstruksi Hukum Regulasi Logistik
Oleh: Dr. Dhanang Widijawan, S.H., M.H. | Senior Consultant at Supply Chain Indonesia & Dosen Politeknik Pos Indonesia Pemberitaan di beberapa media akhir-akhir ini mengangkat isu tentang mendesak atau tidaknya pembentukan UU Logistik. Apakah UU Logistik itu penting? Seperti pada artikel sebelumnya, berjudul “Progresivitas Integrasi Regulasi Menjadi UU Logistik #1 dan #2” , disana dijelaskan dasar mengapa regulasi
- Published in Artikel Regulasi
Perpres Sislognas Tak Rujuk Satu pun Pasal Peraturan Transportasi
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Presiden No.26/2012 tentang Sistem Logistik Nasional tidak merujuk pasal tertentu dari peraturan di bidang transportasi sebagai dasar pelaksanaan sehingga sulit terimplementasi. Dhanang Widijawan, Pakar Hukum Supply Chain Indonesia (SCI) menjelaskan berdasarkan Undang-undang (UU) No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konstruksi hukum suatu peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektivitas dari produk hukum yang
- Published in Berita
Logistik Nasional: UU Sislognas Dinilai Mutlak
JAKARTA-Pakar hukum dan pelaku usaha menilai penyusunan UU tentang logistik mutlak diperlukan guna mendorong implementasi sistem logistik nasional. Pakar Hukum Supply Chain Indonesia Dhanang Widijawan mengatakan secara hierarki peraturan perundang-undangan, upaya ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan status dan kedudukan Perpres No.26/2012 tentang Sislognas menjadi UU Logistik. Dengan status dan kedudukan hukum setingkat UU, ujarnya,
- Published in Berita
