Implementasi Zero ODOL Butuh Penegakan Hukum yang Kuat dan Insentif
Pemerintah diminta menegakan hukum yang jelas dalam implementasi Zero ODOL agar kebijakan tersebut berjalan optimal. Di sisi lain, penyaluran subsidi kepada pelaku usaha logistik juga perlu disiapkan. Direktur Eksekutif Institute Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, menyebut pemerintah harus menerapkan penegakan hukum yang tegas, yang akan menghapus aktivitas pengangkutan logistik atau over dimension dan over load
- Published in Berita
Terkait Zero ODOL, GAPKI Berharap Pemerintah Tingkatkan Kelas Jalan
Pemerintah perlu melakukan perbaikan-perbaikan untuk penguatan jalan dan menaikkan kelas jalan supaya bisa dilewati truk-truk besar. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sarjono, saat menanggapi penerapan zero Over Dimension Overload (ODOL). Menurutnya, perlu diskusi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membicarakan berbagai masalah yang akan dihadapi para pengusaha sawit di Indonesia jika
- Published in Berita
Kemendag Ingin Tak Ada Pihak yang Dirugikan dari Kebijakan Zero ODOL
SHNet, Jakarta-Hingga kini belum ada titik temu dari para stakeholder terkait pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL). Untuk itu, Kementerian Perdagangan mengusulkan perlunya masalah ini dibahas kembali untuk mencari solusi terbaik sehingga tidak ada satupun stakeholder yang dirugikan dari kebijakan ini. “Perlu dilakukan lagi rapat bersama atau rapat koordinasi untuk merumuskan solusi terbaik dari
- Published in Berita
